Kurator Berita YPWIK 4 September 2026 19:02 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 705 Pendidikan 437 Tekno 647 Olahraga 1366 Ekonomi 3769 Kesehatan 464 Nasional 4831 Berita Daerah 626 Gaya Hidup 52 Luar Negeri 759 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Menhut Usul Tambah Anggaran Rp 6,2 T untuk Sewa Helikopter-Water Bomber
BN
Menhut Usul Tambah Anggaran Rp 6,2 T untuk Sewa Helikopter-Water Bomber

Menhut Usul Tambah Anggaran Rp 6,2 T untuk Sewa Helikopter-Water Bomber

1 September 2026 21:20 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya mendapat pagu anggaran sebesar Rp 8,692 triliun. Menhut pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun yang salah satu peruntukannya dimanfaatkan untuk meny...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya mendapat pagu anggaran sebesar Rp 8,692 triliun. Menhut pun mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun yang salah satu peruntukannya dimanfaatkan untuk menyewa helikopter hingga water bomber penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Raja Juli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026) malam. Raja Juli mengatakan pagu anggaran Kemenhut naik sebesar 21,77 persen dibanding pagu indikatif 2027 yang diusulkan sebelumnya.

"Kementerian Kehutanan mendapatkan alokasi pagu belanja atau pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp 8,692 triliun rupiah, meningkat sebesar 1,55 triliun rupiah atau 21,77%

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pemkab Lombok Timur galang donasi untuk korban gempa NTT
BN
Pemkab Lombok Timur galang donasi untuk korban gempa NTT

Pemkab Lombok Timur galang donasi untuk korban gempa NTT

1 September 2026 21:18 Antara - Terkini Nasional

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menggalang bantuan donasi Rp484,5 juta untuk masyarakat atau korban gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). "Donasi tersebut...

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menggalang bantuan donasi Rp484,5 juta untuk masyarakat atau korban gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Donasi tersebut dikumpulkan dari ASN (aparatur sipil negara), guru, tenaga kesehatan dan elemen masyarakat lainnya," kata Bupati Lombok Timur Haerul Warisin di Lombok Timur, Selasa.

Ia mengatakan, donasi tersebut berasal dari beberapa instansi dan organisasi di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp285 juta, Dinas Kesehatan Rp72,5 juta, Korpri Lombok Timur Rp50 juta dan dari PGRI Lombok Timur Rp77 juta.

"Ini bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Lombok Timur untuk saudara-saudara kami

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Raja Juli soal Karhutla: Asap Tak Punya KTP
BN
Raja Juli soal Karhutla: Asap Tak Punya KTP

Raja Juli soal Karhutla: Asap Tak Punya KTP

1 September 2026 21:16 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni buka suara soal asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai sampai negara tetangga. Raja Juli menyebut bahwa asap tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bisa menyeba...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni buka suara soal asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai sampai negara tetangga.

Raja Juli menyebut bahwa asap tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga bisa menyebar ke daerah lain. Tak hanya itu, ia juga mengklaim bahwa karhutla tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia.

"Dan boleh dilihat ya, mungkin di sini (SiPongi) tidak terbaca. Kebakaran itu tidak terjadi di kita saja. Di Serawak itu juga terjadi kebakaran hutan, cuma arah angin kebetulan, arah anginnya kebetulan memang naik ke atas," kata Raja Juli kepada wartawan, Selasa (1/9).

"Kalau seandainya arah anginnya dari sini (ke

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pansus DPRD DKI minta tidak ada pembuangan sampah ke kawasan Nagrak
BN
Pansus DPRD DKI minta tidak ada pembuangan sampah ke kawasan Nagrak

Pansus DPRD DKI minta tidak ada pembuangan sampah ke kawasan Nagrak

1 September 2026 21:11 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan meminta agar tidak ada aktivitas pembuangan sampah di kawasan Jalan Reformasi, Rawa Malang, Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara y...

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan meminta agar tidak ada aktivitas pembuangan sampah di kawasan Jalan Reformasi, Rawa Malang, Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara yang jumlahnya mencapai sekitar 60 ribu ton.

“Kami tegaskan aktivitas pembuangan sampah baru ke kawasan Nagrak tidak boleh terus berlangsung,” kata Judistira di Jakarta, Selasa.

Ia meminta pengiriman sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) dihentikan agar volume sampah di lokasi tersebut tidak semakin bertambah.

“Jadi pada intinya, pertama, tidak boleh lagi ada pengiriman sampah khususnya dari Horeka ke situ, ya, dihentikan," kata dia.

Namun, penghentian pengiriman sampah

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Pembiayaan Rumah Layak dan Terjangkau
BN
Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Pembiayaan Rumah Layak dan Terjangkau

Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Pembiayaan Rumah Layak dan Terjangkau

1 September 2026 21:10 MetroTVNews - Nasional Nasional

Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Pembiayaan Rumah Layak dan Terjangkau. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

Presiden Prabowo Gelar Ratas Bahas Pembiayaan Rumah Layak dan Terjangkau. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Oli Palsu di Jakbar Dijual Seharga Oli Asli
BN
Oli Palsu di Jakbar Dijual Seharga Oli Asli

Oli Palsu di Jakbar Dijual Seharga Oli Asli

1 September 2026 21:10 MetroTVNews - Nasional Nasional

Oli Palsu di Jakbar Dijual Seharga Oli Asli. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

Oli Palsu di Jakbar Dijual Seharga Oli Asli. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
FOTO: Asa Warga dari Sisa 114 Rumah Hangus Terbakar di Gambir Jakpus
BN
FOTO: Asa Warga dari Sisa 114 Rumah Hangus Terbakar di Gambir Jakpus

FOTO: Asa Warga dari Sisa 114 Rumah Hangus Terbakar di Gambir Jakpus

1 September 2026 21:09 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Sedikitnya 114 rumah di kawasan permukiman Jalan Batu Ceper, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, hangus terbakar.

