Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mencatat 32 perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 2023-2025 yang belum selesai berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan hidup mencapai Rp5,30 triliun.
Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH Irjen Pol Rizal Irawan mengatakan angka tersebut merupakan potensi kerugian lingkungan hidup dari perkara-perkara karhutla yang masih dalam proses.
"Periode 2023 sampai 2025, perkara yang belum selesai total ada 32 perkara, dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp5,30 triliun," ujar Rizal dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin