TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat kelompok ekonomi mampu atau Desil 10 kembali menjadi sorotan.
Kebijakan tersebut disebut berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 10 persen, namun penerapannya di lapangan dinilai tidak akan mudah.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, pembatasan BBM subsidi berdasarkan kelompok desil secara teori dapat menghasilkan penghematan anggaran. Namun, tantangan utama terletak pada mekanisme pelaksanaan dan ketepatan data penerima.
"Meskipun desilnya sudah ditentukan, mestinya ada penghematan begitu ya.