Kurator Berita YPWIK 2 September 2026 06:39 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 788 Pendidikan 414 Tekno 536 Olahraga 1443 Ekonomi 3069 Kesehatan 426 Nasional 4381 Berita Daerah 689 Gaya Hidup 63 Luar Negeri 740 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Pakar Hukum: Aturan Pembelian Timah Rakyat Lebih Tepat daripada Menghukum
BN
Pakar Hukum: Aturan Pembelian Timah Rakyat Lebih Tepat daripada Menghukum

Pakar Hukum: Aturan Pembelian Timah Rakyat Lebih Tepat daripada Menghukum

31 Agustus 2026 14:21 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita mendukung langkah pemerintah yang tengah merumuskan kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk membeli timah langsung dari masyarakat di Bangka Belitung. Langkah ini me...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita mendukung langkah pemerintah yang tengah merumuskan kebijakan dan legalitas bagi PT Timah untuk membeli timah langsung dari masyarakat di Bangka Belitung.

Langkah ini menjadi solusi strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menggerakkan ekonomi warga lokal tanpa harus mengedepankan pendekatan pidana.

“Sudah tepat pemerintah beli tambang rakyat daripada menghukumnya,” kata Prof Romli kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Guna merespons kebutuhan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menunjuk Wamenko Otto Hasibuan untuk memimpin tim kecil perumus kebijakan.

Tim ini bertugas menyusun payung hukum sementara bagi PT

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Presiden Prabowo Terima Kartu Anggota NU: Ini Kehormatan Besar
BN
Presiden Prabowo Terima Kartu Anggota NU: Ini Kehormatan Besar

Presiden Prabowo Terima Kartu Anggota NU: Ini Kehormatan Besar

31 Agustus 2026 14:20 MetroTVNews - Nasional Nasional

Presiden Prabowo Terima Kartu Anggota NU: Ini Kehormatan Besar. Berita MetroTVNews kategori 10 minutes ago. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

Presiden Prabowo Terima Kartu Anggota NU: Ini Kehormatan Besar. Berita MetroTVNews kategori 10 minutes ago. Baca sumber asli untuk isi lengkap.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Dilanda Kekeringan, Pemkab Bogor Bangun Sumur di Titik Sumber Air
BN
Dilanda Kekeringan, Pemkab Bogor Bangun Sumur di Titik Sumber Air

Dilanda Kekeringan, Pemkab Bogor Bangun Sumur di Titik Sumber Air

31 Agustus 2026 14:19 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilanda kekeringan berkepanjangan. Sejumlah upaya dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. "Kekeringan kita hari ini melakukan perpanjangan kembali SK tanggap darurat...

Sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilanda kekeringan berkepanjangan. Sejumlah upaya dilakukan untuk menangani persoalan tersebut.

"Kekeringan kita hari ini melakukan perpanjangan kembali SK tanggap darurat untuk kekeringan. Kita juga melihat rilis dari BMKG yang melihat tren puncak musim kering belum sampai titik puncak," kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Senin (31/8/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Soal kabinet "gemuk", Prabowo bandingkan RI dan Timor Leste
BN
Soal kabinet "gemuk", Prabowo bandingkan RI dan Timor Leste

Soal kabinet "gemuk", Prabowo bandingkan RI dan Timor Leste

31 Agustus 2026 14:18 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto membandingkan proporsi struktur kabinet Indonesia dengan Timor Leste untuk menjelaskan bahwa banyaknya jumlah kementerian tidak otomatis menandakan pemerintahan tidak efisien. ​Prabowo...

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto membandingkan proporsi struktur kabinet Indonesia dengan Timor Leste untuk menjelaskan bahwa banyaknya jumlah kementerian tidak otomatis menandakan pemerintahan tidak efisien.

​Prabowo dalam sambutannya di acara penutupan Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin, menanggapi anggapan sejumlah pihak yang sebelumnya melabeli jajaran kementerian dan lembaga dalam pemerintahannya sebagai kabinet gemuk.

​"Kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien," kata Prabowo saat memberikan sambutan yang dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta.

​Prabowo menuturkan bahwa skala jumlah penduduk dan luas wilayah menjadi faktor utama penentu kebutuhan struktur pemerintahan. Ia mencontohkan Timor Leste

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Polisi: Kebakaran Posko GRIB Jaya di Jakbar Diduga Akibat Korsleting
BN
Polisi: Kebakaran Posko GRIB Jaya di Jakbar Diduga Akibat Korsleting

Polisi: Kebakaran Posko GRIB Jaya di Jakbar Diduga Akibat Korsleting

31 Agustus 2026 14:14 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menyampaikan kebakaran Posko organisasi masyarakat GRIB Jaya di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (31/8) dini hari, diduga akibat korsleting atau arus p...

