Kurator Berita YPWIK 2 September 2026 01:41 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 787 Pendidikan 416 Tekno 539 Olahraga 1456 Ekonomi 3067 Kesehatan 424 Nasional 4401 Berita Daerah 688 Gaya Hidup 63 Luar Negeri 735 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Terima Rp 401 Miliar
BN
Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Terima Rp 401 Miliar

Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Terima Rp 401 Miliar

31 Agustus 2026 15:50 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp 401 miliar dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017-2020. Direktur...

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp 401 miliar dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017-2020.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan uang tersebut diserahkan PT CNI pada 28 Agustus 2026. Nilainya sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam proses penyidikan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa 116 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 143 dokumen yang telah mendapatkan persetujuan penetapan dari pengadilan negeri.

Selain itu, penyidik melakukan penggeledahan di

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pakar Hukum UGM: UU Perampasan Aset Harus Perkuat Pemberantasan Korupsi
BN
Pakar Hukum UGM: UU Perampasan Aset Harus Perkuat Pemberantasan Korupsi

Pakar Hukum UGM: UU Perampasan Aset Harus Perkuat Pemberantasan Korupsi

31 Agustus 2026 15:50 Republika - Nasional Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijanjikan DPR RI dapat disahkan paling lambat Desember 2026. Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai pengesahan aturan tersebut perlu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijanjikan DPR RI dapat disahkan paling lambat Desember 2026. Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai pengesahan aturan tersebut perlu dibarengi dengan substansi yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Oce mengatakan, secara prosedural RUU Perampasan Aset sangat memungkinkan disahkan tahun ini karena telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Komisi III DPR RI juga dinilai cukup intens membahas materi RUU dengan melibatkan akademisi dan praktisi hukum.

Namun, menurut Oce, tantangannya bukan hanya memastikan kepastian waktu pengesahan, melainkan memastikan substansi UU Perampasan Aset sejalan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Korban tewas banjir bandang Nepal-China 919 orang, 4.800 hilang
BN
Korban tewas banjir bandang Nepal-China 919 orang, 4.800 hilang

Korban tewas banjir bandang Nepal-China 919 orang, 4.800 hilang

31 Agustus 2026 15:49 Antara - Terkini Nasional

Islamabad (ANTARA) - Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan longsoran lumpur yang melanda perbatasan Nepal-China telah meningkat menjadi setidaknya 919 jiwa, sementara hampir 4.800 orang masih dinyatakan hilang, termasuk 85...

Islamabad (ANTARA) - Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan longsoran lumpur yang melanda perbatasan Nepal-China telah meningkat menjadi setidaknya 919 jiwa, sementara hampir 4.800 orang masih dinyatakan hilang, termasuk 853 warga asing, menurut pihak berwenang, Senin, enam hari setelah bencana terjadi.

Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanganan Bencana Nepal menyampaikan bahwa 903 kematian telah dikonfirmasi di Nepal, dengan 4.247 orang, termasuk 592 warga asing, masih hilang.

Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlangsung di seluruh wilayah terdampak, dengan pihak berwenang juga berupaya menjangkau pekerja yang terjebak di beberapa proyek pembangkit listrik tenaga air.

Di antara yang hilang di sisi Nepal

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
WN Aljazair 2 Kali Berendam 'Ritual' di Danau Sunter Sebelum Dievakuasi
BN
WN Aljazair 2 Kali Berendam 'Ritual' di Danau Sunter Sebelum Dievakuasi

WN Aljazair 2 Kali Berendam 'Ritual' di Danau Sunter Sebelum Dievakuasi

31 Agustus 2026 15:48 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Warga negara (WN) Aljazair berinisial BZ (30) berendam di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan dalih 'ritual'. Pria WNA itu ternyata dua kali berendam di Danau Sunter sebelum dievakuasi petugas pemadam kebakaran (damk...

Warga negara (WN) Aljazair berinisial BZ (30) berendam di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan dalih 'ritual'. Pria WNA itu ternyata dua kali berendam di Danau Sunter sebelum dievakuasi petugas pemadam kebakaran (damkar).

"Warga negara asing (Aljazair) sedang melaksanakan ritual kepercayaannya dengan cara berendam di dalam air, yang dimulai pada siang hari dan diamankan oleh Dinas Sosial," kata Kasiops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, saat dihubungi, Senin (31/8/2026).

