Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menginstruksikan jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial demi menjamin keamanan warga dan memastikan roda pelayanan publik tetap berfungsi maksimal, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla yang tinggi.

Menurut Ribka, kesiapsiagaan tersebut perlu ditopang regulasi, anggaran, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta pelibatan masyarakat. 

Karena itu, upaya pencegahan perlu dipersiapkan sejak dini dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Ribka menjelaskan, pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan karhutla

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) masih terus berlangsung di tingkat kantor imigrasi (kanim).

Aksi pungutan liar oleh oknum petugas ini tetap marak terjadi meskipun penyidik telah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa para oknum di unit pelaksana teknis keimigrasian belum juga menghentikan perbuatan culas tersebut.

Lembaga antirasuah menemukan indikasi bahwa oknum di lapangan masih mematok biaya ekstra untuk menyetujui dokumen layanan keimigrasian.

"Pascaterjadinya peristiwa tertangkap tangan, KPK menduga bahwa praktik-praktik

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah akademisi dan pegiat kepemiluan mendorong pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu diarahkan pada penyelarasan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta dibuka melalui partisipasi publik yang luas guna memperkuat substansi dan keterbukaan regulasi pemilu.

Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk "Di Balik Mangkraknya Pembahasan RUU Pemilu" di Jakarta, Selasa.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama mengatakan pembahasan regulasi pemilu menghadapi tantangan waktu apabila berkaca pada pengalaman pembentukan Undang-Undang sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membutuhkan waktu hingga 20 bulan.

Oleh karena itu, ia menilai pembahasan perlu difokuskan pada

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan sekitar Juni 2027 sehingga penyelenggara memiliki waktu sekitar 20 hingga 22 bulan untuk mempersiapkan seluruh tahapan pemilu.

Hal tersebut disampaikan Mellaz dalam Forum Populi 2026 bertajuk "Di Balik Mangkraknya Pembahasan RUU Pemilu" yang digelar Populi Center diikuti daring di Jakarta, Selasa.

Menurut Mellaz, persoalan utama saat ini bukan lagi ada atau tidaknya evaluasi, melainkan bagaimana berbagai catatan dari penyelenggara pemilu, DPR, pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, hingga organisasi masyarakat sipil dapat disusun menjadi prioritas yang jelas sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

Terkait rekrutmen

.....selengkapnya

Timika (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, Papua Tengah, mengeksekusi uang Rp5,43 miliar yang sebelumnya disita dalam perkara korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport pada Dinas PUPR Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021.

Kepala Kejari Mimika I Putu Eka Suyantha di Timika, Selasa, mengatakan eksekusi dilakukan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan uang yang menjadi barang bukti diperhitungkan sebagai pembayaran pidana tambahan berupa uang pengganti.

"Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 7560 K/Pid.Sus/2026 tanggal 15 Juli 2026 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor Sprint-692/R.1.19/Fu.1/08/2026 tanggal 20 Agustus 2026," katanya.

Ia menjelaskan

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan ruas Kelok 23 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 100 persen pada akhir Agustus 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Pantai Selatan (Pansela) Jawa merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Pulau Jawa.

"Pansela diharapkan menjadi alternatif perjalanan masyarakat untuk mengurangi kepadatan di Jalur Pantura maupun Tol Trans Jawa. Di saat yang sama, keberadaan jalan ini juga membuka akses menuju kawasan wisata dan sentra ekonomi masyarakat pesisir," kata Dody di Jakarta, Senin.

Ruas jalan yang menjadi bagian dari Jalur Lintas

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama ad interim pada 2022 Muhadjir Effendy mengaku telah menandatangani surat permohonan pengalihan tambahan kuota haji pada Juli 2022 atas permintaan Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur. Menurutnya, kala itu Fuad secara lisan meminta pengalihan tambahan kuota haji menjadi haji khusus dari haji reguler untuk kepentingan Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU).

"Waktu itu yang jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari tujuh orang di kantor Kemenko PMK," ucap Muhadjir saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dilakukan melalui sinergi lintas sektor, sebut Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Wilayah Kayong, Ponty Wijaya.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, Ponty Wijaya menyebut penanganan karhutla di wilayah Desa Mata-Mata di Kabupaten Kayong Utara melibatkan UPT KPH Wilayah Kayong, TNI, Polri, masyarakat, serta pihak perusahaan mengingat kondisi di lapangan membutuhkan gerak cepat, koordinasi, serta dukungan berbagai pihak.

"Kami mengapresiasi dukungan dari pihak perusahaan. Adapun dukungan yang diberikan di lapangan adalah menurunkan langsung personel membantu pemadaman dan sarana prasarana pemadaman. Apa yang

.....selengkapnya

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bila Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Seorang pria berinisial NJ (21) ditemukan tewas seorang diri di sebuah kos, Kukusan, Beji, Depok. Korban ditemukan tewas setelah dua hari tak bisa dihubungi.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (31/8/2026) pukul 18.30 WIB di Jalan H Kodja, Kukusan, Beji, Depok. Mulanya pemilik kos mendapat telepon dari kakak korban untuk mengecek korban.

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjen Imipas).

Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK memanggil Tri Hernanda Reza, yang kini bertugas sebagai staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Malaysia, untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa (1/9/2026).

Tri diperiksa karena pernah bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi ketika dugaan praktik pungutan dan pemerasan tersebut berlangsung.

Pemeriksaan itu diarahkan untuk mengurai mekanisme pelayanan izin tinggal WNA sekaligus alur birokrasi dan dugaan pergerakan uang dari kantor imigrasi di daerah menuju tingkat pusat.

Juru

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 837,185 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, tambahan anggaran itu diajukan karena pagu anggaran Kementerian Hukum tidak mengalami kenaikan dibandingkan pagu indikatif 2027.

"Atas dasar tersebut, Kementerian Hukum mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar 837,185 miliar melalui surat Menteri Hukum Nomor M.HH-PR.01.04-49 tanggal 13 Agustus 2026 yang akan digunakan untuk 11 kegiatan strategis," kata Edward dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Edward menjelaskan, pagu indikatif Kementerian Hukum 2027 ditetapkan sebesar Rp 3,4 triliun.

Angka itu lebih rendah Rp 1,091 triliun

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tembus 50.891 kasus sejak pada Juli hingga Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Andi Saguni mengatakan, pemantauan melalui sistem surveilans tersebut dilakukan sejak Juli ketika karhutla mulai meningkat.

"Terkumpul total kumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli-Agustus itu sebanyak 50.891 kasus. Dan kasus ISPA pada hari ini itu sebanyak 451," kata Andi, dalam konferensi pers bersama BNPB, Selasa (1/9/2026).

Andi mengungkap, dari total 50.891 kasus ISPA tersebut, sebanyak 12.600 ISPA terjadi pada anak berusia

.....selengkapnya