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menyampaikan kebakaran Posko organisasi masyarakat GRIB Jaya di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (31/8) dini hari, diduga akibat korsleting atau arus pendek listrik.

"Sementara informasi dari itu korslet listrik. Karena tidak ada siapa-siapa yang masuk ke dalam," kata Nasriadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Nasriadi membantah adanya aksi pelemparan bom molotov ke dalam posko atau aksi lain yang sengaja dilakukan untuk menghanguskan bangunan tersebut.

"Artinya sampai saat ini tidak ada bom molotov, tidak ada insiden atau apa, betul-betul itu dari korslet listrik," terang Nasriadi.

Hingga kini, tim dari laboratorium

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK Ungkap Asal Rp 6 M yang Disita Usai Periksa Pejabat Imigrasi Denpasar
BN
KPK Ungkap Asal Rp 6 M yang Disita Usai Periksa Pejabat Imigrasi Denpasar

KPK Ungkap Asal Rp 6 M yang Disita Usai Periksa Pejabat Imigrasi Denpasar

31 Agustus 2026 14:11 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

KPK menyita uang senilai Rp 6 miliar usai memeriksa tiga pejabat Imigrasi Denpasar dan Singaraja terkait kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tahun 2022-2026 ya...

KPK menyita uang senilai Rp 6 miliar usai memeriksa tiga pejabat Imigrasi Denpasar dan Singaraja terkait kasus pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tahun 2022-2026 yang menjerat Wamen Imipas, Silmy Karim. KPK menjelaskan, uang itu merupakan hasil pemerasan kepada para WNA yang dikembalikan dari para saksi ke penyidik.

"Jadi ada penyitaan sejumlah uang dari beberapa saksi yang merupakan pengembalian uang yang dulunya pernah diterima dari dugaan hasil tindak pidana korupsi," ungkap Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
YLKI Desak Aturan Penerbangan Bedakan Kompensasi Delay dengan Ganti Rugi Kerugian Nyata
BN
YLKI Desak Aturan Penerbangan Bedakan Kompensasi Delay dengan Ganti Rugi Kerugian Nyata

YLKI Desak Aturan Penerbangan Bedakan Kompensasi Delay dengan Ganti Rugi Kerugian Nyata

31 Agustus 2026 14:11 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta adanya pembedaan antara kompensasi keterlambatan penerbangan dengan ganti rugi atas kerugian nyata yang dialami penumpang. Hal tersebut disampaikan YLKI d...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta adanya pembedaan antara kompensasi keterlambatan penerbangan dengan ganti rugi atas kerugian nyata yang dialami penumpang.

Hal tersebut disampaikan YLKI dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (31/08/2026).

Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana mengatakan, kompensasi merupakan instrumen penting untuk memulihkan hak konsumen ketika layanan penerbangan tidak diberikan sebagaimana yang dijanjikan.

"Kompensasi merupakan instrumen penting dalam pemulihan hak konsumen ketika pelayanan tidak diberikan sebagaimana yang dijanjikan oleh pelaku usaha," kata Niti dalam sidang.

Namun, dia juga menegaskan, perlindungan konsumen tidak semata-mata ditentukan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Survei: 35 persen anak muda Jepang tidak berencana menikah
BN
Survei: 35 persen anak muda Jepang tidak berencana menikah

Survei: 35 persen anak muda Jepang tidak berencana menikah

31 Agustus 2026 14:11 Antara - Terkini Nasional

Tokyo (ANTARA) - Sebanyak 35 persen anak muda yang belum menikah di Jepang mengatakan tidak berencana untuk menikah, demikian menurut hasil survei pemerintah yang dirilis, Senin. Banyak dari mereka menyebut kekhawatiran mengenai p...

Tokyo (ANTARA) - Sebanyak 35 persen anak muda yang belum menikah di Jepang mengatakan tidak berencana untuk menikah, demikian menurut hasil survei pemerintah yang dirilis, Senin.

Banyak dari mereka menyebut kekhawatiran mengenai pendapatan dan perubahan gaya hidup sebagai kendala umum untuk maju ke jenjang pernikahan.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai hal yang mereka prioritaskan dibandingkan pernikahan, dengan diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban, sebanyak 50,8 persen menjawab "menikmati waktu luang dan hobi", menurut survei berskala besar pertama yang dilakukan Badan Anak dan Keluarga Jepang.

