Jakarta, Beritasatu.com - Muktamar ke-53 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah organisasi mengubah mekanisme pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Jika sebelumnya ketua umum dipilih langsung oleh muktamirin, mekanisme baru memberikan peran lebih besar kepada ahlul halli wal aqdi (AHWA) bersama para kiai sepuh dalam menentukan kepemimpinan organisasi.

Selain membahas kepemimpinan, Muktamar NU 2026 juga menjadi forum untuk merumuskan berbagai agenda keumatan, kelembagaan, dan kebangsaan.

Perhelatan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, tersebut turut diwarnai pembentukan AHWA, terpilihnya Gus Kikin sebagai ketua umum PBNU periode 2026-2031, serta keterlibatan masyarakat melalui sekitar 1.500 stan

.....selengkapnya

Ada momen menarik perhatian di sela-sela acara Penutupan Muktamar Ke-23 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota NU atau Kartanu.

Acara itu digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026). Kartanu tersebut diberikan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU 2026-2031 KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), dan Ketua Panitia Muktamar Ke-23 NU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada Prabowo di hadapan para muktamirin.

Momen itu disambut riuh para muktamirin yang hadir dalam acara. Prabowo pun memamerkan Kartanu di hadapan para hadirin.

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap membacakan surat dakwaan terhadap Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, pada Jumat, 4 September 2026.

Persidangan perdana perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan penerimaan gratifikasi ini akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Tim JPU KPK telah menerima penetapan jadwal sidang tersebut dan kini mematangkan seluruh kelengkapan pembuktian, mulai dari berkas dakwaan, alat bukti, hingga daftar saksi dan ahli.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pembacaan surat dakwaan pada sidang perdana mendatang memuat uraian lengkap

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak pemerintah membatasi tenaga kerja asing (TKA), bahkan melarang TKA untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus.

Selain itu, Said Iqbal meminta proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dipersulit dan ditempatkan sebagai langkah terakhir yang dilakukan perusahaan.

Dua tuntutan tersebut menjadi bagian dari 10 poin perlindungan tenaga kerja yang menurut Said Iqbal harus masuk dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Ia meminta RUU tersebut dapat disahkan paling lambat Oktober 2026. Menurutnya, target tersebut sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Namun, Said Iqbal mengingatkan tenggat waktu tersebut tidak boleh

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) menegaskan penilaian maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan ORI tidak bertujuan mencari kesalahan penyelenggara pelayanan.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan penilaian dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pelayanan dan menjadi dasar bagi penyelenggara layanan untuk melakukan perbaikan.

"Hasil penilaian malaadministrasi pelayanan publik juga memiliki kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi," ucap Robert dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, reformasi birokrasi tidak cukup hanya menghasilkan perubahan pada tata kelola internal lembaga, namun juga harus berdampak ke masyarakat.

Dia menekankan bahwa Ombudsman RI akan melihat sejauh mana reformasi birokrasi pada suatu instansi

.....selengkapnya

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031 terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menegaskan NU harus berjalan beriringan dengan pemerintah.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang ini menyebut mendukung pemerintahan merupakan kewajiban bagi umat Islam.

"Itu kewajiban. Nah kita ini umat Islam itu wajib untuk pemerintahan, itu wajib," kata Gus Kikin di arena Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8).

Ia turut membenarkan bahwa ke depan, hubungan antara NU dan pemerintah akan terjalin secara beriringan.

Terkait kekhawatiran NU dijadikan sebagai alat tunggangan politik, Gus Kikin menegaskan organisasinya memiliki arah dan pedoman yang

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku maju sebagai calon Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ya saya kalau ditugaskan oleh Bapak Presiden, ya harus kita lakukan," kata Budi di Kantor KSP, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Budi menuturkan, Prabowo ingin ia maju sebagai calon Dirjen WHO karena belum ada orang Indonesia yang bisa menjadi orang nomor satu di lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Padahal, menurut Prabowo, Indonesia adalah negara besar.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti soal banyaknya suara dari negara-negara berkembang atau global south yang harus lebih didengar.

"Dan Bapak Presiden kan

.....selengkapnya

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengevakuasi satu individu orang utan kalimantan (Pongo pygmaeus) di dekat kebun sawit masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan itu ditemukan dalam kondisi lemah diduga karena paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane menyampaikan bahwa kondisi kebakaran di sekitar habitat dan ruang jelajah satwa perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pergerakan serta kondisi satwa liar.

"Kebakaran tidak hanya berdampak terhadap tutupan lahan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap satwa liar yang berada di sekitarnya. Karena itu, pemantauan terhadap pergerakan satwa di wilayah terdampak juga penting

.....selengkapnya

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan kementeriannya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,6 triliun untuk tahun anggaran 2027. Bambang mengatakan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemensesneg.

Hal itu disampaikan Bambang dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Dia mengatakan Kemensesneg mendapatkan pagu anggaran 2027 Rp 2,6 triliun.

"Kementerian Sekretariat Negara memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 2.672.036.413.000. Pagu anggaran dimaksud mengalami kenaikan dari sumber dana hibah luar negeri sebesar Rp 2.861.378.000 dari penetapan pagu indikatif TA 2027 sebesar Rp 2.669.175.035.000," kata Bambang.

.....selengkapnya

Kalender September 2026 memuat sejumlah hari penting nasional dan internasional yang diperingati setiap tahunnya. Berbagai peringatan tersebut berkaitan dengan sejumlah bidang, mulai dari olahraga, transportasi, literasi, kesehatan, hingga perdamaian.

Selain mengetahui daftar hari penting, masyarakat juga dapat mengecek apakah ada tanggal merah pada September 2026. Lantas, tanggal berapa saja yang menjadi hari penting nasional dan internasional pada bulan tersebut?

Berikut daftar hari penting nasional yang diperingati sepanjang September 2026:

Selain peringatan nasional, ada sejumlah hari penting internasional yang jatuh pada September 2026. Berikut daftarnya:

Merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026,

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, diwarnai perbedaan pendapat, namun Ketua Panitia mengatakan NU punya cara menyelesaikan dinamika itu.

"Tentu selama muktamar ada dinamika, ada perdebatan, ada perbedaan pendapat. Tetapi begitulah muktamar. NU tidak pernah sepi dari perbedaan pendapat. Tetapi NU juga punya cara sendiri untuk menyelesaikannya," kata Ketua Panitia Muktamar Ke-35 PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dalam upacara penutupan muktamar ini di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Saifullah mengatakan perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan muktamar.

Ia menjelaskam bahwa, dalam Muktamar kali ini ada warna

.....selengkapnya