Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyoroti posisi lemah masyarakat adat saat berhadapan dengan korporasi atau proyek investasi di wilayah mereka. Atas dasar itu koalisi menuntut kejelasan penyelesaian konflik dan pemulihan hak dalam RUU Masyarakat Adat yang sedang berproses di DPR RI.
Hal ini disampaikan dalam proses penyerahan draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat versi masyarakat sipil ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (2/9).
"Pengakuan masyarakat adat selama ini masih berlapis, bersyarat, dan sektoral. Diakui keberadaannya belum tentu berarti hak atas