Liputan6.com, Jakarta - Pemerataan akses pencahayaan dan listrik merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang wajib terpenuhi.
Namun, tantangan utama dalam mewujudkan kota pintar secara menyeluruh adalah persoalan ketimpangan data antara sektor publik dan sektor swasta.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam acara Signify Innovation Day di Jakarta, Rabu (2/9/2026), memberikan paparan terkait masalah pemerataan pencahayaan di Indonesia.
“Indonesia bukan hanya Jakarta saja. Indonesia memiliki 38 provinsi, 415