Kurator Berita YPWIK 3 September 2026 23:15 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 745 Pendidikan 426 Tekno 586 Olahraga 1414 Ekonomi 3490 Kesehatan 423 Nasional 4607 Berita Daerah 664 Gaya Hidup 51 Luar Negeri 753 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
KSAD Maruli Simanjuntak: Bertato karena Tradisi Tak Masalah untuk Masuk TNI
BN
KSAD Maruli Simanjuntak: Bertato karena Tradisi Tak Masalah untuk Masuk TNI

KSAD Maruli Simanjuntak: Bertato karena Tradisi Tak Masalah untuk Masuk TNI

31 Agustus 2026 17:14 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, calon prajurit yang memiliki tato karena tradisi tidak menjadi masalah untuk masuk TNI. Menurut Maruli, ketentuan tersebut sebenarnya sudah diperbolehkan sejak lama. "Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang Enggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau pun...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, calon prajurit yang memiliki tato karena tradisi tidak menjadi masalah untuk masuk TNI.

Menurut Maruli, ketentuan tersebut sebenarnya sudah diperbolehkan sejak lama.

"Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang Enggak ada masalah itu, dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan, tapi sejauh ini memang belum ada yang mendaftar yang seperti itu, nanti kami akan cari lagi," ujar Maruli, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Maruli menegaskan bahwa TNI senang jika ada perwakilan dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk masyarakat dari suku tertentu.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pemerintah diminta bangun sistem perlindungan anak saat karhutla
BN
Pemerintah diminta bangun sistem perlindungan anak saat karhutla

Pemerintah diminta bangun sistem perlindungan anak saat karhutla

31 Agustus 2026 17:14 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun satu sistem perlindungan yang memastikan anak tetap terlindungi dalam situasi apapun, termasuk saat terj...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun satu sistem perlindungan yang memastikan anak tetap terlindungi dalam situasi apapun, termasuk saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kita tidak boleh membiasakan anak-anak hidup dalam siklus ada asap, sekolah diliburkan, asap hilang, sekolah dibuka, lalu asap datang lagi. Yang harus kita bangun adalah sistem yang membuat anak tetap terlindungi dalam situasi apa pun," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, persoalan karhutla tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan titik api dan luas lahan terbakar.

Karhutla juga merupakan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
DPR: Anggaran Kementerian Pertahanan Naik Jadi Rp189 Triliun
BN
DPR: Anggaran Kementerian Pertahanan Naik Jadi Rp189 Triliun

DPR: Anggaran Kementerian Pertahanan Naik Jadi Rp189 Triliun

31 Agustus 2026 17:14 Republika - Ekonomi Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk 2027 ditetapkan naik menjadi Rp189 triliun. Sebelumnya, dia mengatakan pagu indikatif anggaran Kemha...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk 2027 ditetapkan naik menjadi Rp189 triliun. Sebelumnya, dia mengatakan pagu indikatif anggaran Kemhan untuk 2027, yakni sebesar Rp139 triliun. Dengan demikian, menurut dia, ada kenaikan anggaran sekitar Rp50 triliun.

"Baru saja kita melaksanakan rapat kerja, hadir Pak Menhan, Pak Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf, Wamenhan, dan seluruh jajaran Kemenhan. Intinya APBN untuk 2027 Kemenhan anggarannya Rp189 triliun," kata Utut usai rapat tertutup dengan jajaran Kementerian Pertahanan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Selain pembahasan anggaran, dia juga menyampaikan dalam rapat tertutup dengan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
BNPB Kerahkan 53 Armada Udara dan Perketat Darat Untuk Tangani Karhutla di 6 Provinsi
BN
BNPB Kerahkan 53 Armada Udara dan Perketat Darat Untuk Tangani Karhutla di 6 Provinsi

BNPB Kerahkan 53 Armada Udara dan Perketat Darat Untuk Tangani Karhutla di 6 Provinsi

31 Agustus 2026 17:14 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan menggabungkan operasi darat dan udara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan total 53 ar...

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan menggabungkan operasi darat dan udara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan total 53 armada udara, termasuk helikopter untuk water bombing, serta memperkuat patroli dan penjagaan di wilayah terdampak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, strategi penanggulangan karhutla dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni operasi darat dan Satgas Udara.

“Kami di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa strategi kita untuk menanggulangi karhutla ini ada dua cara,” kata Berton dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (31/8/2026).

