JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggunakan sistem desil untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi salah satu dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi.
Namun, penerapan sistem tersebut belakangan menuai sorotan setelah muncul kasus warga yang dinilai tidak lagi berhak menerima bantuan karena masuk kelompok desil lebih tinggi.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di Maluku Utara ketika Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengunjungi rumah salah seorang warganya.
Dalam video viral di media sosial, Sherly tampak mempersoalkan keputusan dinas sosial