Kurator Berita YPWIK 2 September 2026 00:58 WITA online: 1
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 787 Pendidikan 416 Tekno 539 Olahraga 1457 Ekonomi 3061 Kesehatan 425 Nasional 4402 Berita Daerah 686 Gaya Hidup 63 Luar Negeri 733 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Komisi I DPR Ungkap Anggaran Kementerian Pertahanan 2027 Capai Rp189 Triliun
BN
Komisi I DPR Ungkap Anggaran Kementerian Pertahanan 2027 Capai Rp189 Triliun

Komisi I DPR Ungkap Anggaran Kementerian Pertahanan 2027 Capai Rp189 Triliun

31 Agustus 2026 15:57 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk tahun anggaran 2027 mendapat tambahan sekitar Rp60 triliun dari pagu indikatif. Dengan tambahan tersebut, alokasi anggaran pertahanan pada 2027 menjadi sekit...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk tahun anggaran 2027 mendapat tambahan sekitar Rp60 triliun dari pagu indikatif.

Dengan tambahan tersebut, alokasi anggaran pertahanan pada 2027 menjadi sekitar Rp189 triliun.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, anggaran tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan pagu indikatif Kemhan yang sebelumnya berada di angka Rp139 triliun.

“Intinya, APBN untuk 2027 Kemhan anggarannya Rp189 triliun. Jadi ada tambahan sekitar Rp60 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp139 triliun,” kata Utut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurut Utut, peningkatan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan sekaligus berbagai peran

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Pertimbangan Hakim PT DKI Bebankan Uang Pengganti Rp 5 Miliar kepada Ibam
BN
Pertimbangan Hakim PT DKI Bebankan Uang Pengganti Rp 5 Miliar kepada Ibam

Pertimbangan Hakim PT DKI Bebankan Uang Pengganti Rp 5 Miliar kepada Ibam

31 Agustus 2026 15:56 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku. Pemulihan kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan itu menjadi dasar majelis menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengg...

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menilai pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku.

Pemulihan kerugian negara juga menjadi bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan itu menjadi dasar majelis menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 5 miliar kepada mantan konsultan teknologi Nadiem Makarim, Ibrahim Arief alias Ibam, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

"Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku melalui pidana penjara, tetapi juga harus diikuti dengan upaya memulihkan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang tersedia,” demikian pertimbangan majelis dalam putusan banding yang dibacakan Hakim Catur

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kabut Asap di Sarawak Kian Pekat, Malaysia Siap Umumkan Keadaan Darurat
BN
Kabut Asap di Sarawak Kian Pekat, Malaysia Siap Umumkan Keadaan Darurat

Kabut Asap di Sarawak Kian Pekat, Malaysia Siap Umumkan Keadaan Darurat

31 Agustus 2026 15:54 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, MALAYSIA - Negara bagian Sarawak di Malaysia Timur mengalami kualitas udara terburuk sejak tahun 2019. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan itu dalam beberapa hari terakhir terkena dampak kebakaran hu...

TRIBUNNEWS.COM, MALAYSIA - Negara bagian Sarawak di Malaysia Timur mengalami kualitas udara terburuk sejak tahun 2019.

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan itu dalam beberapa hari terakhir terkena dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Satu stasiun pemantauan mencatat tingkat Indeks Polusi Udara (API) di Sarawak sebesar 475, angka ini mendekati ambang batas 500.

Jika mencapai 500 atau lebih maka wilayah itu akan dideklarasikan dalam keadaan darurat sehingga semua kantor pemerintah dan swasta, kecuali layanan penting akan ditutup.

Demikian kata ketua Komite Manajemen Bencana Negara dan Wakil Perdana Menteri Douglas Uggah Embas.

“Jika ambang batas API 500 terlampaui, Badan Nasional

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kejagung sita Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus korupsi nikel
BN
Kejagung sita Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus korupsi nikel

Kejagung sita Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus korupsi nikel

31 Agustus 2026 15:54 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang sekitar Rp401 miliar dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017-2020....

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang sekitar Rp401 miliar dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017-2020.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Senin, mengatakan penyitaan uang tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus korupsi yang diduga dilakukan PT CNI.

