TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menanggapi soal janji pimpinan DPR RI yang menyatakan akan mengesahkan UU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026.
Janji pimpinan DPR ini dinyatakan secara resmi dan tertulis, sebagai respons atas demo yang dilakukan masyarakat dari berbagai daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8/2026) kemarin.
Salah satu kelompok masyarakat yang ikut melakukan aksi demo adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
AMPB membawa dua tuntutan utama, yakni