TRIBUN-TIMUR.COM - Kabupaten Gowa, salah satu daerah penyangga utama Kota Makassar dengan postur APBD fantastis di atas Rp1,7 triliun, tengah berada di titik nadir tata kelola pemerintahan.
Apa yang terjadi di Bumi "Butta Gowa" belakangan ini bukan sekadar riak politik lokal, melainkan sebuah potret buram bagaimana relasi kuasa antara Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa berujung pada pembangkangan terbuka dan pembiaran konflik yang merugikan pelayanan publik.
Publik Gowa dihebohkan dengan manuver perlawanan yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Daerah