Kurator Berita YPWIK 4 September 2026 19:22 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 704 Pendidikan 437 Tekno 652 Olahraga 1366 Ekonomi 3781 Kesehatan 466 Nasional 4841 Berita Daerah 626 Gaya Hidup 52 Luar Negeri 760 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Satgas PASTI Blokir 607.210 Rekening Penipuan, Selamatkan Rp 724 Miliar
BN
Satgas PASTI Blokir 607.210 Rekening Penipuan, Selamatkan Rp 724 Miliar

Satgas PASTI Blokir 607.210 Rekening Penipuan, Selamatkan Rp 724 Miliar

1 September 2026 14:55 Liputan6 - Bisnis Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menerima 25.875 pengaduan terkait entitas ilegal yang terdiri atas 22.529 pengaduan pinjaman online ilegal, 3.170 pengaduan investasi ileg...

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menerima 25.875 pengaduan terkait entitas ilegal yang terdiri atas 22.529 pengaduan pinjaman online ilegal, 3.170 pengaduan investasi ilegal, dan 176 pengaduan gadai ilegal. Pengaduan ini untuk periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026.

Lembaga ini memastikan terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat. 

 Selain melakukan penanganan terhadap aktivitas keuangan ilegal, Satgas PASTI melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) juga terus memperkuat upaya penanganan penipuan transaksi keuangan.

"Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Juli 2026,

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Status Kewarganegaraan Bisa Hilang
BN
8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Status Kewarganegaraan Bisa Hilang

8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, Status Kewarganegaraan Bisa Hilang

1 September 2026 14:55 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Laporan mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut Rusia untuk bergabung dalam angkatan bersenjatanya dan berperang di Ukraina tengah diverifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Di tengah proses ters...

Jakarta, Beritasatu.com - Laporan mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut Rusia untuk bergabung dalam angkatan bersenjatanya dan berperang di Ukraina tengah diverifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Di tengah proses tersebut, status kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan militer asing juga menjadi perhatian karena hukum Indonesia mengatur kondisi yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya.

Badan Intelijen Asing Ukraina melalui Telegram pada Kamis (27/8/2026), melaporkan Rusia telah merekrut setidaknya delapan WNI ke dalam jajaran militernya.

Menurut laporan The New Voice of Ukraine, pejabat Ukraina memperoleh dokumen yang merinci upaya Moskwa merekrut warga negara asing untuk memperkuat pasukannya sekaligus mendukung propaganda negara.

Kementerian Luar

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Petinggi DPR: Laporan Intelijen Ungkap 8 WNI yang Direkrut Jadi Tentara Rusia Awalnya Daftar Satpam
BN
Petinggi DPR: Laporan Intelijen Ungkap 8 WNI yang Direkrut Jadi Tentara Rusia Awalnya Daftar Satpam

Petinggi DPR: Laporan Intelijen Ungkap 8 WNI yang Direkrut Jadi Tentara Rusia Awalnya Daftar Satpam

1 September 2026 14:55 Republika - Nasional Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut menjadi militer negara asing setelah awalnya mendaftar lowongan sebagai satuan pengamanan atau tena...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut menjadi militer negara asing setelah awalnya mendaftar lowongan sebagai satuan pengamanan atau tenaga administrasi. Demikian disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

“Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” katanya.  

Dasco mengatakan informasi tersebut diperoleh dari otoritas intelijen. Menurut dia, perekrutan WNI tersebut dilakukan oleh negara pihak ketiga dengan menawarkan lowongan pekerjaan bergaji besar.

Ia memastikan intelijen Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan antisipasi, berkoordinasi, serta mengirimkan ratusan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
DPR Menindaklanjuti 9.205 Aduan Masyarakat Sepanjang 2025-2026
BN
DPR Menindaklanjuti 9.205 Aduan Masyarakat Sepanjang 2025-2026

DPR Menindaklanjuti 9.205 Aduan Masyarakat Sepanjang 2025-2026

1 September 2026 14:55 MetroTVNews - Nasional Nasional

DPR Menindaklanjuti 9.205 Aduan Masyarakat Sepanjang 2025-2026. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

DPR Menindaklanjuti 9.205 Aduan Masyarakat Sepanjang 2025-2026. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Karhutla Meluas, Kalteng Tetapkan Status Tanggap Darurat
BN
Karhutla Meluas, Kalteng Tetapkan Status Tanggap Darurat

Karhutla Meluas, Kalteng Tetapkan Status Tanggap Darurat

1 September 2026 14:55 MetroTVNews - Nasional Nasional

Karhutla Meluas, Kalteng Tetapkan Status Tanggap Darurat. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

Karhutla Meluas, Kalteng Tetapkan Status Tanggap Darurat. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
1.350 Hotspot Terdeteksi di Bengkulu
BN
1.350 Hotspot Terdeteksi di Bengkulu

1.350 Hotspot Terdeteksi di Bengkulu

1 September 2026 14:55 MetroTVNews - Nasional Nasional

1.350 Hotspot Terdeteksi di Bengkulu. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

1.350 Hotspot Terdeteksi di Bengkulu. Berita MetroTVNews kategori Nasional. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
BPS Prediksi Produksi Jagung RI Naik Sampai Tembus 14 Juta Ton
BN
BPS Prediksi Produksi Jagung RI Naik Sampai Tembus 14 Juta Ton

BPS Prediksi Produksi Jagung RI Naik Sampai Tembus 14 Juta Ton

1 September 2026 14:55 CNBC Indonesia - News Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK KA 14%) sepanjang Januari-Oktober 2026 mencapai 14,25 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 0,18 juta ton, atau...

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK KA 14%) sepanjang Januari-Oktober 2026 mencapai 14,25 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 0,18 juta ton, atau naik 1,25% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 14,08 juta ton.

Kenaikan produksi tersebut sejalan dengan peningkatan luas panen. Total luas panen jagung pipilan Januari-Oktober 2026 diperkirakan mencapai 2,41 juta hektare, naik 0,02 juta hektare atau 0,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,40 juta hektare.

Namun, secara bulanan, produksi jagung pada Juli 2026 justru mengalami penurunan. Produksi JPK KA 14% pada Juli

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kompor Menyala Ditinggal Tidur, Kontrakan di Cibinong Bogor Hangus Terbakar
BN
Kompor Menyala Ditinggal Tidur, Kontrakan di Cibinong Bogor Hangus Terbakar

Kompor Menyala Ditinggal Tidur, Kontrakan di Cibinong Bogor Hangus Terbakar

1 September 2026 14:54 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Sebuah kontrakan di wilayah Jalan Kranji Timur, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, kebakaran. Penyebabnya karena kompor yang dibiarkan menyala ketika penghuni tertidur. "Objek terbakar rumah kontrakan, sumber api atau penyebab...

Sebuah kontrakan di wilayah Jalan Kranji Timur, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, kebakaran. Penyebabnya karena kompor yang dibiarkan menyala ketika penghuni tertidur.

"Objek terbakar rumah kontrakan, sumber api atau penyebab kebakaran dari kompor yang ditinggal tidur," kata Kadis Damkar Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, Selasa (1/9/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Muhadjir Effendy Beri Kesaksian di Tipikor Soal Pengalihan Kuota Haji
BN
Muhadjir Effendy Beri Kesaksian di Tipikor Soal Pengalihan Kuota Haji

Muhadjir Effendy Beri Kesaksian di Tipikor Soal Pengalihan Kuota Haji

1 September 2026 14:54 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com — Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, hadir memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan korupsi pengalihan tambahan kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta...

Jakarta, Beritasatu.com — Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, hadir memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan korupsi pengalihan tambahan kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam persidangan dengan terdakwa Asrul Azis Taba tersebut, Muhadjir membeberkan kronologi pertemuannya dengan Fuad Hasan Mansyur yang kemudian berujung pada penerbitan surat resmi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait pengalihan tambahan 10.000 kuota haji pada 2022.

Muhadjir menjelaskan, pertemuan itu terjadi saat dirinya mengemban amanah sebagai Menteri Agama Ad Interim selama 20 hari. Kala itu, Fuad mendatangi kantornya bersama rombongan yang diakui sebagai perwakilan asosiasi travel haji dan umrah.

"Seingat

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pembelian Pertalite Desil 9-10 Bakal Dibatasi, Pertamina Sulawesi Belum Terima Aturan Teknis
BN
Pembelian Pertalite Desil 9-10 Bakal Dibatasi, Pertamina Sulawesi Belum Terima Aturan Teknis

Pembelian Pertalite Desil 9-10 Bakal Dibatasi, Pertamina Sulawesi Belum Terima Aturan Teknis

1 September 2026 14:53 Tribun Timur Berita Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum memiliki mekanisme teknis yang diterima Pertamina Patra Niaga Regional Sul...

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum memiliki mekanisme teknis yang diterima Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan pembahasan aturan tersebut masih dilakukan pemerintah pusat.

"Secara detail masih dibahas di pusat, di kami belum ada," kata Deny saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (1/9/2026).

Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam DTSEN.

Dalam rencana tersebut, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 akan menjadi kelompok yang dibatasi dalam pembelian BBM

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Survei Median: Elektabilitas Gibran 2 Persen, KDM 19,8 Persen
BN
Survei Median: Elektabilitas Gibran 2 Persen, KDM 19,8 Persen

Survei Median: Elektabilitas Gibran 2 Persen, KDM 19,8 Persen

1 September 2026 14:53 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Hasil survei lembaga Median mencatat Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas dalam elektabilitas calon presiden (Capres), baik dalam pertanyaan terbuka maupun semi terbuka. Namun wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, terpaut s...

Hasil survei lembaga Median mencatat Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas dalam elektabilitas calon presiden (Capres), baik dalam pertanyaan terbuka maupun semi terbuka. Namun wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, terpaut sangat jauh.

Sementara itu, Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan berada di posisi kedua dan ketiga dengan perolehan elektabilitas yang relatif berdekatan.

Direktur eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, dalam pertanyaan terbuka, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas sebesar 32,2 persen.

Posisi berikutnya ditempati Dedi Mulyadi dengan 19,8 persen dan Anies Baswedan dengan 19,5 persen.

"Dalam pertanyaan terbuka, Prabowo Subianto memperoleh 32,2 persen, kemudian Dedi Mulyadi 19,8 persen dan Anies Baswedan 19,5 persen," kata Rico

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
DPR Selesaikan 16 UU Sepanjang 2025-2026, 64 RUU Belum Rampung
BN
DPR Selesaikan 16 UU Sepanjang 2025-2026, 64 RUU Belum Rampung

DPR Selesaikan 16 UU Sepanjang 2025-2026, 64 RUU Belum Rampung

1 September 2026 14:52 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — DPR RI menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang sepanjang tahun sidang 2025-2026, sementara 64 RUU lainnya belum rampung dan masih berada dalam berbagai tahapan legislasi. Ketu...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — DPR RI menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang sepanjang tahun sidang 2025-2026, sementara 64 RUU lainnya belum rampung dan masih berada dalam berbagai tahapan legislasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan data tersebut dalam Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

"Sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang," kata Puan.

Puan menjelaskan, 64 RUU yang belum rampung tersebut tersebar dalam empat tahapan legislasi.

Sebanyak 14 RUU berada pada tahap pembicaraan tingkat I. Kemudian, 19 RUU telah ditetapkan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 718 719 720 721 722 ... 1141 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 67

YPWIK@2026