Kurator Berita YPWIK 3 September 2026 23:08 WITA online: 1
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 744 Pendidikan 426 Tekno 586 Olahraga 1413 Ekonomi 3487 Kesehatan 423 Nasional 4604 Berita Daerah 664 Gaya Hidup 51 Luar Negeri 755 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Gagal jaga jarak jadi pemicu kecelakaan kontainer di Tol Wiyoto Wiyono
BN
Gagal jaga jarak jadi pemicu kecelakaan kontainer di Tol Wiyoto Wiyono

Gagal jaga jarak jadi pemicu kecelakaan kontainer di Tol Wiyoto Wiyono

3 September 2026 14:58 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Pihak kepolisian menduga kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk trailer hingga muatannya melintang di Jalan Tol Wiyoto Wiyono KM 21.200 B arah Ancol, Jakarta Utara, Kamis pagi, disebabkan kelalaian pengemud...

Jakarta (ANTARA) - Pihak kepolisian menduga kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk trailer hingga muatannya melintang di Jalan Tol Wiyoto Wiyono KM 21.200 B arah Ancol, Jakarta Utara, Kamis pagi, disebabkan kelalaian pengemudi yang tidak mampu menjaga jarak aman antarkendaraan.

Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Kasat PJR) Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Brata Manggala mengungkapkan faktor kurang hati-hati pengemudi menjadi pemicu utama terjadinya tabrakan tersebut.

"Berdasarkan hasil analisis sementara petugas di lapangan, dugaan pemicu kecelakaan adalah pengemudi kendaraan yang kurang berhati-hati dan tidak menjaga jarak aman saat melintas," kata Rieki saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan insiden itu

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Aukera Selesaikan Fasilitas Kredit Terstruktur Senilai €460 Juta yang Dipimpin EIG Untuk Mendukung Portofolio Infrastruktur Energi Eropa
BN
Aukera Selesaikan Fasilitas Kredit Terstruktur Senilai €460 Juta yang Dipimpin EIG Untuk Mendukung Portofolio Infrastruktur Energi Eropa

Aukera Selesaikan Fasilitas Kredit Terstruktur Senilai €460 Juta yang Dipimpin EIG Untuk Mendukung Portofolio Infrastruktur Energi Eropa

3 September 2026 14:58 Antara - Terkini Ekonomi

Brussels & Washington, (ANTARA/BUSINESS WIRE)- Aukera adalah platform penyimpanan baterai dan energi terbarukan di seluruh Eropa yang didukung oleh AtlasInvest, Reggeborgh, dan SFPIM (dana kekayaan negara Belgia). Aukera mengumumk...

Brussels & Washington, (ANTARA/BUSINESS WIRE)- Aukera adalah platform penyimpanan baterai dan energi terbarukan di seluruh Eropa yang didukung oleh AtlasInvest, Reggeborgh, dan SFPIM (dana kekayaan negara Belgia). Aukera mengumumkan telah menyelesaikan fasilitas kredit terstruktur senilai €460 juta di mana EIG bertindak sebagai investor utama. EIG adalah investor institusi terkemuka di sektor energi dan infrastruktur global.

Dengan pembiayaan yang tersedia, Aukera memasuki fase pertumbuhan berikutnya dengan menggabungkan modal, keahlian, dan kemampuan eksekusi untuk membangun platform infrastruktur energi Eropa yang signifikan, yang mengembangkan, membiayai, membangun, dan mengoperasikan aset dalam skala besar.

Fasilitas awal mencakup komitmen sebesar €200 juta dan fitur accordion hingga

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Cerita Kocak Sujiwo Tejo saat Bikin Paspor Sampai Colek Menteri Agus
BN
Cerita Kocak Sujiwo Tejo saat Bikin Paspor Sampai Colek Menteri Agus

Cerita Kocak Sujiwo Tejo saat Bikin Paspor Sampai Colek Menteri Agus

3 September 2026 14:57 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Seniman yang dikenal oleh netizen sebagai President Jancukers, Sujiwo Tejo, mengirim surat terbuka di akun Instagramnya kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Surat terbuka itu terkait pengalaman lucun...

Seniman yang dikenal oleh netizen sebagai President Jancukers, Sujiwo Tejo, mengirim surat terbuka di akun Instagramnya kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Surat terbuka itu terkait pengalaman lucunya saat mengurus paspor.

"Surat terbuka kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto. Dengan hormat, mohon Bapak memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada petugas Unit Layanan Paspor Imigrasi Plaza Bintaro atas kejadian yang saya alami kemarin," tulis Sujiwo Tejo, seperti dilihat detikcom di akun Instagram @president_jancukers pada Kamis (3/9/2026).

