Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Aidil Adha, menegaskan bahwa data pengelompokan kesejahteraan masyarakat (desil) selalu diperbarui oleh pemerintah. Oleh karena itu, warga yang menemukan kejanggalan dalam penetapan kelompoknya diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan.
"Sebetulnya yang dihebohkan (masyarakat) data desil bukan hasil sensus ekonomi ya, sensus ekonomi belum selesai, belum diolah datanya, ini data sebelumnya," ujar Aidil Adha di Jambi, dikutip dari Antara, Kamis (3/9/2026).
Menanggapi keresahan warga mengenai status desil ini, Aidil mengimbau masyarakat untuk