Kurator Berita YPWIK 5 September 2026 08:10 WITA online: 0
Tentang Hubungi Kami Download Aplikasi dan Bagikan Resume Berita
BNNews Berita Nusantara
Semua Wahdah Agama Pendidikan Tekno Olahraga Ekonomi Kesehatan Nasional Berita Daerah Gaya Hidup Luar Negeri
Kategori
Agama 659 Pendidikan 439 Tekno 649 Olahraga 1358 Ekonomi 3887 Kesehatan 484 Nasional 4885 Berita Daerah 608 Gaya Hidup 58 Luar Negeri 757 Mode Ringan / Cepat Resume
Ringan
Jaksa Minta Terdakwa Kasus Bea Cukai Kooperatif, Kutip Lagu God Bless-Dewa 19
BN
Jaksa Minta Terdakwa Kasus Bea Cukai Kooperatif, Kutip Lagu God Bless-Dewa 19

Jaksa Minta Terdakwa Kasus Bea Cukai Kooperatif, Kutip Lagu God Bless-Dewa 19

2 September 2026 15:57 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Jaksa KPK mengutip lirik lagu God Bless dan Dewa 19 saat meminta terdakwa kasus dugaan suap impor pada Bea Cukai Kemenkeu, Budiman Bayu Prasojo, kooperatif di persidangan. Jaksa mengatakan sikap kooperatif akan membuat perkara sem...

Jaksa KPK mengutip lirik lagu God Bless dan Dewa 19 saat meminta terdakwa kasus dugaan suap impor pada Bea Cukai Kemenkeu, Budiman Bayu Prasojo, kooperatif di persidangan. Jaksa mengatakan sikap kooperatif akan membuat perkara semakin terbuka.

Hal itu disampaikan jaksa KPK saat memberikan pernyataan pembuka atau opening statement dalam persidangan Budiman selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026). Jaksa mengatakan kasus dugaan suap ini membuat pencegahan korupsi yang dilakukan KPK ke beberapa kantor Bea Cukai seolah angin lalu.

"Upaya sosialisasi pencegahan korupsi yang telah berulang kali dilakukan oleh KPK selama ini

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK Diam-diam Periksa Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy Sebelum Sita Asetnya
BN
KPK Diam-diam Periksa Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy Sebelum Sita Asetnya

KPK Diam-diam Periksa Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy Sebelum Sita Asetnya

2 September 2026 15:57 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA) pada awal Agustus lalu sebelum akhirnya menyita aset-asetnya. Vinna Ledy Anggraheni diperiksa sebagai saksi terkait kasus pengembangan kasus dugaan korupsi di Pemkab Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu. “Pada pengembangan p...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA) pada awal Agustus lalu sebelum akhirnya menyita aset-asetnya.

Vinna Ledy Anggraheni diperiksa sebagai saksi terkait kasus pengembangan kasus dugaan korupsi di Pemkab Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu.

“Pada pengembangan penyidikan perkara ini, penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap VLA, dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 4 dan 10 Agustus 2026, di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Budi mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangan Vinna terkait pengadaan barang dan jasa di

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Buruh Kecewa Banyak Usulan Tak Terakomodir di Draft RUU Ketenagakerjaan
BN
Buruh Kecewa Banyak Usulan Tak Terakomodir di Draft RUU Ketenagakerjaan

Buruh Kecewa Banyak Usulan Tak Terakomodir di Draft RUU Ketenagakerjaan

2 September 2026 15:56 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengaku kecewa terhadap draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang disusun DPR RI. Kekecewaan itu disampaikan usai pertemuan dengan Menteri K...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengaku kecewa terhadap draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang disusun DPR RI.

Kekecewaan itu disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung tertutup selama hampir dua jam itu dihadiri sejumlah pimpinan serikat buruh, di antaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno.

Lalu, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Polisi Buru Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan 27 Agustus di Jakarta
BN
Polisi Buru Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan 27 Agustus di Jakarta

Polisi Buru Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan 27 Agustus di Jakarta

2 September 2026 15:56 DetikNews - Politik & Hukum Nasional

Polisi masih menyelidiki peristiwa kerusuhan yang terjadi di sekitar DPR dan beberapa wilayah di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Saat ini, aktor intelektual dalam kerusuhan tersebut juga dalam pengejaran. "Dan kami terus berkomitmen...

Polisi masih menyelidiki peristiwa kerusuhan yang terjadi di sekitar DPR dan beberapa wilayah di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Saat ini, aktor intelektual dalam kerusuhan tersebut juga dalam pengejaran.