Dia mengatakan saat pagi hari melihat antrean pemohon dokumen keimigrasian cukup panjang di Unit Layanan Paspor Imigrasi Plaza Bintaro. Ia

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
IPO Perusahaan Milik UGM Ditunda Gegara Belum Dapat Restu OJK
BN
IPO Perusahaan Milik UGM Ditunda Gegara Belum Dapat Restu OJK

IPO Perusahaan Milik UGM Ditunda Gegara Belum Dapat Restu OJK

3 September 2026 14:57 DetikFinance Ekonomi

PT Swayasa Prakasa Tbk (SWAP) dikabarkan menunda rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). Penundaan aksi korporasi perusahaan milik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini terjadi karena belum memperoleh perny...

PT Swayasa Prakasa Tbk (SWAP) dikabarkan menunda rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). Penundaan aksi korporasi perusahaan milik Universitas Gadjah Mada (UGM) ini terjadi karena belum memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan prospektus perseroan, Swayasa Prakasa diketahui diperkirakan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 September 2025. Rencana penundaan IPO ini juga belum diketahui hingga kapan.

"Dalam merangkap persetujuan untuk pernyataan efektif, tentu harus menunggu hal itu dari OJK dan kalau itu belum diterima, maka nanti akan ada kemungkinan pemunduran jadwal dimaksud," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Keracunan MBG Sidoarjo, BGN Tak Akan Bantu jika Ada Unsur Pidana
BN
Keracunan MBG Sidoarjo, BGN Tak Akan Bantu jika Ada Unsur Pidana

Keracunan MBG Sidoarjo, BGN Tak Akan Bantu jika Ada Unsur Pidana

3 September 2026 14:57 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak akan memberikan bantuan atau pendampingan kepada pengelola satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) terkait, jika dalam kasus keracunan paket makan bergizi gratis...

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak akan memberikan bantuan atau pendampingan kepada pengelola satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) terkait, jika dalam kasus keracunan paket makan bergizi gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan unsur pidana.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihak yang terbukti melakukan kelalaian tidak hanya dapat dikenai sanksi administratif berupa pencopotan atau pemecatan. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur pidana, kasus tersebut dapat diproses secara hukum.

"Kita sudah cek kronologis, sudah cek juga di Radar MBG. Bahwa ternyata ahli gizi dan juga kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya. Hanya diberi label satu untuk satu

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Karhutla Sumatra Mulai Terkendali, Penanganan Kini Diperkuat di Kalimantan
BN
Karhutla Sumatra Mulai Terkendali, Penanganan Kini Diperkuat di Kalimantan

Karhutla Sumatra Mulai Terkendali, Penanganan Kini Diperkuat di Kalimantan

3 September 2026 14:56 TVOneNews Nasional

Ketapang, tvOnenews.com-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah kondisi di Sumatra relatif lebih terkendali, penguatan personel, peralatan, dan armada udara kini terut...

Ketapang, tvOnenews.com-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah kondisi di Sumatra relatif lebih terkendali, penguatan personel, peralatan, dan armada udara kini terutama diarahkan ke wilayah Kalimantan yang masih menghadapi titik api dan dampak asap.

Berdasarkan kondisi per 1 September 2026, tercatat 157 titik api di enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 50 titik api, disusul Kalimantan Barat 31 titik dan Kalimantan Selatan 29 titik.

Sementara di Sumatra, tercatat 21 titik api di Sumatera Selatan, 19 titik di Riau, dan tujuh titik di Jambi.

Penanganan di sejumlah wilayah

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
TNI dan prajurit negara sahabat perkuat kemampuan evakuasi lewat SGS
BN
TNI dan prajurit negara sahabat perkuat kemampuan evakuasi lewat SGS

TNI dan prajurit negara sahabat perkuat kemampuan evakuasi lewat SGS

3 September 2026 14:56 Antara - Terkini Kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Prajurit TNI dan personel militer AS, Jepang, Australia, serta Kanada mempertajam kemampuan teknis evakuasi lewat udara dengan menggelar latihan Air Medevac dalam ajang Latihan Gabungan Bersama Multinasional Sup...

Jakarta (ANTARA) - Prajurit TNI dan personel militer AS, Jepang, Australia, serta Kanada mempertajam kemampuan teknis evakuasi lewat udara dengan menggelar latihan Air Medevac dalam ajang Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Rabu (2/9).

Dalam siaran pers resmi yang dikeluarkan Pusat Penerangan TNI, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Dalam latihan ini, para personel menjalankan skenario evakuasi terhadap salah satu prajurit yang mengalami luka saat pertempuran sedang berlangsung.

Dalam kondisi itu, personel medis langsung memberikan pertolongan pertama

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
RUU Masyarakat Adat, Koalisi Tuntut Pengakuan & Perlindungan Hak Tanah
BN
RUU Masyarakat Adat, Koalisi Tuntut Pengakuan & Perlindungan Hak Tanah

RUU Masyarakat Adat, Koalisi Tuntut Pengakuan & Perlindungan Hak Tanah

3 September 2026 14:56 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyoroti posisi lemah masyarakat adat saat berhadapan dengan korporasi atau proyek investasi di wilayah mereka. Atas dasar itu koalisi menuntut kejelasan penyelesaian konflik dan pemulihan hak da...

