TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — DPR RI menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang sepanjang tahun sidang 2025-2026, sementara 64 RUU lainnya belum rampung dan masih berada dalam berbagai tahapan legislasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan data tersebut dalam Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

"Sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR RI telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang," kata Puan.

Puan menjelaskan, 64 RUU yang belum rampung tersebut tersebar dalam empat tahapan legislasi.

Sebanyak 14 RUU berada pada tahap pembicaraan tingkat I. Kemudian, 19 RUU telah ditetapkan

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak yang muncul setelah karhutla berakhir.

Puan mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat menyentuh sektor kesehatan dan pendidikan.

"Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB, dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

.....selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan bahwa DPR RI belum mempublikasikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampas Aset karena khawatir timbulnya misinterpretasi di tengah masyarakat.

Dia mengatakan bahwa penyusunan draf RUU tersebut masih dirapikan dan belum melalui tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Maka dari itu, DPR belum merilis draf RUU Perampasan Aset sejak awal.

"Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya," kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dia mengatakan publikasi draf RUU itu akan bersamaan dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan juga naskah akademik.

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemohon uji materi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menilai ketatnya regulasi negara terhadap perjalanan umrah jika dibandingkan dengan perjalanan warga negara ke luar negeri untuk tujuan lain.

Hal itu disampaikan dalam sidang nomor 239/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (01/09/2026).

Pemohon bernama Ferbiansyah Ramadhan meninjau hal tersebut kepada ahli yang dihadirkan pemerintah yakni pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo

Febriansyah membandingkan perjalanan umrah dengan perjalanan warga negara ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Australia.

"Kalau perjalanan luar negeri yang tidak ada itu warga negara biasa itu leluasa sangat leluasa sekali dalam melakukan

.....selengkapnya

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Sebanyak 2.387 warga Tangerang Selatan teridentifikasi memiliki gejala risiko depresi.

Hal itu berdasarkan pemeriksaan skrining 753.537 warga melalui metode pertanyaan sederhana dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, menjelaskan bahwa deteksi awal gangguan mental ini tidak menggunakan tes psikologi yang rumit, melainkan metode evaluasi mandiri (self-assessment) berbasis enam pertanyaan dasar.

"Mengenai temuan awal depresi tersebut, itu merupakan skrining sederhana dengan menanyakan sekitar enam pertanyaan," kata dr. Allin saat ditemui Kompas.com, Senin (31/8/2026).

Metode skrining ini menanyakan indikator emosional dan fisik dasar yang dirasakan warga dalam rentang waktu dua

.....selengkapnya

Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan menggelar terpisah sidang kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan tiga orang lainnya. Persidangan akan digelar secara maraton empat kali dalam sepekan, agar bisa diputuskan sebelum 22 Desember 2026. 

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani sempat menawarkan agar persidangan keempat terdakwa perkara korupsi kuota haji tersebut digabung saja demi efisiensi waktu. Namun, tim kuasa hukum terdakwa menyatakan keberatan dan meminta persidangan digelar terpisah sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Majelis hakim kemudian memutuskan perkara tersebut tetap disidangkan secara terpisah. Majelis menetapkan sidang digelar

.....selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan akan kembali berkonsentrasi pada agenda dialog antaragama dan penguatan gerakan Islam Kemanusiaan atau Humanitarian Islam setelah purna tugas dari kepemimpinan PBNU.

Fokus tersebut akan dijalankan melalui sejumlah lembaga internasional yang telah didirikannya, salah satunya Center for Shared Civilizational Values (CSCV) atau Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama.

"Yayasan yang didirikan oleh saya, yang bertindak sebagai sekretariat permanen untuk mengurusi dan mengelola pergerakan global forum Religion of Twenty (R20) adalah Center for Shared Civilizational Values (CSCV) atau Pusat Nilai-Nilai Peradaban Bersama," tutur Gus Yahya di

.....selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat mengecam tindakan seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan dan mengamuk di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. PWI menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan profesionalitas dan etika dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ketua PWI Jawa Barat terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, mengatakan profesi wartawan memiliki tanggung jawab etik dan hukum yang harus dijunjung. Kebebasan pers, kata dia, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi maupun tindakan yang melanggar hukum.

“PWI Jawa Barat mengecam keras tindakan oknum yang mengaku sebagai wartawan tersebut. Perilaku seperti itu tidak dapat dibenarkan dan sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas seorang wartawan,”

.....selengkapnya

Jakarta, tvOnenews.com - Uang hasil afiliator TikTok milik kreator konten Vilmei dikuras hingga mencapai Rp1,28 miliar oleh orang dekatnya sendiri.

Polisi membongkar bagaimana uang tersebut diduga dialihkan hingga masuk ke akun tersangka. Alih-alih langsung menarik uang tunai, polisi menduga uang afiliator yang terkumpul di akun Vilmei terlebih dahulu digunakan untuk membeli koin TikTok.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota Komisaris Polisi Verdika Bagus Prasetya mengatakan, uang hasil afiliator tersebut awalnya tidak disentuh oleh Vilmei dan hanya terkumpul di dalam akun.

"Uang afiliator di TikTok itu kan biasanya dapat duit. Itu sama si korban itu nggak disentuh. Duit di

.....selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, DPR RI belum mempublikasikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kepada publik.

Cucun mengatakan, draf tersebut belum dapat dibuka karena proses perapihan draf awal belum tuntas dan dikhawatirkan menimbulkan salah tafsir atau misinterpretasi.

"Ya nanti kan proses tahapan perapihan, belum timus-timsin. Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya," ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Cucun menambahkan, RUU Perampasan Aset nantinya juga masih perlu melalui tahapan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

"Iya kan DIM-nya jadi naskah akademiknya kan ini undang-undang baru ya,"

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyatakan, kinerja DPR pada tahun sidang 2025-2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, maupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui.

Menurut Puan, ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh kerja DPR dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

"Sidang dewan yang terhormat, kinerja DPR RI pada tahun sidang 2025-2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang akan dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui," kata Puan dalam Rapat Paripurna Khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi memperkenalkan lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global kepada publik.

Peluncuran tersebut dilakukan melalui Taklimat Media yang digelar Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di Graha Utama, Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan, buku tersebut merupakan bagian dari upaya memperbarui historiografi Indonesia secara lebih komprehensif.

Menurut Fadli, penyusunan buku ini menjadi jawaban atas aspirasi panjang para sejarawan dan akademisi untuk menghadirkan narasi sejarah nasional yang lebih mutakhir, luas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

"Kehadiran buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global mengusung misi

.....selengkapnya