Jakarta, tvOnenews.com - Surat kesepakatan antara DPR RI bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak ada tanda tangan Ketua DPR Puan Maharani.
Menanggapi hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah bahwa Fraksi PDIP di DPR tidak mendukung RUU Perampasan Aset.
Dia mengaku mendapat laporan dari Fraksi PDIP di DPR bahwa Puan ikut dalam pembahasan terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan AMPB.
“Ya kepemimpinan DPR itu adalah kolektif kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana