Sejumlah organisasi sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam vonis banding Pengadilan Tinggi Militer dalam kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus, Jumat (4/9).
Koalisi menilai vonis yang meringankan pidana penjara serta membebaskan dua dari empat terdakwa dalam kasus itu dari sanksi pemecatan, sebagai kegagalan peradilan militer.
Menurut koalisi, vonis tersebut secara implisit juga mengirim sinyal kepada masyarakat sipil, bahwa militer memiliki impunitas dalam hukum.
"Publik menerima pesan yang berbahaya: status prajurit