Pada

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Persiapan Roy Suryo Hadapi Sidang Perdana Kasus Ijazah Jokowi: Akan Tambah Amunisi Tim Kuasa Hukum
BN
Persiapan Roy Suryo Hadapi Sidang Perdana Kasus Ijazah Jokowi: Akan Tambah Amunisi Tim Kuasa Hukum

Persiapan Roy Suryo Hadapi Sidang Perdana Kasus Ijazah Jokowi: Akan Tambah Amunisi Tim Kuasa Hukum

31 Agustus 2026 17:13 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Kubu Roy Suryo mengaku siap untuk melangkah ke sidang pokok perkara kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sidang pokok perkara kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo akan...

TRIBUNNEWS.COM - Kubu Roy Suryo mengaku siap untuk melangkah ke sidang pokok perkara kasus dugaan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sidang pokok perkara kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa Roy Suryo akan digelar perdana pada Senin (17/9/2026) mendatang.

Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji, mengungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan resmi dari Kejaksaan Negeri untuk menghadiri sidang perdana pokok perkara.

Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan agenda persidangan pihak lainnya dalam kasus yang sama.

"Mas Roy secara resmi sudah menerima panggilan dari jaksa Penuntut umum untuk sidang pokok perkara tanggal 17 September 2026."

"Bersamaan waktunya

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
TNI AL dan AL Korsel latihan bersama asah kemampuan operasi bawah air
BN
TNI AL dan AL Korsel latihan bersama asah kemampuan operasi bawah air

TNI AL dan AL Korsel latihan bersama asah kemampuan operasi bawah air

31 Agustus 2026 17:13 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Republic of Korea Navy (ROKN) atau AL Korea Selatan (Korsel) menggelar latihan bersama di bidang operasi bawah air di Jinhae Naval Base dan Pulau Jeju, Korea...

Jakarta (ANTARA) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Republic of Korea Navy (ROKN) atau AL Korea Selatan (Korsel) menggelar latihan bersama di bidang operasi bawah air di Jinhae Naval Base dan Pulau Jeju, Korea Selatan.

Dalam siaran pers TNI AL yang diterima di Jakarta, Senin, dijelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan dalam rangka Latihan Bersama (Latma) Dive Exercise (DIVEX) 2026 pada 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul menjelaskan latihan tersebut digelar agar kemampuan prajurit TNI AL dalam hal menyelam semakin terasah sehingga mampu menjalankan ragam misi bawah air.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Wamendagri Sebut Kekurangan Pemilu E-Voting: Tidak Menutup Kemungkinan Campur Tangan Pihak Asing
BN
Wamendagri Sebut Kekurangan Pemilu E-Voting: Tidak Menutup Kemungkinan Campur Tangan Pihak Asing

Wamendagri Sebut Kekurangan Pemilu E-Voting: Tidak Menutup Kemungkinan Campur Tangan Pihak Asing

31 Agustus 2026 17:12 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut masih terdapat kekurangan jika e-voting dalam pemilu diterapkan. Menurutnya tidak menutup kemungkinan ada pihak asing yang bisa jadi sal...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut masih terdapat kekurangan jika e-voting dalam pemilu diterapkan.

Menurutnya tidak menutup kemungkinan ada pihak asing yang bisa jadi salah satu faktor potensi kelemahan e-voting.

Hal itu dia sampaikan lewat keynote speech atau pidato kuncinya dalam Konferensi Demokrasi Digital yang diselenggarakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Hotel Le Méridien Jakarta, Senin (31/08/2026).

"Jadi kelemahan sistem (e-voting) itu potensinya dampaknya jauh lebih luas. Belum lagi kita berhadapan dengan cyber attack, malware, authentication failure, insider threat, data breach, foreign interference," kata Bima.

"Bukan tidak mungkin asing ikut bermain

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Gaji Hakim Naik, MA Minta Tambahan Anggaran Rp7,92 Triliun di APBN
BN
Gaji Hakim Naik, MA Minta Tambahan Anggaran Rp7,92 Triliun di APBN

Gaji Hakim Naik, MA Minta Tambahan Anggaran Rp7,92 Triliun di APBN

31 Agustus 2026 17:12 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) mengajukan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2027. Kebutuhan tambahan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Senin (31/8). Sekretaris M...

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) mengajukan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2027. Kebutuhan tambahan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Senin (31/8).

Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, mengatakan pagu anggaran MA pada 2027 sebesar Rp19,34 triliun.

Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp2,38 triliun dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp16,95 triliun.

"Tambahan anggaran tersebut seluruhnya menambah belanja barang non-operasional dari semula Rp404,98 miliar menjadi Rp2,78 triliun. Sementara itu belanja pegawai tetap sebesar Rp13,91 triliun dan belanja barang operasional tetap sebesar Rp2,56 triliun," kata Sugiyanto dalam rapat dengan para wakil rakyat di Kompleks

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Antisipasi Dampak AI dan Perubahan Iklim, Menteri HAM Petakan Isu HAM Hingga 2036
BN
Antisipasi Dampak AI dan Perubahan Iklim, Menteri HAM Petakan Isu HAM Hingga 2036

Antisipasi Dampak AI dan Perubahan Iklim, Menteri HAM Petakan Isu HAM Hingga 2036

31 Agustus 2026 17:11 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, resmi meluncurkan kajian strategis bertajuk "Human Rights Indonesia 2036". Peluncuran dokumen penting ini berlangsung dalam ajang Nation...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, resmi meluncurkan kajian strategis bertajuk "Human Rights Indonesia 2036".

Peluncuran dokumen penting ini berlangsung dalam ajang National Policy Dialogue Ecosoc Rights Outlook 2036 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Langkah pionir ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memetakan proyeksi isu-isu Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) untuk memastikan arah pembangunan nasional sepuluh tahun ke depan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kementerian HAM merancang kajian ini melalui kolaborasi erat bersama Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) guna merumuskan arah kebijakan HAM jangka panjang.

Kehadiran pemetaan ini menjadi momentum

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prabowo Ungkit Kabinetnya Disinggung Gemuk, Bandingkan dengan Timor Leste
BN
Prabowo Ungkit Kabinetnya Disinggung Gemuk, Bandingkan dengan Timor Leste

Prabowo Ungkit Kabinetnya Disinggung Gemuk, Bandingkan dengan Timor Leste

31 Agustus 2026 17:11 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Presiden Prabowo Subianto berbicara pentingnya stabilitas dalam pemerintahan. Dia menyinggung saat ini koalisi pemerintahannya termasuk besar, didukung tujuh dari delapan partai di DPR RI. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambuta...

Presiden Prabowo Subianto berbicara pentingnya stabilitas dalam pemerintahan. Dia menyinggung saat ini koalisi pemerintahannya termasuk besar, didukung tujuh dari delapan partai di DPR RI.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat penutupan Muktamar ke-35 digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Dia mengatakan delapan partai yang ada di parlemen sudah efisien dalam mengawal pemerintahannya.

"Kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya. Kita lihat di Jepang walaupun hanya dua partai besar, tapi dalam 5-6 tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam 5 tahun mungkin 7-8 kali Perdana Menteri. Jadi bagaimanapun pemerintahan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pemkot-DPRD Kendari Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 1,61 T
BN
Pemkot-DPRD Kendari Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 1,61 T

Pemkot-DPRD Kendari Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 1,61 T

31 Agustus 2026 17:11 Detik Sulsel Berita Daerah

Pemkot Kendari dan DPRD Kota Kendari menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Perubahan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi program stra...

Pemkot Kendari dan DPRD Kota Kendari menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. Perubahan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi program strategis daerah, khususnya pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur.

"Setiap rupiah yang dialokasikan dalam anggaran harus bertumpu pada asas pemanfaatan publik yang mendesak, berorientasi pada hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat rapat bersama DPRD Kota Kendari, Senin (31/8/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Angin Kencang Bikin Tumbang Pohon Tua di Bogor, 2 Rumah Rusak Tertimpa
BN
Angin Kencang Bikin Tumbang Pohon Tua di Bogor, 2 Rumah Rusak Tertimpa

Angin Kencang Bikin Tumbang Pohon Tua di Bogor, 2 Rumah Rusak Tertimpa

31 Agustus 2026 17:11 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Sebuah pohon tua tumbang di Desa Balekambang, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Pohon tumbang disebabkan angin kencang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, mengatakan peristiwa itu terjadi pada M...

Sebuah pohon tua tumbang di Desa Balekambang, Kecamatan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Pohon tumbang disebabkan angin kencang.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (30/8) malam. Sebanyak dua rumah rusak tertimpa pohon tersebut.

"Dikarenakan adanya angin kencang menyebabkan sebuah pohon yang sudah tua atau rapuh, sehingga batang pohon patah dan menimpa dua unit rumah," kata dia, Senin (31/8/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 774 775 776 777 778 ... 1097 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 53

YPWIK@2026