Kurator Berita YPWIK 3 September 2026 22:36 WITA online: 1
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 742 Pendidikan 427 Tekno 584 Olahraga 1410 Ekonomi 3472 Kesehatan 422 Nasional 4592 Berita Daerah 664 Gaya Hidup 52 Luar Negeri 758 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Prabowo: Koalisi Delapan Partai Saat Ini Sudah Luar Biasa Efisien
BN
Prabowo: Koalisi Delapan Partai Saat Ini Sudah Luar Biasa Efisien

Prabowo: Koalisi Delapan Partai Saat Ini Sudah Luar Biasa Efisien

31 Agustus 2026 16:49 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan komposisi koalisi pemerintahannya hari ini sudah sangat efisien. "Kita ini sekarang delapan partai. Sudah, sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan par...

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan komposisi koalisi pemerintahannya hari ini sudah sangat efisien.

"Kita ini sekarang delapan partai. Sudah, sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai," kata Prabowo dalam sambutannya di penutupan Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, Senin (31/8).

Prabowo mengatakan sebagai bangsa besar yang telah memilih sistem demokrasi, maka koalisi menjadi suatu keniscayaan.

Ia menyampaikan wilayah Indonesia sangat luas, bahkan setara dengan Uni Eropa yang meliputi 27 negara.

Kondisi itulah yang menurut Prabowo, tidak mungkin pemerintahan di Indonesia hanya dijalankan oleh satu partai.

"Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Cetak Peta Jalan Kemandirian Bangsa, Dompet Dhuafa Gelar Kongres Kemandirian 2026
BN
Cetak Peta Jalan Kemandirian Bangsa, Dompet Dhuafa Gelar Kongres Kemandirian 2026

Cetak Peta Jalan Kemandirian Bangsa, Dompet Dhuafa Gelar Kongres Kemandirian 2026

31 Agustus 2026 16:49 Kompas - Nasional Nasional

KOMPAS.com — Ketidakpastian kondisi global membuat ketahanan ekonomi saja dinilai tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia. Kemandirian bangsa membutuhkan fondasi yang lebih luas, mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM), institusi yang kuat, hingga ekosistem ekonomi produktif. Atas dasar itu, Dompet Dhuafa menggelar Kongres Kemandi...

KOMPAS.com — Ketidakpastian kondisi global membuat ketahanan ekonomi saja dinilai tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Kemandirian bangsa membutuhkan fondasi yang lebih luas, mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM), institusi yang kuat, hingga ekosistem ekonomi produktif.

Atas dasar itu, Dompet Dhuafa menggelar Kongres Kemandirian Dompet Dhuafa 2026 di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi nasional untuk merumuskan peta jalan kemandirian bangsa sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Ketua Pengurus Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini mengatakan, kongres tersebut memiliki setidaknya dua tujuan utama.

Pertama, menghadirkan forum yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

“Kami berkeinginan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Jubir Kemenlu Tanggapi 8 WNI Gabung Tentara Rusia Lawan Ukraina
BN
Jubir Kemenlu Tanggapi 8 WNI Gabung Tentara Rusia Lawan Ukraina

Jubir Kemenlu Tanggapi 8 WNI Gabung Tentara Rusia Lawan Ukraina

31 Agustus 2026 16:49 Republika - Nasional Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI ikut menanggapi kabar delapan warga negara Indonesia (WNI) bergabung menjadi tentara Rusia di garda terdepan melawan Ukraina. Informasi itu pertama kali dirilis oleh...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI ikut menanggapi kabar delapan warga negara Indonesia (WNI) bergabung menjadi tentara Rusia di garda terdepan melawan Ukraina. Informasi itu pertama kali dirilis oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (Foreign Intelligence Service of Ukraine/FISU), yang menyantumkan data WNI mendapatkan visa Rusia.

"Pemerintah Indonesia mencermati informasi yang disampaikan otoritas Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia. Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," kata Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Yvonne memastikan, Kemenlu berusaha mendapatkan berbagai informasi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK panggil anggota DPR Satori dan staf Komisi XI DPR RI sebagai saksi
BN
KPK panggil anggota DPR Satori dan staf Komisi XI DPR RI sebagai saksi

KPK panggil anggota DPR Satori dan staf Komisi XI DPR RI sebagai saksi

31 Agustus 2026 16:48 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Satori (ST) dan staf Komisi XI DPR RI untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaa...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Satori (ST) dan staf Komisi XI DPR RI untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama ST selaku anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2023 dan anggota Komisi VIII DPR RI periode 2024-2029, serta MM selaku staf administrasi Komisi XI DPR RI," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kedua saksi tersebut diagendakan diperiksa di Gedung