Pertama kali berendam di Danau Sunter pada Minggu (30/8), WN Aljazair itu dievakuasi dinas sosial (dinsos). Pada sore harinya, pria itu melakukan aksi serupa hingga dievakuasi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Cegah Asap Lintas Negara, Pemerintah Pantau Arah Angin dan Trajektori Karhutla
BN
Cegah Asap Lintas Negara, Pemerintah Pantau Arah Angin dan Trajektori Karhutla

Cegah Asap Lintas Negara, Pemerintah Pantau Arah Angin dan Trajektori Karhutla

31 Agustus 2026 15:46 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memantau arah angin dan trajektori asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera.  Dengan langkah itu, pemerintah turut melakukan penanganan untuk mencegah krisis asap lintas negara. "Bersama negara-negara tetangga, kita memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah krisis transboundary haze atau...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memantau arah angin dan trajektori asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera. 

Dengan langkah itu, pemerintah turut melakukan penanganan untuk mencegah krisis asap lintas negara.

"Bersama negara-negara tetangga, kita memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah krisis transboundary haze atau polusi asap lintas batas secara ilmiah dan transparan berdasarkan peta BMKG," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Rizal Irawan dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).

Langkah terpadu ini, kata Rizal, dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggulangi karhutla di tingkat lokal serta menjaga stabilitas kualitas udara regional.

Menurut

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Bamsoet Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Jateng 2026
BN
Bamsoet Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Jateng 2026

Bamsoet Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Jateng 2026

31 Agustus 2026 15:45 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Jawa Tengah 2026 yang diselenggarakan Berlian Organizer b...

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Jawa Tengah 2026 yang diselenggarakan Berlian Organizer bersama Paguyuban Wartawan Jawa Tengah.

Penghargaan tersebut diberikan dalam malam apresiasi yang berlangsung di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat malam (28/8/26), sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh dari berbagai bidang yang dinilai memiliki dedikasi, prestasi, serta kontribusi bagi masyarakat. Bamsoet menjadi salah satu dari 13 tokoh penerima penghargaan yang berasal dari bidang politik, pemerintahan, hukum, pendidikan, kemaritiman, pelayanan publik, ekonomi dan bisnis, olahraga otomotif, hingga industri kreatif.

"Saya menerima penghargaan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pimpinan Komisi X DPR Minta Anggaran PIP dan KIP-K Dikeluarkan dari Perlinsos
BN
Pimpinan Komisi X DPR Minta Anggaran PIP dan KIP-K Dikeluarkan dari Perlinsos

Pimpinan Komisi X DPR Minta Anggaran PIP dan KIP-K Dikeluarkan dari Perlinsos

31 Agustus 2026 15:45 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyatakan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dikeluarkan dari pos anggaran Perlindungan Sosial (Per...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menyatakan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dikeluarkan dari pos anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut ditegaskan Esti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Esti menjelaskan, anggaran PIP dan KIP-K sejatinya murni merupakan anggaran pendidikan yang masuk dalam mandatory spending atau belanja wajib 20 persen dari APBN.

Kesepakatan untuk mengeluarkan dua program tersebut dari Perlinsos, kata Esti, sebenarnya sudah disetujui

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Atasi Karhutla, Bantuan Heli Jepang hingga Doa Minta Hujan
BN
Atasi Karhutla, Bantuan Heli Jepang hingga Doa Minta Hujan

Atasi Karhutla, Bantuan Heli Jepang hingga Doa Minta Hujan

31 Agustus 2026 15:45 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Memasuki penghujung Agustus, sejumlah daerah masih diliputi asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Sipongi Kementerian Kehutanan, terdapat sejumlah daerah yang didominasi titik hot...

Memasuki penghujung Agustus, sejumlah daerah masih diliputi asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Sipongi Kementerian Kehutanan, terdapat sejumlah daerah yang didominasi titik hotspot berwarna kuning dan merah. Daerah-daerah tersebut tersebar mulai dari Papua bagian selatan, Bali-NTT, Pulau Sulawesi, Sumatera bagian selatan, dan hampir seluruh Kalimantan.

