Kurator Berita YPWIK 3 September 2026 09:02 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 756 Pendidikan 420 Tekno 532 Olahraga 1430 Ekonomi 3124 Kesehatan 417 Nasional 4361 Berita Daerah 678 Gaya Hidup 58 Luar Negeri 745 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
DPR belum publikasikan draf RUU Perampasan Aset cegah misinterpretasi
BN
DPR belum publikasikan draf RUU Perampasan Aset cegah misinterpretasi

DPR belum publikasikan draf RUU Perampasan Aset cegah misinterpretasi

1 September 2026 14:50 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan bahwa DPR RI belum mempublikasikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampas Aset karena khawatir timbulnya misinterpretasi di tengah masyarakat...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan bahwa DPR RI belum mempublikasikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampas Aset karena khawatir timbulnya misinterpretasi di tengah masyarakat.

Dia mengatakan bahwa penyusunan draf RUU tersebut masih dirapikan dan belum melalui tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Maka dari itu, DPR belum merilis draf RUU Perampasan Aset sejak awal.

"Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya," kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dia mengatakan publikasi draf RUU itu akan bersamaan dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan juga naskah akademik.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Gugat UU Haji dan Umroh di MK, Pemohon Tanya Kenapa ke Eropa Bebas, Ibadah ke Mekkah Diatur Ketat
BN
Gugat UU Haji dan Umroh di MK, Pemohon Tanya Kenapa ke Eropa Bebas, Ibadah ke Mekkah Diatur Ketat

Gugat UU Haji dan Umroh di MK, Pemohon Tanya Kenapa ke Eropa Bebas, Ibadah ke Mekkah Diatur Ketat

1 September 2026 14:49 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemohon uji materi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menilai ketatnya regulasi negara terhadap perjalanan umrah jika dibandingkan dengan perjalanan warga negara ke luar negeri untuk...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemohon uji materi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menilai ketatnya regulasi negara terhadap perjalanan umrah jika dibandingkan dengan perjalanan warga negara ke luar negeri untuk tujuan lain.

Hal itu disampaikan dalam sidang nomor 239/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (01/09/2026).

Pemohon bernama Ferbiansyah Ramadhan meninjau hal tersebut kepada ahli yang dihadirkan pemerintah yakni pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo

Febriansyah membandingkan perjalanan umrah dengan perjalanan warga negara ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Australia.

"Kalau perjalanan luar negeri yang tidak ada itu warga negara biasa itu leluasa sangat leluasa sekali dalam melakukan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
2.387 Warga Tangerang Selatan Berisiko Depresi
BN
2.387 Warga Tangerang Selatan Berisiko Depresi

2.387 Warga Tangerang Selatan Berisiko Depresi

1 September 2026 14:48 Kompas - Nasional Nasional

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Sebanyak 2.387 warga Tangerang Selatan teridentifikasi memiliki gejala risiko depresi. Hal itu berdasarkan pemeriksaan skrining 753.537 warga melalui metode pertanyaan sederhana dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, menjelaskan bahwa deteksi awal gangguan m...

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Sebanyak 2.387 warga Tangerang Selatan teridentifikasi memiliki gejala risiko depresi.

Hal itu berdasarkan pemeriksaan skrining 753.537 warga melalui metode pertanyaan sederhana dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, menjelaskan bahwa deteksi awal gangguan mental ini tidak menggunakan tes psikologi yang rumit, melainkan metode evaluasi mandiri (self-assessment) berbasis enam pertanyaan dasar.

"Mengenai temuan awal depresi tersebut, itu merupakan skrining sederhana dengan menanyakan sekitar enam pertanyaan," kata dr. Allin saat ditemui Kompas.com, Senin (31/8/2026).

Metode skrining ini menanyakan indikator emosional dan fisik dasar yang dirasakan warga dalam rentang waktu dua

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Sidang 4 Terdakwa Korupsi Kuota Haji Digelar Terpisah 4 Kali Seminggu
BN
Sidang 4 Terdakwa Korupsi Kuota Haji Digelar Terpisah 4 Kali Seminggu

Sidang 4 Terdakwa Korupsi Kuota Haji Digelar Terpisah 4 Kali Seminggu

1 September 2026 14:47 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan menggelar terpisah sidang kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan tiga orang lainnya. Persidangan aka...

Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan menggelar terpisah sidang kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan tiga orang lainnya. Persidangan akan digelar secara maraton empat kali dalam sepekan, agar bisa diputuskan sebelum 22 Desember 2026. 

