Liputan6.com, Jakarta - Wacana sentralisasi atau pengalihan pembayaran gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru dan tenaga kesehatan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank milik negara (Himbara) memicu kekhawatiran atas kelangsungan likuiditas BPD.
Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia (SI) menilai kebijakan peralihan penyaluran gaji ini berpotensi menekan likuiditas, aset, dan keberlangsungan bisnis perbankan daerah.
Presiden FSP BPD Seluruh Indonesia Alex Sandra mengatakan, peralihan payroll dapat mengurangi dana yang selama ini dikelola BPD. Pasalnya,