Di sejumlah titik di Kalimantan, api bahkan sudah merambah ke permukiman warga. Terbaru, sebuah masjid di Kubu Raya, Kalimantan Kalimantan Barat, hampir tersambar api yang berasal dari lahan sekitarnya.

Mengutip detikKalimantan, warga khawatir terhadap kekuatan angin yang mengembuskan api menuju bangunan tersebut. Ketua RT 10/RW 05 Dusun Tanjung Puri,

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Polisi: Kebakaran Posko Ormas di Jakbar karena Korsleting Listrik
BN
Polisi: Kebakaran Posko Ormas di Jakbar karena Korsleting Listrik

Polisi: Kebakaran Posko Ormas di Jakbar karena Korsleting Listrik

31 Agustus 2026 15:43 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Posko organisasi masyarakat (ormas) GRIB yang berlokasi di Kedoya, Jakarta Barat (Jakbar) kebakaran. Polisi menyebut kebakaran dipicu masalah korsleting listrik. "Sementara kan informasi dari itu korsleting listrik. Karena kan ngg...

Posko organisasi masyarakat (ormas) GRIB yang berlokasi di Kedoya, Jakarta Barat (Jakbar) kebakaran. Polisi menyebut kebakaran dipicu masalah korsleting listrik.

"Sementara kan informasi dari itu korsleting listrik. Karena kan nggak ada siapa-siapa yang masuk ke dalam," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Nasriadi menepis kabar beredar yang menyebutkan kebakaran disebabkan karena molotov yang dilempar ke posko. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri juga sudah mengecek lokasi kejadian.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK Panggil Anggota DPR RI Satori Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK
BN
KPK Panggil Anggota DPR RI Satori Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK

KPK Panggil Anggota DPR RI Satori Terkait Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK

31 Agustus 2026 15:41 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR RI Satori terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (31/8/2026). “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin. Selain Sa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR RI Satori terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (31/8/2026).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.

Selain Satori, KPK juga memanggil saksi bernama Muhamad Mu’min selaku Staf Administrasi DPR RI Komisi XI.

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan materi yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua Anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020-2023, pada

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Survei Median: 56,2 Persen Publik Puas terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
BN
Survei Median: 56,2 Persen Publik Puas terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Survei Median: 56,2 Persen Publik Puas terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

31 Agustus 2026 15:40 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Media Survei Nasional (Median) mengungkapkan bahwa 56,2 persen publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Jadi temuan pertama yang kita lakukan, dalam rentang waktu pengambilan data, survei menemukan adanya 56,2 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintahan, dan 36...

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Media Survei Nasional (Median) mengungkapkan bahwa 56,2 persen publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi temuan pertama yang kita lakukan, dalam rentang waktu pengambilan data, survei menemukan adanya 56,2 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintahan, dan 36 persen yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan," kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam Konferensi Pers di Cikini, Senin (31/8/2026).

Ia menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan yang paling banyak disebut responden yang merasa puas, yakni sebesar 11,1 persen.

Selain itu, sebanyak 9,2 persen responden menyebut program pemerintah yang

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Belum Final, Kemenperin Tunggu Keputusan Menkeu
BN
Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Belum Final, Kemenperin Tunggu Keputusan Menkeu

Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Belum Final, Kemenperin Tunggu Keputusan Menkeu

31 Agustus 2026 15:39 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah belum kunjung memfinalisasi rencana pemberian insentif motor listrik sebesar Rp3 juta per unit karena keputusan besaran insentifnya dari Kementerian Keuangan belum keluar. Sebelumnya Menteri Ke...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah belum kunjung memfinalisasi rencana pemberian insentif motor listrik sebesar Rp3 juta per unit karena keputusan besaran insentifnya dari Kementerian Keuangan belum keluar.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan besaran insentif masih menunggu proposal dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, penetapan besaran insentif motor listrik berada di tangan Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.

"Kalau sebenarnya insentif itu, sebenarnya sekali lagi menunggu Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menetapkan insentif itu berdasarkan kemampuan fiskal. Kalau sudah ditetapkan, nanti Pak Menteri akan membuat Peraturan Menteri Perindustrian," tutur Febri kepada Wartawan di

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 128 129 130 131 132 ... 367 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 8

YPWIK@2026