JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Qodari mewacanakan penggunaan KTP dan nomor ponsel sebagai dasar dalam pembuatan akun media sosial.

Wacana tersebut disampaikan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi akun anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks melalui media sosial.

Hal tersebut disampaikan Qodari seusai menghadiri acara Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

"Jadi ya cara menurunkan hoax itu adalah dengan mengurangi akun anonim. Nah agar tidak anonim, Maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada dasar, misalnya nomor HP gitu ya, atau KTP. Sama

.....selengkapnya

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan ketujuh saksi itu diperiksa pada Senin (31/8).

"Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan 7 orang saksi," kata Anang dalam keterangan, Selasa (1/9).

Ketujuh saksi itu yakni NHG dan AR selaku tenaga ahli di BGN. Kemudian, dua pejabat pembuat komitmen atau PPK di BGB berinisial MS dan AM.

Kemudian, AM selaku PPK kegiatan MBG, HC selaku ASN di BGN dan AR selaku pihak dari yayasan HMB turut diperiksa dalam perkara ini.

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mengajukan tambahan anggaran di Tahun 2027.

"Sudah bapak (tidak usulkan tambah anggaran)," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam Rapat Kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

"Kalau bapak mau tambah enggak apa-apa," imbuhnya seraya tertawa.

Diketahui agenda raker Komisi III DPR hari ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dengan PPATK dan Polri.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menanyakan soal tidak adanya tambahan anggaran dalam paparan yang disampaikan Ivan.

"Sudah ya? Enggak diusulkan lagi ada tambahan?" ujar

.....selengkapnya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaruh harapan besar kepada kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dan Rais Aam KH Miftachul Akhyar.

Hal itu disampaikan Sigit saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Sigit berharap kedua sosok tersebut mampu membawa NU mendatangkan kebaikan bagi sekitar 90 juta warga Nahdliyin dan umat Islam di Indonesia secara umum.

Tak hanya itu, Sigit juga berharap Gus Kikin dan Kiai Miftach dapat menjaga organisasi kemasyarakatan agama

.....selengkapnya

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons kabar intelijen Ukraina yang menyebut ada delapan warga negara Indonesia (WNI) bergabung dengan tentara Rusia. Menurutnya, WNI tersebut nekat gabung militer Rusia demi mendapatkan uang.

Dasco mengaku sudah mengetahui kabar tersebut. Menurut dia, proses perekrutan delapan WNI tersebut dilakukan melalui pihak ketiga, bukan melalui otoritas resmi Rusia.

"Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga," kata Dasco kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dasco mengatakan awalnya perekrutan dilakukan untuk satuan pengamanan (satpam).

"Yang kemudian membuat seolah-olah itu

.....selengkapnya

Wali Kota Parepare Tasming Hamid menuai sorotan usai diduga sengaja menahan pencairan anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Parepare. Di sisi lain anggaran kegiatan serupa bagi fraksi NasDem justru dapat dicairkan tanpa hambatan.

Wakil Ketua DPRD Parepare dari Fraksi Gerindra, Yusuf Lapanna menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek tersebut digelar berdasarkan undangan partai. Namun, hingga batas akhir pembayaran, dana pendukung kegiatan tersebut tak kunjung dikucurkan oleh pihak Badan Keuangan Daerah (BKD).

"Kami sudah ajukan ke sekretariat semua undangan Bimtek ini. Berkas itu sudah ada di sebelah (keuangan). Saya tanyakan, kenapa ini tidak dibayarkan? Ternyata keuangan tidak cairkan karena tidak

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji Kementerian Agama, Ramadhan Harisman, mengungkap pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan perbandingan 50:50 tidak memiliki dasar Keputusan Presiden (Keppres).

Ramadhan mengungkapkan hal tersebut saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 terdakwa Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba, Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (1/9/2026).

"Ini di BAP bapak poin 12, bapak ada menyebutkan bahwa perubahan besaran haji reguler dan khusus tersebut tidak berdasarkan rapat kerja antara DPR dan Kementerian Agama. Dan tidak juga berdasarkan revisi Keputusan Presiden. Semua itu ditentukan

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mempertanyakan alokasi sekitar Rp103 miliar untuk siniar atau podcast, video, dan kegiatan sejenis di Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Alokasi itu ia temukan setelah mencermati dokumen pengajuan anggaran Kementerian Koperasi dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pertanyaan tersebut muncul di tengah usulan tambahan anggaran Rp4,53 triliun untuk Kementerian Koperasi pada tahun anggaran 2027.

Mufti meminta penggunaan Rp103 miliar itu dijelaskan secara spesifik agar Komisi VI dapat menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi dan program kementerian.

Mufti mengatakan dirinya mencermati dokumen anggaran

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten di seluruh Indonesia untuk “naik kelas” dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Rakernas yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-25 ADKASI tersebut dibuka Ketua Umum ADKASI, Siswanto dan dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Intelijen), Prof. Dr. Reda Mantovani dan jajaran pengurus ADKASI, ketua, wakil ketua serta anggota DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia.

Di hadapan para

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kodam XV/Pattimura menindak secara hukum seorang prajurit berinisial Sertu LM yang diduga terlibat dalam praktik percaloan penerimaan prajurit TNI AD. Sertu LM menjanjikan kelulusan kepada setiap calon prajurit dengan iming-iming membayar sejumlah uang.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura Letkol Inf Adi Swastika mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan satuan tempat oknum prajurit tersebut bertugas dan menyerahkan penanganannya kepada Polisi Militer. Menurut dia, pelaku merupakan anggota Puskodalopsdam XV/Pattimura.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dansatnya dan diketahui anggota tersebut sudah THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) lebih dari tiga hari, bahkan sekitar dua minggu, dan sudah dilaporkan ke pihak Pomdam," kata Adi

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Sepekan ke depan di Indonesia tampaknya akan mengalami cuaca panas dan kering.

Pada periode 1-6 September 2026, meski panas dan kering, hujan lokal tetap ada.

Dikutip dari bmkg.go.id pada Selasa (1/9/2026), meskipun kondisi kemarau masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, hujan dengan intensitas signifikan masih tercatat di sejumlah wilayah.

Faktor kondisi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi dinamika atmosfer regional dan faktor lokal.

Adanya dukungan faktor lokal, seperti pemanasan permukaan, kondisi topografi, serta interaksi angin darat dan laut, juga berperan dalam proses pengangkatan massa udara dan mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah.

Namun secara umum, potensi pertumbuhan awan hujan

.....selengkapnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperoleh pagu anggaran sebesar Rp139,19 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat menjelaskan nilai itu turun sekitar Rp6,8 triliun dari anggaran tahun 2026.

Pagu Polri 2027 sebesar Rp139,19 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp61,11 triliun, belanja barang Rp30,93 triliun, dan belanja modal Rp47,14 triliun.

Ia mengatakan penurunan anggaran Polri berdampak pada belanja barang. Beberapa kebutuhan yang terdampak antara lain bahan bakar minyak dan pelumas, biaya listrik, pemeliharaan gedung dan almatsus, serta perlengkapan perorangan.

"Selain itu terdapat tunggakan anggaran BMP dan listrik, kebutuhan operasional daerah otonomi baru dan satker baru, kebutuhan rekrutmen dan

.....selengkapnya