REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk menangani pengadaan dan tata kelola batu bara pembangkit listrik perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional sistem kelistrikan. Efisiensi pengadaan perlu berjalan seiring dengan fleksibilitas pasokan agar kebutuhan pembangkit tetap dapat dipenuhi sesuai spesifikasi, volume, dan waktu pengiriman.
Peneliti energi Alpha Research Ferdy Hasiman mengatakan, desain kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar mekanisme pengadaan yang baru dapat mendukung operasional pembangkit.
“Jangan sampai mekanisme yang dibuat untuk mengefisienkan pengadaan justru menyulitkan operasional pembangkit,”