Unggahan yang menyebut Pulau Menjangan Kecil di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dijual seharga Rp 500 miliar viral di media sosial. Pemkab Jepara menyebut informasi tersebut tidak benar alias hoax.

"Informasi terkait dijualnya Pulau Menjangan Kecil Kepulauan Karimunjawa adalah hoax alias kabar bohong," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo seperti dilansir detikJateng, Selasa (25/8/2026).

Dia mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran ke para pemilik lahan yang berada di kawasan Pulau Menjangan Kecil. Dari hasil pengecekan, katanya, terdapat lahan seluas 44,5 hektare yang telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM). Lahan tersebut tercatat dimiliki oleh 11 orang.

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA — Beredar unggahan viral di media sosial yang menyebut Pulau Menjangan Kecil di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dijual seharga 28 juta dolar AS atau setara sekitar Rp500 miliar. Informasi tentang penjualan pulau tersebut sempat dipublikasikan akun The Find Luxury Real Estate pada 15 Agustus 2026.

Akun Instagram @jogjastudent sempat mengunggah ulang unggahan The Find yang menjabarkan detail tentang Pulau Menjangan Kecil. “Don’t just buy a property. Own the island. Rule the horizon,” demikian bunyi unggahan The Find.

Dalam unggahan The Find, disebutkan bahwa Pulau Menjangan Kecil memiliki luas total 49 hektare dan teridiri atas 17 sertifikat

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menegaskan aksi yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8) akan berlangsung damai dan berfokus pada dua tuntutan terkait pemberantasan korupsi.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok mengatakan dua tuntutan tersebut yakni segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” kata Botok saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan aksi AMPB tidak membawa agenda untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi meminta maaf buntut pernyataannya yang menyebut adanya potensi percepatan Pemilu 2029.

Adapun pernyataannya itu viral melalui sebuah potongan video dalam sebuah forum yang turut dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, pernyataannya itu pun memicu berbagai kritik dari berbagai pihak.

"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf bagi pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," katanya dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com redaksi

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi III DPR RI karena pada rapat sebelumnya tidak dapat menghadiri agenda rapat terkait konflik agraria.

Namun, ketidakhadiran tersebut disebut bukan untuk menghindari pengawasan DPR.

Syahar mengatakan Polri sengaja meminta penundaan agar dapat kembali hadir dengan membawa data, jajaran penyidik, unsur pengawasan, dan solusi konkret atas persoalan konflik agraria.

"Kami meminta penundaan bukan untuk menghindari rapat, tetapi untuk memastikan bahwa saat kami hadir membawa solusi konkrit bagi sengketa agraria yang ditangani oleh Polda jajaran," kata Syahar saat RDP dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan,

.....selengkapnya

Keluarga RPK, korban kecelakaan maut di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya berharap pelaku, ENR (32) mendapat hukuman setimpal. Korban diketahui tewas setelah tertabrak pengemudi Outlander mabuk.

Adik korban, Putri Nabila mengatakan, saat kejadian RPK tengah bekerja membongkar perlengkapan event.

"Mas RPK lagi loading bongkar event karena semua lagi fokus pekerjaan bongkaran makanya nggak ada yang tau kalau dari belakang itu ada mobil kenceng," kata Putri dilansir detikJatim, Rabu (26/8/2026).

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Muhammad Fauzan, menilai tidak semestinya dilakukan upaya untuk menggagalkan aksi demonstrasi yang akan digelar aliansi masyarakat di Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026.

Menurut Fauzan, pemblokiran rekening atau penundaan transaksi yang berkaitan dengan persiapan aksi merupakan langkah yang perlu dipertanyakan.

Ia menilai aparat penegak hukum seharusnya menjalankan tugas sesuai kewenangannya ketika demonstrasi berlangsung, termasuk melakukan pengamanan dan melindungi peserta aksi serta fasilitas umum.

"Menurut saya, era demokrasi seperti sekarang untuk menyampaikan hal yang bersifat demonstrasi dan sebagainya, mestinya harus difasilitasi. Kemudian rakyat harus menyampaikan aspirasinya dengan baik, tidak merusak

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com — Sebanyak 179.037 warga mengungsi akibat rangkaian gempa yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sebagian besar warga mengungsi bukan karena terdampak langsung gempa, melainkan dilanda ketakutan akibat gempa susulan dan informasi menyesatkan yang beredar di media sosial.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan kondisi terbaru penanganan bencana gempa Flores kepada Presiden Prabowo Subianto dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2026).

“Tapi yang tidak ada lagi yang gempanya di atas 7,7. Ada gempa yang 6,2, ini dari Kepala BMKG nanti mungkin akan menjelaskan secara lebih rinci,” kata Suharyanto.

Hingga saat

.....selengkapnya

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pengelola kawasan industri dan investor konsisten melakukan transformasi menuju industri ramah lingkungan atau industri hijau.

Menurut Yoyok, pembangunan dan tata kelola kawasan berbasis lingkungan dapat memperkuat penataan ruang sekaligus mengurangi risiko bencana ekologis seperti banjir, polusi udara, hingga persoalan kemacetan akibat mobilitas logistik.

"Kalau dari awal tata lingkungan sudah ditabrak, pasti akan terjadi banjir. Kepadatan penduduk dengan arus lalu lintas kontainer, truk, dan motor di wilayah yang padat akan menimbulkan polusi dan dampak negatif bagi masyarakat kita," kata Yoyok saat kunjungan kerja dalam rangka penyusunan RUU Kawasan

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Ngurah Rai melalui petugas Imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mengamankan Warga Negara Australia berinisial BA yang viral di media sosial terkait video dugaan aksi asusila.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri mengatakan, BA dicegat saat hendak meninggalkan wilayah Indonesia pada Selasa (25/8/2026) sekitar pukul 12.00 WITA.

"Sistem keimigrasian mendeteksi Hit SOI (Subject of Interest) terhadap BA ketika berada di Terminal Keberangkatan Bandara Ngurah Rai. Tim Imigrasi Ngurah Rai kemudian bergerak cepat melakukan pengamanan dan berkoordinasi dengan petugas di TPI serta Polres Badung," kata Novyandri dalam siaran pers, Rabu (26/8/2026).

Novyandri menjelaskan,

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabareskrim Polri Komjen Syahar Diantono meminta maaf kepada Komisi III DPR RI karena tidak menghadiri rapat mengenai penyelesaian konflik agraria pada pekan sebelumnya.

Syahar menegaskan, ketidakhadirannya bukan bertujuan untuk menghindari rapat dengan Komisi III DPR RI dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

"Kami meminta penundaan bukan untuk menghindari rapat, tetapi untuk memastikan bahwa saat kami hadir, kami tidak hanya membawa laporan administrasi melainkan membawa solusi konkret bagi sengketa agraria yang ditangani oleh polda jajaran," ujar Syahar dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Syahar juga menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi III DPR

.....selengkapnya

DPR RI menerima jajaran PT Pos Indonesia, salah satunya untuk membahas kepastian gaji pada 1 September mendatang. Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Pertemuan itu berlangsung pada Rabu (26/8/2026), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Turut mendampingi Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

"Mereka butuh untuk ada kepastian bahwa ada gaji nanti paling di tanggal 1 September itu. Dan mereka punya tagihan sebenarnya, punya tagihan di Kemensos," kata Anggia usai pertemuan tersebut.

.....selengkapnya