Jakarta, Beritasatu.com - Kesalahan satu angka dalam database pemerintah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil. Namun ketika angka tersebut menjadi dasar sebuah kebijakan, dampaknya bisa sangat besar.
Seseorang bisa kehilangan hak menerima bantuan, sebuah wilayah bisa salah menentukan prioritas pembangunan, anggaran bisa dialokasikan tidak sesuai kebutuhan. Bahkan, sebuah kebijakan publik dapat meleset karena pemerintah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru.
Di sinilah salah satu pertanyaan paling penting dalam pembangunan Satu Data Indonesia muncul. Jika data pemerintah ternyata salah, siapa yang harus