Dijelaskan Saiful bahwa pada tahun 2017-2019, di Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, yaitu PT CNI. Perusahaan tersebut belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), tetapi telah memiliki

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Haji dan Umrah dalam Satu Rezim Regulasi, Implikasi Negatifnya Bagi Penyelenggara Umrah
BN
Haji dan Umrah dalam Satu Rezim Regulasi, Implikasi Negatifnya Bagi Penyelenggara Umrah

Haji dan Umrah dalam Satu Rezim Regulasi, Implikasi Negatifnya Bagi Penyelenggara Umrah

31 Agustus 2026 15:53 Republika - Nasional Nasional

Oleh: Dodi sudrajat (Koord Umroh Haji DPP ASITA, ITMA & Himpuh Jabar, Pendiri KHDI) & Wagiman (Peneliti Umrah & Haji, Dosen Program Doktor Hukum di UTA’45 Jakarta) REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konsep “haji dan umrah dalam satu rezim...

Oleh: Dodi sudrajat (Koord Umroh Haji DPP ASITA, ITMA & Himpuh Jabar, Pendiri KHDI) & Wagiman (Peneliti Umrah & Haji, Dosen Program Doktor Hukum di UTA’45 Jakarta)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konsep “haji dan umrah dalam satu rezim regulasi” merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum penyelenggaraan ibadah di Indonesia.

Melalui UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, negara tidak lagi menempatkan haji dan umrah sebagai dua aktivitas keagamaan yang sepenuhnya terpisah dalam perspektif hukum administrasi.Melainkan, mengaturnya dalam satu kerangka yang mencakup pembinaan, pelayanan, perlindungan, pengawasan, serta tanggung jawab penyelenggara.

Penyatuan ini pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
BNPB Ungkap Perkembangan Karhutla Sumatra-Kalimantan hingga Papua Barat, Operasi Darat dan Udara Diperkuat
BN
BNPB Ungkap Perkembangan Karhutla Sumatra-Kalimantan hingga Papua Barat, Operasi Darat dan Udara Diperkuat

BNPB Ungkap Perkembangan Karhutla Sumatra-Kalimantan hingga Papua Barat, Operasi Darat dan Udara Diperkuat

31 Agustus 2026 15:53 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Perkembangan terbaru penanganan karhutla disampaikan Plt. Kepala...

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Perkembangan terbaru penanganan karhutla disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, Ph.D dalam siaran langsung di YouTube BNPB, Senin (31/8/2026).

Paparan tersebut menunjukkan penanganan karhutla masih difokuskan di sejumlah wilayah Sumatra, Kalimantan, hingga Papua Barat. Operasi dilakukan melalui pemadaman darat, patroli, penyekatan area, pendinginan, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Berdasarkan data kondisi terkini yang dipaparkan BNPB, situasi karhutla di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan perkembangan berbeda.

Di Riau, tercatat 62 hotspot dan 12

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Kemenpar Ungkap Prioritas Pariwisata Tahun 2027
BN
Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Kemenpar Ungkap Prioritas Pariwisata Tahun 2027

Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Kemenpar Ungkap Prioritas Pariwisata Tahun 2027

31 Agustus 2026 15:53 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pariwisata mengungkapkan sejumlah prioritas pembangunan sektor pariwisata nasional 2027 dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, di Kompkeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pariwisata mengungkapkan sejumlah prioritas pembangunan sektor pariwisata nasional 2027 dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, di Kompkeks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Penguatan destinasi, keselamatan berwisata, desa wisata, digitalisasi, hingga pengembangan pariwisata berkualitas menjadi bagian dari agenda yang disiapkan pemerintah.

Dalam paparannya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, arah Rencana Kerja dan Anggaran 2027 tidak hanya ditujukan untuk memperbesar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

“Pembahasan anggaran bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, tetapi mengenai bagaimana setiap rupiah uang negara diterjemahkan menjadi

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK mulai periksa saksi kasus dugaan korupsi Pemkab Bogor
BN
KPK mulai periksa saksi kasus dugaan korupsi Pemkab Bogor

KPK mulai periksa saksi kasus dugaan korupsi Pemkab Bogor

31 Agustus 2026 15:51 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama AM selaku...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama AM selaku Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, GS selaku ASN Bappenda Kabupaten Bogor, dan RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.8

Berdasarkan catatan KPK, Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi (AM) memenuhi panggilan pada pukul 10.25 WIB, sedangkan GS dan RS tiba pukul 10.33 WIB.