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani sempat menawarkan agar persidangan keempat terdakwa perkara korupsi kuota haji tersebut digabung saja demi efisiensi waktu. Namun, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan keberatan dan meminta persidangan digelar terpisah sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Majelis hakim kemudian memutuskan perkara tersebut tetap disidangkan secara terpisah. Majelis menetapkan sidang digelar

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Gus Yahya Ungkap Fokus Utamanya Usai Tak Lagi Pimpin PBNU
BN
Gus Yahya Ungkap Fokus Utamanya Usai Tak Lagi Pimpin PBNU

Gus Yahya Ungkap Fokus Utamanya Usai Tak Lagi Pimpin PBNU

1 September 2026 14:47 Liputan6 - News Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan akan kembali berkonsentrasi pada agenda dialog antaragama dan penguatan gerakan Islam Kemanusiaan atau H...

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan akan kembali berkonsentrasi pada agenda dialog antaragama dan penguatan gerakan Islam Kemanusiaan atau Humanitarian Islam setelah purna tugas dari kepemimpinan PBNU.

Fokus tersebut akan dijalankan melalui sejumlah lembaga internasional yang telah didirikannya, salah satunya Center for Shared Civilizational Values (CSCV) atau Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama.

"Yayasan yang didirikan oleh saya, yang bertindak sebagai sekretariat permanen untuk mengurusi dan mengelola pergerakan global forum Religion of Twenty (R20) adalah Center for Shared Civilizational Values (CSCV) atau Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama," tutur Gus Yahya di

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
PWI Jabar Kecam Aksi Oknum Mengaku Wartawan di Sukabumi
BN
PWI Jabar Kecam Aksi Oknum Mengaku Wartawan di Sukabumi

PWI Jabar Kecam Aksi Oknum Mengaku Wartawan di Sukabumi

1 September 2026 14:47 Republika - Nasional Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat mengecam tindakan seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan dan mengamuk di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. PWI menilai tindakan tersebut tidak mencer...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat mengecam tindakan seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan dan mengamuk di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. PWI menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan profesionalitas dan etika dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ketua PWI Jawa Barat terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, mengatakan profesi wartawan memiliki tanggung jawab etik dan hukum yang harus dijunjung. Kebebasan pers, kata dia, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi maupun tindakan yang melanggar hukum.

“PWI Jawa Barat mengecam keras tindakan oknum yang mengaku sebagai wartawan tersebut. Perilaku seperti itu tidak dapat dibenarkan dan sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas seorang wartawan,”

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Uang TikToker Vilmei Dikuras Rp1,28 M, Polisi Bongkar Modus Pelakunya
BN
Uang TikToker Vilmei Dikuras Rp1,28 M, Polisi Bongkar Modus Pelakunya

Uang TikToker Vilmei Dikuras Rp1,28 M, Polisi Bongkar Modus Pelakunya

1 September 2026 14:47 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Uang hasil afiliator TikTok milik kreator konten Vilmei dikuras hingga mencapai Rp1,28 miliar oleh orang dekatnya sendiri. Polisi membongkar bagaimana uang tersebut diduga dialihkan hingga masuk ke akun te...

Jakarta, tvOnenews.com - Uang hasil afiliator TikTok milik kreator konten Vilmei dikuras hingga mencapai Rp1,28 miliar oleh orang dekatnya sendiri.

Polisi membongkar bagaimana uang tersebut diduga dialihkan hingga masuk ke akun tersangka. Alih-alih langsung menarik uang tunai, polisi menduga uang afiliator yang terkumpul di akun Vilmei terlebih dahulu digunakan untuk membeli koin TikTok.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Polisi Verdika Bagus Prasetya mengatakan, uang hasil afiliator tersebut awalnya tidak disentuh oleh Vilmei dan hanya terkumpul di dalam akun.

"Uang afiliator di TikTok itu kan biasanya dapat duit. Itu sama si korban itu nggak disentuh. Duit di

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
DPR Belum Publikasikan Draf RUU Perampasan Aset, Khawatir Muncul Misinterpretasi
BN
DPR Belum Publikasikan Draf RUU Perampasan Aset, Khawatir Muncul Misinterpretasi

DPR Belum Publikasikan Draf RUU Perampasan Aset, Khawatir Muncul Misinterpretasi

1 September 2026 14:46 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR RI belum mempublikasikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik. Cucun mengatakan, draf tersebut belum dapat dibuka karena proses perapihan draf awal belum tuntas dan dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir atau misinterpretasi. "Ya nanti kan proses taha...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR RI belum mempublikasikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik.

Cucun mengatakan, draf tersebut belum dapat dibuka karena proses perapihan draf awal belum tuntas dan dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir atau misinterpretasi.

