LAPORAN Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Pada 27 Agustus 2026, DPR kemudian menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2025 untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ini WTP kesepuluh yang diraih pemerintah secara berturut-turut sejak LKPP 2016 (Kementerian Keuangan, 2026).
Sepuluh kali: sebuah deret yang rapi. Tetapi apakah WTP otomatis berarti tak ada korupsi dalam pengelolaan APBN? Jawabannya: tidak.
WTP bukan surat keterangan bebas korupsi. Ia merupakan pendapat profesional BPK, laporan