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prabowo: Pemerintah Hemat Hampir Rp300 Triliun Tiap Tahun dari Strategi Efisiensi
BN
Prabowo: Pemerintah Hemat Hampir Rp300 Triliun Tiap Tahun dari Strategi Efisiensi

Prabowo: Pemerintah Hemat Hampir Rp300 Triliun Tiap Tahun dari Strategi Efisiensi

31 Agustus 2026 16:48 Tribunnews - Terkurasi Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian efisiensi anggaran yang sudah dilakukan pemerintah di berbagai sektor di acara penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian efisiensi anggaran yang sudah dilakukan pemerintah di berbagai sektor di acara penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.

Prabowo mengatakan selama menjabat Presiden, pemerintah berhasil menghemat lebih dari Rp 200 triliun setiap tahunnya.

“Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun setiap tahun,” katanya.

Hasil penghematan tersebut kata Presiden digunakan untuk menjalankan program yang langsung bersentuhan dengan rakyat.

“Uang inilah yang kita ahlihkan, yang kita gelontorkan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pemerintah Buka Peluang Bentuk Tim Khusus Evaluasi Data Desil Tak Sesuai
BN
Pemerintah Buka Peluang Bentuk Tim Khusus Evaluasi Data Desil Tak Sesuai

Pemerintah Buka Peluang Bentuk Tim Khusus Evaluasi Data Desil Tak Sesuai

31 Agustus 2026 16:48 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka peluang membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga, untuk mengevaluasi data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, tim tersebut nantinya dapat melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembang...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka peluang membentuk tim khusus lintas kementerian dan lembaga, untuk mengevaluasi data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan, tim tersebut nantinya dapat melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lembaga lainnya.

“Oh pastinya akan dibentuk antar lembaga ya, antar lembaga dari BPS, Bappenas dan sebagainya ya. Tunggu saja nanti deh ya,” ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Bambang mengatakan, pemerintah saat ini sebetulnya sedang mengevaluasi data desil tersebut melalui BPS.

“Ini sedang, ini sedang dievaluasi. Sedang dievaluasi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
BNPB Ungkap Kondisi Karhutla Terkini: Titik Api Naik di Kalimantan, Jarak Pandang Cuma 1-2 Km
BN
BNPB Ungkap Kondisi Karhutla Terkini: Titik Api Naik di Kalimantan, Jarak Pandang Cuma 1-2 Km

BNPB Ungkap Kondisi Karhutla Terkini: Titik Api Naik di Kalimantan, Jarak Pandang Cuma 1-2 Km

31 Agustus 2026 16:48 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap adanya peningkatan titik panas dan titik api di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat, sementara jarak p...

Jakarta, tvOnenews.com — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap adanya peningkatan titik panas dan titik api di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat, sementara jarak pandang di tiga provinsi Kalimantan dilaporkan hanya sekitar 1-2 kilometer.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan titik panas terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun, tren di masing-masing wilayah menunjukkan perbedaan.

“Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah,” kata Berton dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur,

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Sekda Kendari Ingatkan Camat dan Lurah Tak Abaikan Aturan, Eselon III Kader Pemimpin Masa Depan
BN
Sekda Kendari Ingatkan Camat dan Lurah Tak Abaikan Aturan, Eselon III Kader Pemimpin Masa Depan

Sekda Kendari Ingatkan Camat dan Lurah Tak Abaikan Aturan, Eselon III Kader Pemimpin Masa Depan

31 Agustus 2026 16:48 Kendari Pos Berita Daerah

KENDARIPOS. CO. ID -- Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, STP., SH., M.Si., menegaskan seluruh camat dan lurah wajib disiplin mematuhi ketentuan pakaian dinas serta kelengkapan atribut saat menjalankan tugas sebagai aparat...

KENDARIPOS. CO. ID -- Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, STP., SH., M.Si., menegaskan seluruh camat dan lurah wajib disiplin mematuhi ketentuan pakaian dinas serta kelengkapan atribut saat menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Penegasan itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan ASN Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Senin (31/8/2026).

Sekda Amir meminta para camat dan lurah tidak mengabaikan aturan penggunaan pakaian dinas. Ia menekankan setiap atribut yang dikenakan harus lengkap dan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2021.

