TRIBUN-TIMUR.COM - Kalau kita melihat keputusan Bupati Gowa Husniah Talenrang menonaktifkan sejumlah pejabat utama Pemkab Gowa, saya kira persoalannya tidak boleh dibaca hanya sebagai urusan mutasi atau pergantian pejabat.
Dalam perspektif pemerintahan, kepala daerah memang memiliki kewenangan melakukan penataan birokrasi, sepanjang dilakukan berdasarkan aturan, prosedur, alasan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tetapi ketika jumlah pejabat yang diganti cukup besar dan terjadi dalam situasi politik pemerintahan daerah yang sedang mengalami ketegangan, kebijakan tersebut otomatis memiliki dimensi politik.
Karena itu, publik berhak