Surabaya (ANTARA) - Data yang tampak sederhana di Kartu Keluarga (KK) sering kali dianggap sekadar urusan administrasi. Nama, alamat, status keluarga, dan jenjang pendidikan seolah hanya diperlukan ketika seseorang membutuhkan dokumen untuk sekolah, perbankan, pekerjaan, atau layanan pemerintah.
Padahal, di balik kolom-kolom itu tersimpan gambaran tentang manusia yang menjadi sasaran pembangunan.
Karena itu, ketika seorang warga sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi tetapi jenjang pendidikannya dalam Kartu Keluarga masih tercatat sebagai SD, SMP, atau SMA, persoalannya tidak berhenti pada ketidaksesuaian administrasi.