TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp7 triliun untuk mendukung perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sekaligus pelaksanaan sensus tahun 2026.
Namun, masih ditemukan ketidaktepatan pada DTSEN seperti ada warga yang masuk dalam Desil 9 dan 10, tetapi disebut masih menerima manfaat atau fasilitas tertentu dari pemerintah.
Bahkan, pedagang kaki lima seperti penjual pentol hingga pegawai dengan penghasilan tertentu yang masuk dalam kelompok Desil 9 dan 10.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyayangkan hal tersebut terjadi. Padahal pemerintah sebelumnya