Liputan6.com, Jakarta - Rencana pengalihan status Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027 memicu perhatian para ahli ekonomi. Pemerintah disarankan berhati-hati mengelola anggaran agar kebijakan ini tidak membebani keuangan negara dalam jangka panjang.
Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, mengingatkan adanya risiko beban fiskal berulang dari kebijakan tersebut. Hal ini menyusul komitmen pemerintah yang menyiapkan alokasi anggaran awal sekitar Rp 31 triliun.
"Anggaran Rp 31 triliun