Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menelusuri pihak yang melakukan perusakan fasilitas umum (fasum) imbas kericuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Pemprov DKI juga akan melaporkan para pihak tersebut ke polisi.
"Pemprov DKI Jakarta menghormati hak warga menyampaikan pendapat di muka umum. Namun perusakan fasilitas publik tidak bisa ditoleransi karena yang rugi justru masyarakat sendiri. Fasilitas itu dibangun dari pajak warga," kata Staf Khusus Pramono Anung, Chico Hakim, saat dihubungi, Senin (31/8/2026).