TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya angkat bicara terkait adanya dorongan yang meminta pencabutan izin organisasi masyarakat (ormas) yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga sipil dalam rangkaian unjuk rasa berujung kericuhan pada 27 Agustus 2026 lalu.
Bima mengatakan yang penting adalah proses hukum terkait hal itu.
Kedua, kata dia, terkait dengan data atau bukti soal itu.
Hal itu disampaikan Bima usai menghadiri Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar Kemenko Polkam di Graha Marinir