KETIKA data menentukan siapa yang memperoleh bantuan sosial, ketidakakuratan bukan sekadar persoalan administrasi.
Bagi keluarga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada bantuan, salah pengelompokan kesejahteraan dapat berarti berkurangnya kemampuan membeli makanan, membayar kebutuhan sekolah, atau memenuhi biaya hidup lainnya.
Karena itu, polemik desil perlu dilihat lebih jauh daripada perdebatan mengenai angka.
Di baliknya terdapat pertanyaan mendasar: siapa yang seharusnya menanggung pekerjaan memperbaiki data ketika hasil pendataan tidak sesuai dengan keadaan warga?
Desil membagi keluarga ke dalam sepuluh kelompok tingkat kesejahteraan.
Dalam