"Terutama bagi camat dan lurah, tata cara berpakaian harus diperhatikan. Atribut harus lengkap dan sesuai ketentuan,"

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Sidang Perdana Roy Suryo terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar 17 September 
BN
Sidang Perdana Roy Suryo terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar 17 September 

Sidang Perdana Roy Suryo terkait Kasus Ijazah Jokowi Digelar 17 September 

31 Agustus 2026 16:48 iNews - Nasional Nasional

JAKARTA, iNews.id - Sidang pokok perkara kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwaRoy Suryo Notodiprojo dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 17 Sept...

JAKARTA, iNews.id - Sidang pokok perkara kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwaRoy Suryo Notodiprojo dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026.

Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Roy Suryo akan menjalani sidang perdana pada 17 September 2026.

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji mengatakan, kliennya telah menerima relaas panggilan dari jaksa untuk menghadiri persidangan pokok perkara.

"Soal pokok perkara, Mas Roy secara resmi sudah menerima relaas panggilan dari Jaksa Penuntut Umum untuk sidang pokok perkara tanggal 17 September 2026, bersamaan waktunya

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Aturan Tes CAT Petugas Haji 2027, PPIH Kesehatan, Kloter, dan Arab Saudi 1448 H
BN
Aturan Tes CAT Petugas Haji 2027, PPIH Kesehatan, Kloter, dan Arab Saudi 1448 H

Aturan Tes CAT Petugas Haji 2027, PPIH Kesehatan, Kloter, dan Arab Saudi 1448 H

31 Agustus 2026 16:47 Tribunnews - Terkurasi Kesehatan

TRIBUNNEWS.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis aturan penyelenggaraan Computer Assisted Test (CAT) untuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1448 H/2027 M. Tes CAT akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2026 di l...

TRIBUNNEWS.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis aturan penyelenggaraan Computer Assisted Test (CAT) untuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1448 H/2027 M.

Tes CAT akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2026 di lokasi yang telah ditentukan.

Peserta CAT PPIH 2027 wajib datang ke lokasi 90 menit sebelum ujian dimulai.

Seleksi PPIH 2027 akan dilakukan dalam satu tahap yaitu tes administrasi, kemudian tes CAT, tanpa tahapan seleksi tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi, serta tidak ada tes wawancara.

Merangkum laman resmi, berikut informasi selengkapnya.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Sinkronkan Fiskal dan Moneter 2027, KSSK dan Danantara Temui DPR
BN
Sinkronkan Fiskal dan Moneter 2027, KSSK dan Danantara Temui DPR

Sinkronkan Fiskal dan Moneter 2027, KSSK dan Danantara Temui DPR

31 Agustus 2026 16:47 BeritaSatu - Ekonomi Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com – DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah, dan BPI Danantara untuk membahas kebijakan ekonomi 2027. Pertemuan tersebut membahas langkah untuk menc...

Jakarta, Beritasatu.com – DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah, dan BPI Danantara untuk membahas kebijakan ekonomi 2027. Pertemuan tersebut membahas langkah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.

Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026), dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Pjs Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta COO BPI Danantara Dony Oskaria.

Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah rencana investasi Danantara pada 2027. Investasi dinilai menjadi salah satu

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Bakrie & Brothers hingga Produsen Sari Roti Dihukum OJK, Ada Apa?
BN
Bakrie & Brothers hingga Produsen Sari Roti Dihukum OJK, Ada Apa?

Bakrie & Brothers hingga Produsen Sari Roti Dihukum OJK, Ada Apa?

31 Agustus 2026 16:47 CNN Indonesia - Ekonomi Ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten, termasuk PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, hingga PT Nippon Indosari Corpindo Tbk selaku produsen Sari Roti. Sanksi diberikan atas pelanggaran...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten, termasuk PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, hingga PT Nippon Indosari Corpindo Tbk selaku produsen Sari Roti. Sanksi diberikan atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

OJK menyebut telah menetapkan 93 surat sanksi administratif, larangan, dan/atau perintah tertulis atas pelanggaran peraturan pasar modal sepanjang 2026 hingga 31 Agustus.

"Sepanjang 2026 sampai dengan 31 Agustus, OJK telah menetapkan 1.277 sanksi administratif, larangan, dan/atau Perintah Tertulis kepada Emiten, Perusahaan Publik, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan/atau pihak terkait lainnya atas pelanggaran peraturan pasar modal dan pelanggaran atas kepatuhan pelaporan," tulis OJK

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 776 777 778 779 780 ... 1094 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 50

YPWIK@2026