Puan Maharani Dukung 21 Perusahaan Disegel Terkait Karhutla, Minta Penegakan Hukum Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, Puan meminta proses penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas karhutla dilakukan secara transparan dan disampaikan kepada publik.

“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ujar Puan kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).

Puan menilai transparansi penting agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan hukum terhadap

.....selengkapnya