Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta agar Ombudsman Republik Indonesia harus memiliki fungsi, keluaran (output), dan hasil (outcome) yang jelas bagi publik.
Menurut dia, keberadaan sebuah lembaga negara tidak semestinya hanya untuk memenuhi nomenklatur kelembagaan. Jika Ombudsman memang dinilai penting bagi pengawasan pelayanan publik, penguatan kelembagaan harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan dan dukungan anggaran.
"Jangan hanya untuk memenuhi nomenklatur saja, tapi fungsinya juga harus ada,” kata Khozin di Jakarta, Senin.
Dalam konteks Ombudsman, menurut