Survei daring yang dimulai pada 20 Mei tersebut dilakukan untuk memahami persoalan dan perubahan pandangan di

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
AHWA yang Membesar
BN
AHWA yang Membesar

AHWA yang Membesar

31 Agustus 2026 14:10 Republika - Nasional Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang malam, kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, berubah menjadi kota kecil yang sangat sibuk. Para muktamirin bergerak dari ruang sidang ke tempat penginapan, membicarakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang malam, kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, berubah menjadi kota kecil yang sangat sibuk. Para muktamirin bergerak dari ruang sidang ke tempat penginapan, membicarakan urusan tata kelola organisasi hingga larut malam di pesantren bersejarah yang didirikan Kiai Wahab Chasbullah tersebut.

Beberapa hari sebelumnya, suasana khusyuk mewarnai arena Muktamar melalui gelaran istighatsah kubra. Doa, zikir, dan harapan tentang persatuan Nahdlatul Ulama mengangkasa, sebelum arena itu berubah menjadi ruang perdebatan sengit mengenai tata tertib, mekanisme pemilihan kepemimpinan, dan pembagian kewenangan organisasi.

Di tempat lain, jauh sebelum Muktamar berlangsung, sejumlah kiai sepuh di kantor PBNU Kramat Raya Jakarta

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Cerita Prabowo Tolak Tawaran Utang IMF: Indonesia Bisa Tanpa Pinjaman
BN
Cerita Prabowo Tolak Tawaran Utang IMF: Indonesia Bisa Tanpa Pinjaman

Cerita Prabowo Tolak Tawaran Utang IMF: Indonesia Bisa Tanpa Pinjaman

31 Agustus 2026 14:10 Liputan6 - News Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya telah menolak pinjaman yang ditawarkan Dana Moneter Internasional (IMF). Prabowo menegaskan kondisi keuangan Indonesia masih kuat sehingga tidak membu...

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintahannya telah menolak pinjaman yang ditawarkan Dana Moneter Internasional (IMF).

Prabowo menegaskan kondisi keuangan Indonesia masih kuat sehingga tidak membutuhkan pinjaman dari IMF.

“Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin, ditawarin apa, pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” kata Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman. Namun, pemerintah tetap membuka peluang investasi dari berbagai pihak. Sementara untuk pinjaman, dia menginginkan tingkat

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK Bacakan Dakwaan Kasus Bupati Tulungagung Gatut Sunu pada 4 September
BN
KPK Bacakan Dakwaan Kasus Bupati Tulungagung Gatut Sunu pada 4 September

KPK Bacakan Dakwaan Kasus Bupati Tulungagung Gatut Sunu pada 4 September

31 Agustus 2026 14:08 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan surat dakwaan terhadap Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga pada Jumat (4/9/2026) mendatang. Pembacaan dilakukan dalam sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya. “Pada persidangan perdan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan surat dakwaan terhadap Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga pada Jumat (4/9/2026) mendatang.

Pembacaan dilakukan dalam sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

“Pada persidangan perdana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan surat dakwaan yang memuat uraian konstruksi perkara, rangkaian perbuatan yang didakwakan, serta peran masing-masing terdakwa sebagaimana hasil penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, pada Senin (31/8/2026).

Budi mengatakan, proses persidangan akan berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dan agenda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Usai Terpilih Jadi Ketum PBNU, Gus Kikin Lontarkan Pesan Menohok
BN
Usai Terpilih Jadi Ketum PBNU, Gus Kikin Lontarkan Pesan Menohok

Usai Terpilih Jadi Ketum PBNU, Gus Kikin Lontarkan Pesan Menohok

31 Agustus 2026 14:08 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Usai terpilih jadi Ketum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) lontarkan pesan menohok. Selain itu, Gus Kikin berharap NU bisa berkhidmah untuk kemaslahatan umat. Hal tersebut disampaikan Gus Kikin dala...

Jakarta, tvOnenews.com - Usai terpilih jadi Ketum PBNU, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) lontarkan pesan menohok. Selain itu, Gus Kikin berharap NU bisa berkhidmah untuk kemaslahatan umat.

Hal tersebut disampaikan Gus Kikin dalam pidato pertamanya tepat dua jam setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. 

Gus Kikin akan membawa NU kembali berpegang pada Qanun Asasi yang ditulis Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari seperti pada awal berdirinya organisasi tersebut.

"Dulu NU pada awal berdiri sangat cepat perkembangannya karena ada Qanun Asasi, oleh karena itu rasanya tidaklah mustahil kalau itu kemudian diimplementasikan lagi di zaman sekarang di mana NU menapak perjalanannya di abad kedua

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 142 143 144 145 146 ... 366 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 20

YPWIK@2026