Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), memusnahkan 1,5 kilogram sabu hingga ganja. Barang tersebut merupakan hasil dari 70 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Pemusnahan barang bukti itu dilakukan di Pelataran Kantor Kejari Parepare, Senin (31/8/2026). Kajari Parepare Darfiah mengatakan, selain sabu dan ganja, juga terdapat tembakau sintetis hingga ekstasi yang turut dimusnahkan.

"Adapun yang kami musnahkan antara lain sabu sebanyak 1.530,72 gram, ganja 817,17 gram, tembakau sintetis sebanyak 1,64 (gram), ekstasi 1 butir, dan lain-lain kalau saya bilang, termasuk ada alat isap bong dan timbangan digital juga," ujar Darfiah kepada wartawan.

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya sinergi kebijakan lintas otoritas dan lintas negara untuk menjaga stabilitas makrofinansial di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono mengatakan, kondisi global saat ini semakin kompleks seiring dengan disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan fragmentasi geoekonomi.

Menurut dia, di tengah berbagai perubahan tersebut, inovasi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun, stabilitas ekonomi dan keuangan tetap dibutuhkan sebagai jangkar agar inovasi dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan.

“Karena itu, sinergi kebijakan lintas otoritas dan lintas negara menjadi keharusan,” kata Thomas dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Thomas menilai stabilitas

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai sistem pemerintahan demokrasi saat berpidato dalam penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Presiden mengatakan demokrasi merupakan sistem yang sudah dipilih bangsa Indonesia. Sehingga, harus dijalankan dengan baik.

“Jadi, dan ini saya buka ya. Yang kita pimpin, sistem yang kita pimpin karena kita sudah memilih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita,” kata Prabowo.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut dengan sistem demokrasi di negara besar seperti Indonesia, maka dirinya harus berkoalisi.

Indonesia merupakan negara besar yang luasnya hampir menyamai benua eropa yang terdiri dari puluhan negara.

“Dan negara kita

.....selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin stok LPG 3 kilogram (kg) bagi masyarakat tetap aman. Jaminan ini diberikan meski tingkat konsumsi tabung gas bersubsidi tersebut diperkirakan bakal membengkak melebihi kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Negara hadir untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap tersedia," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia dikutip dari Antara, Senin (31/8/2026).

Anggia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin warga kesulitan apalagi sampai mengalami kelangkaan gas melon tersebut. Oleh sebab itu, skema penyaluran dan kalkulasi kebutuhan LPG 3 kg di lapangan akan terus dipantau secara cermat.

Jika

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming per bulan Agustus 2026 menurut Survei Poltracking Indonesia menyentuh angka 55,1 persen.

"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan secara daring di Poltracking TV, Senin (31/8/2026).

Sementara itu responden yang merasa kurang puas dan tidak puas mengalami kenaikan menjadi 40,2 persen.

Meski mayoritas responden menyatakan puas, namun secara tren angka kepuasan tersebut mengalami penurunan jika dibanding survei sebelumnya.

Hanta mengatakan pada survei Oktober 2025 lalu,

.....selengkapnya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis lalu (27/8/2026) telah menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika atau Lake America. Buntut atas hal ini, Google Maps telah mengubah nama Danau Ontario menjadi Lake America, tapi untuk pengguna di AS.

Langkah mengubah nama tersebut juga mencakup perubahan data dalam US Geographic Names Information System (GNIS). Padahal, Danau Ontario terletak di perbatasan Kanadan dan AS.

"GNIS telah secara formal mengubah nama 'Lake Ontario' menjadi 'Lake America' di Amerika Serikat. Disebabkan kami telah memperbarui Google Maps untuk menunjukkan perubahan nama di berbagai sumber resmi pemerintah--yang mana GNIS untuk

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang perusahaan pelat merah melakukan merger dengan perusahaan swasta sebagai bagian dari strategi bisnis.

Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan, aksi korporasi semacam itu dimungkinkan selama sesuai dengan peta jalan atau strategi bisnis perusahaan.

"Mungkin saja kan, enggak ada masalah selama kalau itu bagian dari roadmap. Saya enggak tahu, nanti saya mesti cek," ujar Dony saat ditemui di DPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (31/8/2026).

Melansir Kontan.co.id, wacana merger PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) kembali mencuat.

MTEL merupakan anak

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pihaknya dan sejumlah pihak swasta mengembangkan ekosistem kesehatan digital terpadu sebagai respons peningkatan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) agar mereka menua dengan sehat dan produktif dalam menyambut tahun 2045.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi di Jakarta, Senin, mengatakan Indonesia sedang memasuki era demografi baru, dimana proporsi penduduk lansia meningkat dari 7,6 persen pada 2010 menjadi 11,9 persen pada 2025 dan diperkirakan mencapai 20 persen pada 2045.

"Artinya, lebih dari 34 juta orang di 16 provinsi telah memasuki tahap populasi menua, sebuah transformasi yang akan membentuk ulang sistem kesehatan, keluarga, dan

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dan KH Miftachul Akhyar resmi terpilih memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 sebagai Ketua Umum (Rais Tanfidziyah) dan Rais Aam berdasarkan hasil Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada Senin(31/8/2026) pagi.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Buya Amirsyah Tambunan mengucapkan tahniah dan selamat semoga amanah yang diemban dapat menjadi wasilah untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

"Saya berharap dengan pemimpin PBNU yang baru saat ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan dalam menjaga umat bangsa ke depan," kata Buya Amirsyah kepada Republika, Senin

.....selengkapnya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengejar perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebelumnya, Purbaya menyebut ada 40 perusahaan baja yang diduga mengemplang pajak. Berdasarkan perhitungannya, pelanggaran kewajiban perpajakan itu berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5 triliun.

"Pada prinsipnya mendukung Kementerian Keuangan dalam menarik pajak dari perusahaan industri. Kami mengimbau perusahaan industri untuk patuh membayar pajak kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Keuangan," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief di Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

.....selengkapnya

Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengajukan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam rapat kerja Komisi X DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Adapun pagu anggaran 2027, Kemendikdasmen mendapatkan Rp 61,10 triliun.

"Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 157,76 triliun untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian," kata Mu'ti.

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, menantang pakar telematika Roy Suryo membuktikan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lewat sidang pokok perkara.

Menurut Ade Darmawan, jika Roy Suryo meyakini dirinya tidak melakukan kesalahan mengenai kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, keyakinan tersebut seharusnya dibuktikan dalam sidang pokok perkara, bukan praperadilan.

"Saat ini adalah kalau memang mau pembuktian secara komprehensif, takut kalah di dalam peradilan umum atau pokok perkara, jangan melakukan kejahatan, sederhana sebenarnya," kata Ade Darmawan, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (30/8/2026).

Ade menantang Roy Suryo untuk membuktikan secara langsung di hadapan

.....selengkapnya