Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasannya baru hadir ke Nusa Tenggara Timur (NTT) usai gempa bumi pada hari ini, Rabu (26/8).

Prabowo baru hadir langsung ke NTT pada H+11 gempa berkekuatan M7,7 mengguncang Flores, NTT.

Ia mengaku sengaja tidak datang pada awal-awal usai gempa karena ingin memberikan kesempatan kepada Pemda untuk fokus bekerja.

"Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung," kata Prabowo dalam rapat penanganan Gempa Bumi NTT, Nagekeo, NTT, Rabu (26/8).

Prabowo menyebut terkadang saat pejabat dari pemerintah pusat, termasuk presiden hadir ke lokasi, maka pemerintah

.....selengkapnya

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasannya baru hadir ke Nusa Tenggara Timur (NTT) usai gempa bumi pada hari ini, Rabu (26/8).

Prabowo baru hadir langsung ke NTT pada H+11 gempa berkekuatan M7,7 mengguncang Flores, NTT.

Ia mengaku sengaja tidak datang pada awal-awal usai gempa karena ingin memberikan kesempatan kepada Pemda untuk fokus bekerja.

"Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung," kata Prabowo dalam rapat penanganan Gempa Bumi NTT, Nagekeo, NTT, Rabu (26/8).

Prabowo menyebut terkadang saat pejabat dari pemerintah pusat, termasuk presiden hadir ke lokasi, maka pemerintah

.....selengkapnya

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasannya baru hadir ke Nusa Tenggara Timur (NTT) usai gempa bumi pada hari ini, Rabu (26/8).

Prabowo baru hadir langsung ke NTT pada H+11 gempa berkekuatan M7,7 mengguncang Flores, NTT.

Ia mengaku sengaja tidak datang pada awal-awal usai gempa karena ingin memberikan kesempatan kepada Pemda untuk fokus bekerja.

"Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung," kata Prabowo dalam rapat penanganan Gempa Bumi NTT, Nagekeo, NTT, Rabu (26/8).

Prabowo menyebut terkadang saat pejabat dari pemerintah pusat, termasuk presiden hadir ke lokasi, maka pemerintah

.....selengkapnya

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi setempat periode 1 Januari - 25 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.903 kejadian dengan lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektare.

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra mengatakan data tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam memperkuat langkah pengendalian karhutla di daerah.

"Pemantauan dilakukan dengan memadukan laporan kejadian di lapangan dan pemantauan titik panas dari sumber data satelit," katanya di Banjarbaru, Rabu.

Dia menjelaskan data hingga 25 Agustus 2026 menunjukkan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Karena itu, pengendalian

.....selengkapnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Aliansi keamanan bentukan Rusia, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), menghadapi tekanan setelah Armenia membuka peluang untuk keluar dari blok yang selama ini menjadi salah satu instrumen pengaruh Moskow di kawasan Eurasia.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menegaskan kembali bahwa negaranya tidak akan mengaktifkan kembali keikutsertaannya dalam CSTO.

"Saya bisa katakan dengan pasti bahwa kami tidak akan mengaktifkan kembali partisipasi kami dalam CSTO; kami tidak akan mengaktifkannya," kata Pashinyan di hadapan parlemen, Senin (24/8/2026), seperti dikutip Newsweek.

Pashinyan bahkan menyatakan Armenia akan menyambut baik jika CSTO mengambil keputusan untuk mengeluarkan negaranya dari organisasi tersebut. Menurut dia, langkah

.....selengkapnya

Polri Verifikasi 147 Kasus Konflik Agraria Versi KPA, 8 Kasus Masih Berproses

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Syahar Diantono mengungkap hasil verifikasi terhadap 147 kasus dugaan kriminalisasi dalam konflik agraria yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Setelah dicocokkan dengan data penanganan perkara di kewilayahan dan dilakukan supervisi, Bareskrim mengungkap kasus yang saat ini masih benar-benar berada dalam proses penyelidikan maupun penyidikan berjumlah 8 kasus.

"Kami berangkat dari data yang dihimpun rekan-rekan KPA. Tercatat ada 147 kasus dugaan-dugaan kriminalisasi di 12 provinsi," kata Syahar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri meminta jajaran Polda dan Polres mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah.

Instruksi tersebut disampaikan setelah Bareskrim melakukan verifikasi terhadap data 147 kasus dugaan kriminalisasi dalam konflik agraria yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono mengatakan penanganan sengketa lahan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum sekaligus memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

"Arahan kami ke jajaran Polda dan Polres sangat jelas. Penanganan sengketa lahan harus dilakukan secara humanis, cermat, dan berlandaskan pada asas kemanusiaan yang berkeadilan," ujar Syahar dalam RDP bersama Komisi III DPR RI, Rabu (26/8/2026).

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat mendorong pemerintah membangun sistem pendidikan yang adaptif dalam menghadapi ancaman bencana.

Ia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana, berkaca dari gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi.

"Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan, bukan sekadar reaksi sesaat," ujar Lestari lewat keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/8/2026).

Ia melihat bahwa gempa di NTT dan karhutla di sejumlah provinsi kembali menguji ketahanan sektor pendidikan nasional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat mendorong pemerintah membangun sistem pendidikan yang adaptif dalam menghadapi ancaman bencana.

Ia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana, berkaca dari gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi.

"Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Pembangunan sistem pendidikan yang responsif terhadap ancaman bencana harus diwujudkan, bukan sekadar reaksi sesaat," ujar Lestari lewat keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/8/2026).

Ia melihat bahwa gempa di NTT dan karhutla di sejumlah provinsi kembali menguji ketahanan sektor pendidikan nasional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Muhammad Habibur Rochman menepis tuduhan bahwa ia menginstruksikan penundaan transaksi atas rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono.

Habib, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menginstruksikan penundaan rekening kepada pihak perbankan maupun aparat penegak hukum.

“Saya perlu luruskan bahwa saya tidak pernah menyuruh atau menginstruksikan, bahkan kewenangan pun saya tidak punya untuk melakukan hal semacam itu. Mungkin ada kemiripan nama, tapi saya tegaskan sekali lagi, haqqul yaqin bahwa itu bukanlah saya orangnya,” kata dia.

Habib menyampaikan hal itu merespons narasi di media sosial yang mencatut namanya

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com - Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menilai analogi "patahan sejarah" yang dikaitkan dengan kemungkinan percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029 sebagai analisis yang ahistoris. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ujar Kawendra, berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah sehingga dia bersama Partai Gerindra akan tetap fokus mengawal pemerintahan hingga menjalankan program-programnya.

“Pemerintahan Presiden Prabowo berdiri di atas fondasi konstitusi dan mandat rakyat yang sah. Analogi 'patahan sejarah' yang mempercepat usianya pemerintahan adalah bentuk analisis latar yang ahistoris," kata Kawendra dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan Kawendra merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meralat informasi yang disampaikan sebelumnya mengenai pemanggilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu Noprisman serta anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni untuk diperiksa pada Rabu.

KPK menjelaskan nama keduanya tercantum akibat kekeliruan dalam informasi jadwal pemeriksaan yang sebelumnya disampaikan kepada wartawan.

"Untuk NOP dan VLA belum dilakukan pemanggilan pemeriksaan pada hari ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan KPK pada Rabu hanya memanggil seorang aparatur sipil negara (ASN) Dinas PUPR Kota Bengkulu berinisial HO dan pihak swasta berinisial EBS untuk diperiksa

.....selengkapnya