Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak pemerintah menindak tegas pelaku pembakaran lahan yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.

Cucun mengatakan penegakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah pembakaran lahan kembali terjadi. Menurut dia, pemerintah harus mengusut pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu.

"Kita dukung pemerintah untuk penegakan hukum yang sebetul-betulnya biar ada efek jera," kata Cucun kepada wartawan di kompleks DPR/MPR, Senin (24/8/2026).

Politisi PKB itu juga menyoroti dampak karhutla Kalimantan yang tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Menurutnya, karhutla yang terus berulang dapat berdampak lebih luas,

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mendesak Washington memastikan Ukraina memiliki cukup rudal pencegat untuk menghadapi serangan rudal balistik Rusia. Desakan itu muncul di tengah persoalan pelik: Kyiv membutuhkan lebih banyak Patriot ketika persediaan sistem pertahanan udara strategis Amerika justru terkuras dalam perang melawan Iran.

Pence mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyampaikan kepadanya permintaan agar AS menyediakan sekitar lima persen dari sumber daya Patriot yang dimilikinya. Menurut Zelensky, tambahan itu dapat memperkuat kemampuan Ukraina menghadapi gelombang rudal balistik Rusia.

“Presiden Zelensky kembali menegaskan kepada saya ... dia ingin melihat Amerika Serikat menyediakan hingga lima

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pemindahan Komando Pengendalian Tanggap Darurat dari Kupang ke Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah terdampak.

Pigai mengatakan pemindahan pusat komando diperlukan agar koordinasi penanganan bencana lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan, mengingat jarak antara Kupang dan sejumlah wilayah terdampak di Flores cukup jauh.

"Saya menyampaikan kepada Gubernur NTT supaya Komando Pengendalian Tanggap Darurat dipusatkan di wilayah bencana di Pulau Flores, bukan di Kupang karena jaraknya jauh. Pak Gubernur cepat merespons usulan tersebut," ujar Pigai di Jakarta, Senin.

Selain memperpendek rantai koordinasi, Pigai

.....selengkapnya

Jakarta, Beritasatu.com - Bencana nasional tidak ditetapkan hanya berdasarkan banyaknya korban jiwa atau besarnya kerusakan yang terjadi. Ada sejumlah poin yang harus terpenuhi sebelum suatu bencana dapat dinaikkan ke skala nasional.

Isu mengenai penetapan status tersebut mencuat setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026. Hingga Minggu (23/8/2026), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 91 orang meninggal dunia dan 1.286 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.

"Jumlah korban meninggal sebanyak 91 jiwa atau bertambah empat jiwa dari hari sebelumnya," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen mempersilakan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk berunjuk rasa di DPR RI, Jakarta. Dia yakin, pemerintah akan membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi massa AMPB.

“Tentu pemerintah saya yakin akan membuka ruang-ruang diskusi,” kata Yasin ketika diwawancara di Kota Semarang dan ditanya soal rencana aksi unjuk rasa AMPB di DPR RI, Senin (24/8/2026).

Kendati demikian, dia mengimbau massa AMPB tetap melaksanakan aksinya dengan baik. “Kita kawal semuanya. Imbauan kami, sampaikan dengan baik, dengan santun,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.

Massa AMPB berencana

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden serta tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditransfer pada Senin (24/8). 

Penyaluran dana ini diharapkan dapat mempercepat proses penanggulangan dampak bencana di wilayah tersebut.

“Sudah ditransfer semua pagi ini tambahan BTT dari Presiden oleh Mensesneg,” ujar Mendagri dalam keterangannya Senin (24/8).

Berdasarkan rincian pembayaran bantuan kemasyarakatan Presiden dalam rangka penanggulangan bencana alam di Provinsi NTT per 24 Agustus 2026, total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar. 

Dana tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Rekening

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Nama pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, belakangan ini tengah menjadi sorotan.

Botok sebelumnya melakukan perjalanan dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menuju Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada 27 Agustus 2026.

Namun, di tengah persiapan aksi tersebut, rekening pribadi Botok yang disebut berisi sekitar Rp80 juta untuk kebutuhan akomodasi demonstrasi tiba-tiba diblokir atas permintaan kepolisian.

Kondisi itu justru memicu simpati dari sebagian masyarakat yang kemudian menyatakan dukungan terhadap aksi demonstrasi yang akan digelar Botok bersama rekan-rekannya.

Jika ditarik ke belakang, nama Botok sebenarnya bukan sosok asing bagi masyarakat Pati.

Ia dikenal sebagai

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta intelijen bergerak menelusuri adanya korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Selain itu Presiden juga meminta aparat penegak hukum bertindak apabila ditemukan adanya keterlibatan korporasi dalam kebakaran.

Hal itu disampaikan Presiden di Posko Aju, Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin di Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Senin, (24/8/2026).

"Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki," kata Presiden.

Presiden meminta jajarannya untuk segera melapor apabila menemukan adanya indikasi keterlibatan korporasi dalam Karhutla yang terjadi.

Kepala Negara menegaskan dirinya tidak akan ragu mencabut izin

.....selengkapnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah agar melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar, termasuk untuk alasan adat. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Ujang Bey, mendukung langkah pemerintah pusat terkait instruksi baru tersebut.

"Saya mengapresiasi langkah pemerintah (Mendagri) mengeluarkan instruksi tersebut sebagai langkah tegas dan bentuk keseriusan untuk mengantisipasi kebakaran hutan lanjutan," kata Ujang kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

.....selengkapnya

Pelajar kelas 7 berinisial AAF (13) tewas setelah diduga jadi korban perundungan di SMPN 4 Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Kakak kelas korban kini ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum (ABH).

Korban, yang merupakan warga Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal, itu dianiaya di lingkungan sekolah beberapa kali pada Juli 2026. AAF dinyatakan tewas saat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit pada Minggu malam (2/8/2026).

.....selengkapnya

tvOnenews.com - Kabar mengenai lima warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang terlantar saat bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) ikan di perairan Fiji menjadi perhatian publik.

Informasi tersebut viral di media sosial setelah para pekerja mengaku tidak mendapatkan hak mereka selama berminggu-minggu.

Kelima warga Sukabumi tersebut merupakan bagian dari tujuh ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera China. Dua ABK lainnya diketahui berasal dari Batam dan Indramayu.

Dalam informasi yang beredar, para ABK mengaku telah berada dalam kondisi terlantar selama hampir tiga pekan.

Mereka disebut menghadapi persoalan terkait pembayaran gaji dan uang makan selama bekerja di kapal tersebut.

.....selengkapnya

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan dosen Fakultas Hukum (FH) UGM Dr M Fatahillah Akbar sebagai ahli dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Fatahillah menilai penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Tim 9 Kejagung sesuai prosedur.

Fatahillah awalnya menyebut penetapan tersangka Febrie sudah sesuai Pasal 90 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Menurutnya, tak ada masalah tentang istilah yang digunakan Kejagung dalam untuk menyebut kasus yang menjerat Febrie.

"Jadi kalau di atas tadi sudah ada pasal sangkaannya, uraiannya itu tinggal menyesuaikan dengan sangkaannya. Ketika mau menggunakan istilah trading in influence atau

.....selengkapnya