"Ya nanti kan proses tahapan perapihan, belum timus-timsin. Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya," ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Cucun menambahkan, RUU Perampasan Aset nantinya juga masih perlu melalui tahapan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Iya kan DIM-nya jadi naskah akademiknya kan ini undang-undang baru ya,"

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Puan Maharani: Kinerja DPR Tak Cukup Dinilai dari Banyaknya UU yang Dibentuk dan Rapat
BN
Puan Maharani: Kinerja DPR Tak Cukup Dinilai dari Banyaknya UU yang Dibentuk dan Rapat

Puan Maharani: Kinerja DPR Tak Cukup Dinilai dari Banyaknya UU yang Dibentuk dan Rapat

1 September 2026 14:45 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan, kinerja DPR pada tahun sidang 2025-2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ma...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan, kinerja DPR pada tahun sidang 2025-2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, maupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui.

Menurut Puan, ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh kerja DPR dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

"Sidang dewan yang terhormat, kinerja DPR RI pada tahun sidang 2025-2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang akan dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui," kata Puan dalam Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Lima Jilid Buku Sejarah Indonesia Diluncurkan, Fadli Zon: Bukan Sekadar Hafalan Tanggal dan Tokoh
BN
Lima Jilid Buku Sejarah Indonesia Diluncurkan, Fadli Zon: Bukan Sekadar Hafalan Tanggal dan Tokoh

Lima Jilid Buku Sejarah Indonesia Diluncurkan, Fadli Zon: Bukan Sekadar Hafalan Tanggal dan Tokoh

1 September 2026 14:45 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi memperkenalkan lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global kepada publik. Peluncuran tersebut dilakukan melalui Taklima...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi memperkenalkan lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global kepada publik.

Peluncuran tersebut dilakukan melalui Taklimat Media yang digelar Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di Graha Utama, Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan, buku tersebut merupakan bagian dari upaya memperbarui historiografi Indonesia secara lebih komprehensif.

Menurut Fadli, penyusunan buku ini menjadi jawaban atas aspirasi panjang para sejarawan dan akademisi untuk menghadirkan narasi sejarah nasional yang lebih mutakhir, luas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

"Kehadiran buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global mengusung misi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
TNI AU Apresiasi Karya Insan Pers Lewat Kasau Awards 2026
BN
TNI AU Apresiasi Karya Insan Pers Lewat Kasau Awards 2026

TNI AU Apresiasi Karya Insan Pers Lewat Kasau Awards 2026

1 September 2026 14:44 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

TNI Angkatan Udara (AU) kembali menggelar Kepala Staf AU (Kasau) Awards. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang apresiasi kepada insan pers yang telah mendekatkan TNI AU dengan masyarakat lewat karya jurnalistik. "Kasau Awards...

TNI Angkatan Udara (AU) kembali menggelar Kepala Staf AU (Kasau) Awards. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang apresiasi kepada insan pers yang telah mendekatkan TNI AU dengan masyarakat lewat karya jurnalistik.

"Kasau Awards kembali kita selenggarakan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi TNI Angkatan Udara kepada insan pers yang telah memberikan perhatian terhadap berbagai kiprah dan pengabdian TNI Angkatan Udara," kata KSAU Marsekal TNI Tonny Harjono dalam sambutannya di Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dia mengatakan karya jurnalistik memiliki arti yang sangat penting dalam menghadirkan wajah kedirgantaraan Indonesia kepada masyarakat. Kasau Awards 2026 mengangkat tema "Pengabdian Tanpa Batas, TNI AU AMPUH, Indonesia

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK Bongkar Asal-usul Uang Rp 1,5 Miliar Kasus Korupsi Pemkab Bogor
BN
KPK Bongkar Asal-usul Uang Rp 1,5 Miliar Kasus Korupsi Pemkab Bogor

KPK Bongkar Asal-usul Uang Rp 1,5 Miliar Kasus Korupsi Pemkab Bogor

1 September 2026 14:42 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar asal-usul uang tunai senilai Rp 1,5 miliar yang disita dalam penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Uang tersebut...

Jakarta, Beritasatu.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar asal-usul uang tunai senilai Rp 1,5 miliar yang disita dalam penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Uang tersebut diduga kuat berasal dari pemotongan insentif resmi para pegawai di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, para pegawai Bappenda secara regulasi berhak menerima honorarium tambahan atau insentif atas keberhasilan pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hak yang dijamin oleh aturan hukum tersebut justru dipangkas oleh oknum di lingkungan Pemkab Bogor.

"Uang Rp 1,5 miliar ini diduga merupakan pemotongan dari insentif yang seharusnya menjadi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 141 142 143 144 145 ... 364 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 29

YPWIK@2026