Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan barang bukti.
Penyitaan barang bukti tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi tahun 2022-2026 yang menjadikan Silmy sebagai tersangka
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati permohonan praperadilan yang diajukan Silmy. Ia mengatakan setiap pihak memiliki hak untuk menguji tindakan aparat penegak hukum.
Budi memastikan pelaksanaan penyitaan yang