TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan.

DPR RI menargetkan regulasi tersebut rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026.

Komisi III memperhitungkan waktu efektif masa sidang DPR RI.

Setelah dipotong masa reses, DPR RI hanya memiliki waktu sekitar delapan minggu untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Target tersebut kemudian dipertanyakan Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Qashim Mathar.

Ia mempertanyakan alasan DPR menetapkan akhir tahun sebagai batas waktu penyelesaian RUU sarat akan kepentingan tertentu.

"Tentang UU perampasan aset, menurut ketegasan DPR kan insyaAllah Desember, kenapa mesti Desember. Seperti MBG yang dikasih waktu dua tahun untuk menilai MBG.

.....selengkapnya

Putusan sela majelis hakim terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas sebagai terdakwa dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (27/8).

Hasilnya, hakim menolak perlawanan yang diajukan tim penasihat hukum Yaqut. Dengan demikian, perkara ini akan memasuki tahap pembuktian.

"Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas tersebut tidak diterima," ujar ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis siang ini.

Merespons putusan sela hakim itu, Yaqut menegaskan perlawanan yang ditempuh pihaknya merupakan langkah hukum yang dijamin oleh undang-undang.

Oleh

.....selengkapnya

Pimpinan DPR menerima aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya di gedung parlemen. Dalam audiensi, DPR berkomitmen RUU Perampasan Aset akan disahkan pada Desember 2026.

Audiensi pimpinan DPR dengan Botok Pati cs digelar di ruang Abdul Muis, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan aspirasi dari teman-teman sekalian. Nah, tadi di dalam rapat paripurna, kita sudah sampaikan, sepakati, dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Warga Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) digegerkan dengan penemuan jasad pria pada Minggu (24/8/2026) malam.

Setelah dilakukan identifikasi, terungkap korban bernama Triyanto alias Munil (40), warga Kalurahan Ngestiharjo, Bantul.

Jarak dari rumah korban ke lokasi penemuan jasad sekitar 13 kilometer.

Ditemukan sejumlah luka pada jenazah yang diduga menjadi korban penganiayaan.

Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diperkirakan telah meninggal lebih dari dua jam sebelum ditemukan.

Polres Bantul telah menangkap tiga dari lima pelaku penganiayaan yang menewaskan Triyanto.

Tiga pelaku tersebut berinisial APB (25), warga Yogyakarta; DS (26), warga Kabupaten Bantul; serta BA (21), warga Kabupaten

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, berharap aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (27/8/2026), berlangsung secara damai.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa dua tuntutan dalam aksinya yakni pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan hukuman mati bagi para koruptor.

Selain AMPB, ada juga Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dan warga Depok, Jawa Barat, yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Fernando Emas berharap aksi 27 Agustus berhasil memperjuangkan aspirasi, tidak hanya dari AMPB, tapi juga mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya berharap aksi besok (hari

.....selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok mendesak DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat dalam rapat paripurna 15 Desember 2026.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, dia meminta seluruh pimpinan DPR mengundurkan diri dari jabatannya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Botok bersama aktivis lainnya diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

"Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih. Beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak terealisasi," kata Botok usai bertemu pimpinan

.....selengkapnya

Polda Metro Jaya masih menyelidiki terkait 65 orang yang diduga akan menunggangi aksi demonstrasi di DPR. Polisi mengamankan puluhan orang tersebut agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara jernih.

"Dalam rangka mengungkap rangkaian peristiwa dan peran masing-masing pihak, Polda Metro Jaya telah melakukan sejumlah tindakan penyidikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus preventive strike untuk mencegah potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih luas," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyidik menemukan ada dugaan mobilisasi massa. Mobilisasi dilakukan secara berjenjang melalui pemanfaatan media sosial maupun aplikasi

.....selengkapnya

tvOnenews.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperketat pengawasan ruang digital seiring berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi masyarakat hari ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap aman dan tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK), ujaran kebencian, provokasi, maupun konten lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan, Pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan bersama dengan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk di ruang digital.

“Kritik dan aspirasi masyarakat kami hormati dan kami persilakan. Tetapi provokasi, DFK, ujaran kebencian,

.....selengkapnya

TRIBUNNEWS.COM - Pada Kamis (27/8/2026), di depan Gedung DPR RI telah ramai dipadati massa pendemo dari beragam kelompok masyarakat yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Mereka menyatukan suara untuk menuntut DPR segera melakukan pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta hukuman mati bagi koruptor.

Salah satu pendemo dari Bandung Jawa Barat, bernama Abah Deden mengungkapkan aksi kali ini terasa sangat berbeda dan menggetarkan dibandingkan dengan aksi-aksi yang pernah ia ikuti sebelumnya.

Itu karena demo yang digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) ini dinilai sangat menggetarkan banyak pihak sehingga banyak yang rela datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi.

"Jadi abah

.....selengkapnya

Pria bernama Jamil (32) berserta anaknya, Rizki (2) dan istrinya, Nurhanisa (23) tewas dibunuh rekan kerjanya, Aan Kurniawan (31) di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelaku diduga sakit hati disebut malas bekerja hingga diberhentikan dari pekerjaannya.

"Setelah kami amankan tadi, kami langsung menanyakan kepada tersangka. Pengakuannya, motifnya karena sakit hati," ujar Kasatreskrim Polresta Palu, AKP Ismail Boby dilansir detikSulsel, Rabu (28/8/2026).

Korban dan Aan selama ini sama-sama bekerja di tempat usaha pemotongan ayam milik warga bernama Haji Soekardi. Pelaku menuding korban kerap melaporkannya kepada pemilik usaha.

.....selengkapnya

Ketua DPR RI Puan Maharani menyusul hadir dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 hari ini. Puan hadir dalam agenda paripurna, yang salah satu agendanya penyampaian laporan perkembangan RUU Perampasan Aset.

Adapun Puan sebelumnya sempat tak terlihat saat Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan progres RUU Perampasan Aset yang menjadi agenda pertama di paripurna. Saat itu, Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya berada di balkon paripurna, Kamis (27/8/2026).

Terlihat pimpinan yang hadir di awal rapat, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal hingga Sari

.....selengkapnya

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyoroti rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Adapun persoalan tersebut masih menjadi perbincangan, terutama setelah sejumlah warga terkejut saat mengecek status desil mereka melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Putri mengatakan keluhan muncul karena data desil yang tercatat dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi warga saat ini. Ia mencontohkan warga dengan penghasilan setara UMR, masih tinggal di rumah kontrakan, dan menggunakan listrik 900 VA, tetapi justru tercatat dalam desil 9 atau bahkan 10.

"Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kita

.....selengkapnya