Jakarta, tvOnenews.com - Komisi III DPR RI membeberkan sejumlah ketentuan yang tengah menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Salah satu poin yang dibahas adalah batasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan mengenai ruang lingkup tindak pidana itu dilakukan setelah Komisi III mendalami berbagai masukan dari para ahli serta membandingkannya dengan aturan yang berlaku di sejumlah negara.
“Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya