Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif kepada 11 perusahaan penyedia jasa pelayanan angkutan di bidang kebersihan yang membuang sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS) liar. Perusahaan itu disanksi denda hingga terancam dicabut izinnya jika mengulangi perbuatannya lagi.

Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan pengawasan dilakukan terhadap seluruh rantai pengelolaan sampah, mulai dari sumber sampah, perusahaan pengangkut, kendaraan operasional, hingga fasilitas pengolahan dan lokasi akhir. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan agar sampah tidak berakhir di TPS liar.

"Yang kami bangun adalah sistem pengelolaan sampah yang tertib dari hulu sampai hilir. Penyedia jasa wajib bekerja

.....selengkapnya

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengungkap pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Muzani mengatakan Prabowo mengusulkan payung hukum PPHN ditetapkan melalui TAP MPR.

"Presiden ketika itu menyampaikan pandangan kepada kami bahwa karena ini adalah draf yang disusun oleh MPR, sebaiknya disusun dalam bentuk TAP MPR," ujar Muzani usai rapat dengan pimpinan MPR di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Korupsi pada dasarnya bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan ekonomi. Di balik setiap tindak pidana korupsi terdapat motif memperoleh keuntungan, menguasai aset, dan mengubah kekayaan publik menjadi kekayaan pribadi.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku, keluarga, jaringan, atau pihak lain yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

Kesadaran itulah yang membuat pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali memperoleh perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan DPR memandang bahwa Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang lebih efektif

.....selengkapnya

Banjarbaru (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) bersama Polres jajaran telah menetapkan lima orang tersangka terduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah di provinsi itu

"Laporan jajaran terkini total sudah ada lima orang tersangka kasus karhutla yang naik penyidikan," kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan kepada ANTARA di Banjarbaru, Jumat.

Dia merinci Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) terdapat dua orang tersangka, serta Polres Tanah Bumbu, Polres Tabalong dan Polres Banjarbaru masing-masing satu orang tersangka.

Yudha menyebut para tersangka merupakan perorangan yang patut diduga melakukan pembakaran lahan secara sengaja

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - PT Danareksa (Persero) bersama tujuh anggota holding kawasan industri, tenant, karyawan dan mitra berhasil menghimpun bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Sebagai holding kawasan industri yang berorientasi pada penciptaan nilai, kami berkomitmen mengoptimalkan jaringan, skala dan kapasitas bisnis sebagai kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Ngurah Wirawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penghimpunan sekaligus penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), anggota holding yang memiliki jarak terdekat ke lokasi bencana, sehingga seluruh dana dapat segera diwujudkan menjadi kebutuhan

.....selengkapnya

PROFIL PENULIS

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH, MH

Anggota Komisi III DPR RI (Fraksi PDI-Perjuangan)

DISKUSI dalam pengaturan profesi kini tengah mendapat banyak sorotan terutama di bidang legilasi. Profesi Advokat merupakan salah satu pembicaraan yang selalu hadir secara dinamis.

Para legislator sendiri menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mengakomodir seluruh kepentingan.

Demikian pula, para pakar hukum telah mengemukakan berbagai argumen dan pemikiran tentang pengaturan profesi Advokat, namun tentu tidak mudah karena selalu terjadi pro dan kontra terhadap suatu model. Perdebatan ini seperti dua sisi mata uang yang tidak akan kunjung habis.

Pengaturan tentang Advokat memang dirasa penting dan menarik perhatian

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan demokrasi dan konstitusi harus menjadi pijakan utama dalam membaca perkembangan politik, termasuk wacana jadwal Pemilu 2029.

Budi Arie mengatakan sistem pemilu lima tahunan merupakan bagian dari prinsip reformasi yang harus dihormati, sementara dinamika politik dan sosial tetap perlu dicermati berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia.

“Jadi saya mengatakan bahwa tadi, jalan kita tetap dua intinya, demokrasi dan konstitusi,” kata Budi Arie dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan pemilu bukan merupakan ajakan politik, melainkan analisis terhadap kemungkinan yang dapat muncul dari dinamika masyarakat.

“Undang-undang secara cermat memang

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Di balik kesuksesan back to back juara Piala AFF 2026, Vietnam sedang membangun sepak bola secara lebih sistematis. Selain mengejar prestasi tim nasional, mereka juga melakukan pembangunan infrastruktur, pembinaan usia muda, investasi swasta, dan naturalisasi.

Salah satu simbol ambisi terbesar adalah pembangunan stadion berkapasitas 135.000 penonton di Hanoi oleh Vingroup, konglomerasi swasta terbesar Vietnam.

Stadion yang kini bernama VinFast Stadium itu ditargetkan selesai Juli 2027. Stadion ini menjadi bagian dari Hanoi International Sports City atau Olympic Sports City, kawasan olahraga dan perkotaan seluas lebih dari 9.000 hektare dengan nilai investasi yang dilaporkan melampaui 35 miliar dolar AS.

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengatakan komitmen DPR RI soal tenggat waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset merupakan bukti bahwa lembaga legislatif itu tidak tutup mata terhadap tuntutan rakyat.

Dia mengatakan bahwa saat ini masyarakat menuntut terkait penguatan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara. Di sisi lain, komitmen para pimpinan DPR itu merupakan bentuk keberanian mengambil tanggung jawab.

"Masyarakat tentu ingin melihat hasil konkretnya. Karena itu, komitmen yang sudah disampaikan harus kita kawal bersama,” kata Kawendra di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, komitmen yang disampaikan pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco

.....selengkapnya

Kendaripos.co.id -- Upaya eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menggugat penetapan tersangka melalui praperadilan kandas.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Febrie terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam putusannya pada Jumat (28/8), hakim menegaskan penetapan Febrie sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga penahanannya, sah secara hukum.

“Mengadili, dalam pokok permohonan: menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Edwin saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, Edwin menyebut surat penetapan tersangka TPPU Febrie dengan nomor TAP-03/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 telah memuat rangkaian

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Perjuangan siswa SDN Budiharja di Desa Budiharja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat untuk menuntut ilmu tak main-main. Mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi perairan Waduk Saguling menggunakan rakit bambu demi bersekolah.

Kamis (28/8/2026) siang selepas pulang sekolah, sejumlah siswa yang menyusuri jalan setapak menuju tepian Waduk Saguling yang debitnya menyusut akibat kemarau. Di sana, sudah ada rakit bambu yang sudah lapuk menunggu untuk menjemput mereka pulang ke rumahnya di Kampung Sadang, RT 05, RW 02 Desa Budiharja dari SDN Budiharja berada di Kampung Gombong, RT 03, RW 05 Desa Budiharja.

Di atas rakit bambu

.....selengkapnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini berencana untuk memperketat kriteria pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram (kg) bersubsidi. Hal itu karena dipicu warga penerima manfaat subsidi ini tidak tepat sasaran.

Belum lagi, beban negara yang dinilai semakin meningkat dari tahun ke tahun akibat lonjakan harga komoditas global dan juga kenaikan konsumsi masyarakat.

Namun, apakah rencana upaya pengetatan kriteria pembeli BBM dan LPG subsidi negara cukup efisien untuk membuat masyarakat yang masuk kategori mampu tidak membeli barang subsidi lagi? Dan apakah upaya itu bisa menekan biaya yang harus digelontorkan negara?

.....selengkapnya