TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai sistem pemerintahan demokrasi saat berpidato dalam penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Presiden mengatakan demokrasi merupakan sistem yang sudah dipilih bangsa Indonesia. Sehingga, harus dijalankan dengan baik.

“Jadi, dan ini saya buka ya. Yang kita pimpin, sistem yang kita pimpin karena kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita,” kata Prabowo.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut dengan sistem demokrasi di negara besar seperti Indonesia, maka dirinya harus berkoalisi.

Indonesia merupakan negara besar yang luasnya hampir menyamai benua eropa yang terdiri dari puluhan negara.

“Dan negara kita

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming per bulan Agustus 2026 menurut Survei Poltracking Indonesia menyentuh angka 55,1 persen.

"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan secara daring di Poltracking TV, Senin (31/8/2026).

Sementara itu responden yang merasa kurang puas dan tidak puas mengalami kenaikan menjadi 40,2 persen.

Meski mayoritas responden menyatakan puas, namun secara tren angka kepuasan tersebut mengalami penurunan jika dibanding survei sebelumnya.

Hanta mengatakan pada survei Oktober 2025 lalu,

.....selengkapnya

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam rapat kerja Komisi X DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Adapun pagu anggaran 2027, Kemendikdasmen mendapatkan Rp 61,10 triliun.

"Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 157,76 triliun untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian," kata Mu'ti.

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menantang pakar telematika Roy Suryo membuktikan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lewat sidang pokok perkara.

Menurut Ade Darmawan, jika Roy Suryo meyakini dirinya tidak melakukan kesalahan mengenai kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, keyakinan tersebut seharusnya dibuktikan dalam sidang pokok perkara, bukan praperadilan.

"Saat ini adalah kalau memang mau pembuktian secara komprehensif, takut kalah di dalam peradilan umum atau pokok perkara, jangan melakukan kejahatan, sederhana sebenarnya," kata Ade Darmawan, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (30/8/2026).

Ade menantang Roy Suryo untuk membuktikan secara langsung di hadapan

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membahas soal penilaian HAM oleh komisi tersebut terhadap institusi Polri dengan menemui Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dan jajaran.

“Kami sedang berproses untuk memulai upaya penilaian HAM atas kinerja kepolisian agar patuh dengan hak asasi manusia dalam proses-proses penegakan hukum,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Anis menyebut bahwa terdapat 15 elemen yang menjadi pijakan Komnas HAM dalam penilaian, di antaranya adalah persamaan di hadapan hukum dan perlindungan bagi semua pihak.

Kemudian, restorative justice (keadilan restoratif), perlindungan kepada kelompok rentan, perempuan, anak, disabilitas, mekanisme

.....selengkapnya

Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami erupsi hebat. Erupsi itu memuntahkan kolom abu vulkanik tebal setinggi kurang lebih 3.500 meter atau 3,5 kilometer di atas puncak.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria melaporkan bahwa erupsi gunung api tersebut terekam mulai pukul 10.17 WIB dan masih terus berlangsung.

"Kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 1 jam 1 menit 48 detik," kata dia dalam keterangannya, seperti dilansir Antara, Senin (31/8/2026).

.....selengkapnya

Kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, tak cuma dirasakan warga ketika ke luar rumah. Kini, asap mulai masuk ke dalam rumah hingga menyesakkan napas serta debunya mengotori lantai.

Warga Karang Anyar, Kecamatan Arut Selatan, Kobar, Desi Ratnasari menyebut kondisi itu semakin terasa dalam beberapa hari terakhir. Rumah yang baru saja dibersihkan kembali kotor karena debu yang terbawa angin masuk melalui celah pintu dan jendela, kemudian menempel di lantai, perabotan hingga kamar tidur.

"Debunya sudah mulai masuk ke dalam rumah. Sehari bisa menyapu lima sampai enam kali. Debunya juga sampai masuk ke

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengucapkan selamat kepada Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU masa bakti 2026-2031.

Selain kepada Gus Kikin, Gus Ipul juga mengucapkan selamat kepada Miftachul Akhyar yang kembali mendapat amanah sebagai Rais Aam PBNU.

"Untuk itu kepada yang mulia Kiai Miftachul Akhyar dan Kiai Kikin Abdul Hakim Mahfudz, sekali lagi selamat mengemban amanah," ucap Gus Ipul dalam acara penutupan Muktamar di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Gus Ipul mendoakan agar PBNU semakin kokoh dan solid di bawah kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar dan

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sidang perdana Praperadilan Jilid 5 yang diajukan Roy Suryo sebagai pemohon untuk meminta ganti rugi atas penangkapan dan penahanan dirinya oleh Polda Metro Jaya ditunda Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan itu ditunda karena Kejaksaan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI selaku Turut Termohon I dan II tidak hadir.

Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menyatakan kedua pihak telah menerima panggilan pengadilan secara sah dan patut. Namun, hingga sidang berlangsung, pengadilan belum menerima penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran keduanya.

Roy dalam permohonan ini meminta ganti rugi Rp206 juta, terdiri dari Rp106 juta kerugian materiil

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum almarhum Sutrimo, Aan Rohaeni, mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026) sekitar pukul 12.14 WIB.

Kedatangan Aan antara lain untuk menanyakan perkembangan penyidikan, termasuk hasil ekshumasi jenazah Sutrimo yang dilakukan pada 12 Agustus 2026.

Aan mengatakan pihaknya secara resmi mengajukan surat permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada penyidik Polda Metro Jaya.

"Kedatangan kami dari Purwokerto hari ini sebenarnya ada dua agenda yang pertama tadi menemani ahli waris almarhum Sutrimo, adiknya, ke bank karena untuk mutasi rekening harus dihadiri oleh ahli waris langsung, tidak bisa oleh kuasa hukum," kata Aan saat diwawancarai di

.....selengkapnya

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang memicu kabut asap di Kalimantan Tengah turut menjadi perhatian serius Kementerian Sosial. Instansi ini proaktif menjaga kesehatan dan kondisi psikologis para siswa Sekolah Rakyat di wilayah terdampak.

Langkah nyata ini diwujudkan melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin. Kemensos menerjunkan tim khusus untuk menghadirkan layanan kesehatan secara langsung sejak 27 hingga 31 Agustus 2026.

Pelaksanaan program ini melibatkan empat perawat dari Tim Kesehatan BBPPKS Banjarmasin serta satu dokter Crisis Center Kementerian Kesehatan. Rombongan medis ini berkeliling mengunjungi Sekolah Rakyat di Palangka Raya, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan Katingan.

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita mendukung langkah pemerintah yang tengah merumuskan kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk membeli timah langsung dari masyarakat di Bangka Belitung.

Langkah ini menjadi solusi strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menggerakkan ekonomi warga lokal tanpa harus mengedepankan pendekatan pidana.

“Sudah tepat pemerintah beli tambang rakyat daripada menghukumnya,” kata Prof Romli kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Guna merespons kebutuhan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menunjuk Wamenko Otto Hasibuan untuk memimpin tim kecil perumus kebijakan.

Tim ini bertugas menyusun payung hukum sementara bagi PT

.....selengkapnya