JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian Rancangan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diunggah secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyinggung soal peninjauan sistem penyelenggaraan sistem pemilihan umum (pemilu).
Hal tersebut tercantum dalam halaman 38 Bab IV Arah Kebijakan di Kajian Rancangan Substansi PPHN terkait pembangunan kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan.
"Meninjau ulang sistem penyelenggaraan pemilihan umum agar terwujud kehidupan demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila yang lebih memberi ruang bagi keterpilihan kader-kader ideologis yang berkompeten dan berintegritas, serta membatasi politik berbiaya