Partai Hanura berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu disahkan paling lambat akhir tahun ini. Dengan begitu, pada 2027, proses pemilihan dan seleksi penyelenggara pemilu untuk Pemilu 2029 sudah bisa dimulai.
"Saya pikir akhir tahun 2026, serentak dengan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, saya pikir bisa diputuskan dalam sidang terakhir sebelum tutup tahun 2026," kata Ketua Tim Task Force sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, Jumat (4/9/2026).
"Jadi, 2027 sudah mulai proses untuk pemilihan dan seleksi KPU, Bawaslu, dan