Selain mereka, Budi mengatakan KPK memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran 55,1 Persen, Poltracking Ungkap Faktor Penurunan
BN
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran 55,1 Persen, Poltracking Ungkap Faktor Penurunan

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran 55,1 Persen, Poltracking Ungkap Faktor Penurunan

31 Agustus 2026 15:50 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penurunan bertahap hingga menyentuh angka 55,1 persen pada Agustus 2026. Temuan te...

TRIBUNNEWS.COM - Tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penurunan bertahap hingga menyentuh angka 55,1 persen pada Agustus 2026.

Temuan tersebut dirilis oleh Poltracking Indonesia dalam pemaparan hasil survei evaluasi kinerja pemerintahan secara virtual pada Senin (31/8/2026).

"Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan secara daring di Poltracking TV, Senin (31/8/2026).

Meskipun angka kepuasan masih berada di atas 50 persen, Hanta menyoroti adanya tren penurunan yang konsisten

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Lensa Berbicara: Potret Revitalisasi Halte Transjakarta Cawang Cililitan
BN
Lensa Berbicara: Potret Revitalisasi Halte Transjakarta Cawang Cililitan

Lensa Berbicara: Potret Revitalisasi Halte Transjakarta Cawang Cililitan

31 Agustus 2026 15:50 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pekerja mengerjakan proyek revitalisasi Halte Transjakarta Cawang Cililitan di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Senin (31/8). Proyek revitalisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya PT...

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pekerja mengerjakan proyek revitalisasi Halte Transjakarta Cawang Cililitan di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Senin (31/8).

Proyek revitalisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.

Pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan berbagai pekerjaan konstruksi di area halte. 

Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penumpang serta melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.

Proyek revitalisasi Halte Transjakarta Cawang Cililitan di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Senin (31/8). (Foto: tvOnenews.com/Julio Trisaputra)

Peningkatan kapasitas menjadi salah satu perhatian dalam proyek tersebut, mengingat Halte Cawang Cililitan berada di kawasan dengan aktivitas dan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kejagung Ungkap Kasus Ekspor Nikel di Sultra, Sita Rp 401 Miliar
BN
Kejagung Ungkap Kasus Ekspor Nikel di Sultra, Sita Rp 401 Miliar

Kejagung Ungkap Kasus Ekspor Nikel di Sultra, Sita Rp 401 Miliar

31 Agustus 2026 15:50 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ekspor nikel di Sulawesi Tenggara (Tenggara). Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 401 miliar. Dirdik Jampidsus Saiful Bahri Siregar menga...

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ekspor nikel di Sulawesi Tenggara (Tenggara). Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara Rp 401 miliar.

Dirdik Jampidsus Saiful Bahri Siregar mengatakan kasus ini diduga terjadi pada 2017 sampai dengan 2019. Perusahaan tambang yang diduga terlibat ialah PT CNI yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Perusahaan itu diduga belum memiliki RKAB, namun telah memiliki rekomendasi ekspor.

"Bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPK sebesar Rp 401.653.737.469,69," kata Saiful dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Terima Rp 401 Miliar
BN
Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Terima Rp 401 Miliar

Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel PT CNI, Kejagung Terima Rp 401 Miliar

31 Agustus 2026 15:50 BeritaSatu - Nasional Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp 401 miliar dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017-2020. Direktur...

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp 401 miliar dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017-2020.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan uang tersebut diserahkan PT CNI pada 28 Agustus 2026. Nilainya sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam proses penyidikan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa 116 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 143 dokumen yang telah mendapatkan persetujuan penetapan dari pengadilan negeri.

Selain itu, penyidik melakukan penggeledahan di

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 126 127 128 129 130 ... 367 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 6

YPWIK@2026