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menyoroti posisi lemah masyarakat adat saat berhadapan dengan korporasi atau proyek investasi di wilayah mereka. Atas dasar itu koalisi menuntut kejelasan penyelesaian konflik dan pemulihan hak dalam RUU Masyarakat Adat yang sedang berproses di DPR RI.

Hal ini disampaikan dalam proses penyerahan draf Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat versi masyarakat sipil ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (2/9).

"Pengakuan masyarakat adat selama ini masih berlapis, bersyarat, dan sektoral. Diakui keberadaannya belum tentu berarti hak atas wilayah adatnya diakui. Karena itu, RUU Masyarakat Adat harus memastikan tiga hal: definisi yang deklaratif tanpa syarat, negara mencatat bukan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KemenPPPA minta penanganan karhutla pertimbangkan pemenuhan hak anak
BN
KemenPPPA minta penanganan karhutla pertimbangkan pemenuhan hak anak

KemenPPPA minta penanganan karhutla pertimbangkan pemenuhan hak anak

3 September 2026 14:56 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak s...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari setiap keputusan.

"Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada memadamkan api. Kita harus memastikan bahwa setelah api padam, hak anak tidak ikut terbakar. Karena itu, respons pemerintah perlu bergerak dari sekadar fire fighting menuju child-sensitive disaster management, pengelolaan bencana yang sejak awal menjadikan keselamatan, kesehatan, pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari setiap keputusan," kata Plt Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

KemenPPPA

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KLH: Penerimaan denda lingkungan lampaui target, capai Rp1,6 triliun
BN
KLH: Penerimaan denda lingkungan lampaui target, capai Rp1,6 triliun

KLH: Penerimaan denda lingkungan lampaui target, capai Rp1,6 triliun

3 September 2026 14:55 Antara - Terkini Ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat realisasi penerimaan denda administrasi atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup hingga Juni telah menembus Rp1,6 triliun atau melampaui dari target tahunan yan...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat realisasi penerimaan denda administrasi atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup hingga Juni telah menembus Rp1,6 triliun atau melampaui dari target tahunan yang ditetapkan senilai Rp400 miliar.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, mengatakan melesatnya perolehan denda tersebut merupakan hasil dari penerapan strategi penegakan hukum multipintu (multi-door approach) yang agresif terhadap korporasi perusak lingkungan.

"Di tahun ini target pendapatan kita dari denda lingkungan itu Rp400 miliar. Faktanya sampai bulan Juni saja sudah terkumpul Rp1,6 triliun," kata Menteri LH Jumhur hidayat.

Jumhur memaparkan besarnya nilai denda yang dijatuhkan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Dengar Keluhan Pengusaha, Menperin Minta Kemenkeu Beri Atensi Soal Mekanisme Restitusi Pajak
BN
Dengar Keluhan Pengusaha, Menperin Minta Kemenkeu Beri Atensi Soal Mekanisme Restitusi Pajak

Dengar Keluhan Pengusaha, Menperin Minta Kemenkeu Beri Atensi Soal Mekanisme Restitusi Pajak

3 September 2026 14:55 IDX Channel - Economics Ekonomi

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti maraknya keluhan dari kalangan pelaku usaha mengenai hambatan dalam proses restitusi pajak. Menurutnya, persoalan pengembalian kelebihan bayar paja...

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti maraknya keluhan dari kalangan pelaku usaha mengenai hambatan dalam proses restitusi pajak. Menurutnya, persoalan pengembalian kelebihan bayar pajak ini merupakan isu krusial bagi dunia industri lantaran berdampak langsung terhadap stabilitas arus kas korporasi.

Agus menyebutkan, aspirasi senada turut disampaikan secara resmi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Para pengusaha sangat mengandalkan percepatan pencairan dana restitusi demi menjaga ketahanan likuiditas perusahaan, khususnya saat harus membiayai operasional dan pengerjaan berbagai proyek baru.

"Keluhan dari Kadin memang juga menjadi keluhan yang banyak disampaikan ke kami mengenai restitusi. Dan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Ini Aturan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Masa Kerja hingga Perpanjangan
BN
Ini Aturan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Masa Kerja hingga Perpanjangan

Ini Aturan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Masa Kerja hingga Perpanjangan

3 September 2026 14:55 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu skema yang disiapkan pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Skema PPPK paruh waktu memiliki kete...

Jakarta, Beritasatu.com - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu skema yang disiapkan pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.

Skema PPPK paruh waktu memiliki ketentuan tersendiri, termasuk mengenai masa kontrak, evaluasi kinerja, hingga kemungkinan perpanjangan perjanjian kerja.

Seperti PPPK pada umumnya, pegawai yang masuk dalam skema paruh waktu bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Perjanjian tersebut menjadi dasar hubungan kerja sekaligus memuat berbagai ketentuan yang perlu dipahami sejak awal pengangkatan.

Aturan mengenai PPPK paruh waktu tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 103 104 105 106 107 ... 1097 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 53

YPWIK@2026