Sedikitnya 114 rumah di kawasan permukiman Jalan Batu Ceper, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, hangus terbakar.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kejagung Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG, dari ASN BGN hingga Pihak Yayasan
BN
Kejagung Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG, dari ASN BGN hingga Pihak Yayasan

Kejagung Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG, dari ASN BGN hingga Pihak Yayasan

1 September 2026 21:09 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memeriksa 5 saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN). Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG tersebut terjadi pada periode 2025 hingga 2026. 5 saksi yang diperiksa terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) BGN...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung memeriksa 5 saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program MBG tersebut terjadi pada periode 2025 hingga 2026.

5 saksi yang diperiksa terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) BGN hingga pihak yayasan.

"Adapun kelima orang saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu BAS selaku ASN pada BGN, FHKP selaku ASN pada BGN. SDS selaku Staf pada BGN, MS dari Pihak Yayasan EMAB dan DP selaku ASN pada BGN," ujar Kepala Pusat Penerangan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Sudah Lewat 3 Pekan Hasil Ekshumasi Sutrimo Tak Kunjung Diungkapkan, Bambang Rukminto Beri Tanggapan
BN
Sudah Lewat 3 Pekan Hasil Ekshumasi Sutrimo Tak Kunjung Diungkapkan, Bambang Rukminto Beri Tanggapan

Sudah Lewat 3 Pekan Hasil Ekshumasi Sutrimo Tak Kunjung Diungkapkan, Bambang Rukminto Beri Tanggapan

1 September 2026 21:08 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Tiga pekan sudah berlalu sejak jenazah Sutrimo, pegawai rumah tangga di kediaman Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah itu di ekshumasi. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik di Ke...

TRIBUNNEWS.COM - Tiga pekan sudah berlalu sejak jenazah Sutrimo, pegawai rumah tangga di kediaman Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah itu di ekshumasi.

Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2026.

Jenazah Sutrimo kemudian langsung dimakamkan di hari yang sama di kampung halaman almarhum. Tepatnya di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Karena penyebab kematian Sutrimo masih menjadi misteri, akhirnya atas izin pihak keluarga jenazah pegawai Eks Jampidsus itu di ekshumasi pada 12 Agustus 2026.

Polisi sebelumnya mengatakan hasil ekshumasi jenazah Sutrimo ini akan terungkap dalam waktu 2-3 minggu.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pemkab Ponorogo: Pembangunan TPA Mrican tunggu SK Kemenhut
BN
Pemkab Ponorogo: Pembangunan TPA Mrican tunggu SK Kemenhut

Pemkab Ponorogo: Pembangunan TPA Mrican tunggu SK Kemenhut

1 September 2026 21:07 Antara - Terkini Nasional

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menunda penandatanganan kontrak pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican baru karena masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehut...

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menunda penandatanganan kontrak pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican baru karena masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan terkait penggunaan lahan proyek.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPUPKP Ponorogo Dwi Puspitorini, Selasa, mengatakan seluruh dokumen pengajuan telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan dan saat ini tinggal menunggu persetujuan.

"Dokumennya sudah di kementerian, tinggal ditandatangani. Kami menunggu itu saja," katanya.

Menurut Dwi, proses lelang proyek telah selesai dan penyedia jasa telah ditetapkan sejak awal Agustus. Namun, pemerintah daerah belum dapat menandatangani kontrak pekerjaan sebelum izin penggunaan lahan diterbitkan.

Kondisi tersebut membuat waktu

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Menkeu Purbaya Optimis Angka Kemiskinan Nasional Turun ke Level 6 Persen pada 2027
BN
Menkeu Purbaya Optimis Angka Kemiskinan Nasional Turun ke Level 6 Persen pada 2027

Menkeu Purbaya Optimis Angka Kemiskinan Nasional Turun ke Level 6 Persen pada 2027

1 September 2026 21:05 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mematok target ambisius untuk menekan angka kemiskinan nasional hingga menyentuh angka 6 sampai 6,5 persen pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini merupakan ba...

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mematok target ambisius untuk menekan angka kemiskinan nasional hingga menyentuh angka 6 sampai 6,5 persen pada tahun 2027 mendatang.

Langkah ini merupakan bagian dari sasaran utama pembangunan pemerintah, yang juga sejalan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu mencapai level 6 persen pada periode yang sama.

"Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong percepatan penurunan kemiskinan," kata Purbaya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, Purbaya memaparkan sejumlah target indikator pembangunan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
“Ada Prosesnya”, KPK Buka Peluang Periksa Bupati Bogor
BN
“Ada Prosesnya”, KPK Buka Peluang Periksa Bupati Bogor

“Ada Prosesnya”, KPK Buka Peluang Periksa Bupati Bogor

1 September 2026 21:03 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut atau insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupa...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam penyidikan dugaan korupsi terkait pemotongan upah pungut atau insentif pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat.

Dalam penyidikan tersebut, KPK telah menyita secara formal uang Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pemotongan hak insentif pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Rp1,5 miliar itu merupakan uang yang disita KPK, bukan angka yang telah dinyatakan KPK sebagai total nilai insentif yang dipotong.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemanggilan Rudy belum dipastikan karena penyidik masih memeriksa pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 224 225 226 227 228 ... 403 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 67

YPWIK@2026