TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menurunkan volume kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram pada tahun anggaran 2027 menuai sorotan dari sejumlah fraksi di Komisi XII DPR RI.
Dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia para legislator mewanti-wanti pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menetapkan angka ketersediaan bahan bakar subsidi tersebut demi menjaga stabilitas sosial dan politik.
Sorotan pertama datang dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan Yulian Gunhar, yang mencermati adanya tren penurunan volume LPG 3 kilogram