Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Sosial (Kemensos) didesak agar mengkoordinasikan dinas-dinas terkait di tingkat provinsi untuk mempercepat pemenuhan hak anak-anak korban eksploitasi politik dalam demo 27 Agustus 2026 sejak anak-anak diamankan.
"Kami juga mendorong diterbitkannya hasil asesmen psikososial oleh para pekerja sosial dan secepatnya kementerian menyusun serta melaksanakan rencana pemulihan bagi setiap anak yang teridentifikasi memerlukan layanan, melaporkan kemajuan penanganan secara terbuka kepada publik dan DPR," kata Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),