"Dan kami terus berkomitmen untuk mengusut aktor-aktor intelektual maupun penggerak, penyedia dana dalam kerusuhan yang ditimbulkan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Rabu (2/9/2026).

Iman mengatakan massa yang terlibat kerusuhan berbeda dengan pengunjuk rasa. Dia menduga ada mobilisasi yang dilakukan terhadap massa tersebut.

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Menhut: Tiga perusahaan di Jambi masih diselidiki terkait karhutla
BN
Menhut: Tiga perusahaan di Jambi masih diselidiki terkait karhutla

Menhut: Tiga perusahaan di Jambi masih diselidiki terkait karhutla

2 September 2026 15:56 Antara - Terkini Nasional

Jambi (ANTARA) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tiga perusahaan di Jambi masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Mudah-mudahan dalam waktu...

Jambi (ANTARA) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tiga perusahaan di Jambi masih dalam proses penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diumumkan ketiga perusahaan yang melanggar hukum terkait karhutla di Jambi,” kata Raja Juli Antoni di Jambi, Rabu.

Raja Juli menyampaikan hal itu seusai memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan Tugas Karhutla Jambi di VIP Bandara Sultan Thaha Jambi.

Menurut dia, penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, baik perorangan maupun korporasi, akan terus dilakukan. Kementerian Kehutanan bersama aparat penegak hukum

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Polisi Tegaskan Tak Minta Bantuan Ormas saat Demo 27 Agustus: Kami Ajukan Permohonan Pengamanan ke TNI-Pemprov DKI
BN
Polisi Tegaskan Tak Minta Bantuan Ormas saat Demo 27 Agustus: Kami Ajukan Permohonan Pengamanan ke TNI-Pemprov DKI

Polisi Tegaskan Tak Minta Bantuan Ormas saat Demo 27 Agustus: Kami Ajukan Permohonan Pengamanan ke TNI-Pemprov DKI

2 September 2026 15:54 TVOneNews Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya buka suara soal organisasi masyarakat (Ormas) yang tengah ramai diperbincangkan terkait kerusuhan yang terjadi pasca demo di Gedung DPR/MPR RI, pada Kamis (27/8/2026) lalu. Kabid Humas Pol...

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya buka suara soal organisasi masyarakat (Ormas) yang tengah ramai diperbincangkan terkait kerusuhan yang terjadi pasca demo di Gedung DPR/MPR RI, pada Kamis (27/8/2026) lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan bahwa pihaknya tidak mengajukan permohonan bantuan kepada Ormas. Pengamanan telah dilakukan bersama TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Saya sampaikan ya, Polda Metro Jaya mengajukan permohonan TNI kepada Kodam Jaya, kepada Pemprov DKI melalui Dinkes, Dishub, Satpol PP, serta kita mengajukan ke Pamdal DPR,” kata Budi, di Polda Metro Jaya, Rabu (2/9/2026).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa Ormas itu berdasarkan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kepala BIN Sudah Serahkan Informasi Soal Pola Kerusuhan Demo Agustus 2026 ke Polisi
BN
Kepala BIN Sudah Serahkan Informasi Soal Pola Kerusuhan Demo Agustus 2026 ke Polisi

Kepala BIN Sudah Serahkan Informasi Soal Pola Kerusuhan Demo Agustus 2026 ke Polisi

2 September 2026 15:53 Kompas - Nasional Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra mengatakan, informasi terkait kerusuhan dalam demonstrasi Agustus 2026 sudah disampaikan kepada kepolisian. Herindra menyebut, BIN selalu berkoordinasi dengan sejumlah instansi intelijen di TNI maupun Polri ketika mendapatkan dan mendalami suatu informasi. “Pasti (Sudah diserahkan). Kita ka...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra mengatakan, informasi terkait kerusuhan dalam demonstrasi Agustus 2026 sudah disampaikan kepada kepolisian.

Herindra menyebut, BIN selalu berkoordinasi dengan sejumlah instansi intelijen di TNI maupun Polri ketika mendapatkan dan mendalami suatu informasi.

“Pasti (Sudah diserahkan). Kita kan ada koordinasi, apa itu namanya, ya, antar instansi intelijen baik dari BIN, dari TNI, dari Polri, dan itu sudah kita sampaikan ke sana,” ujar Herindra saat ditemui setelah rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, Rabu (2/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan Herindra saat ditanya apakah BIN melihat pola kerusuhan dalam demonstrasi Agustus 2026 sama atau

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Muhadjir Effendy Jadi Saksi Korupsi Kuota Haji, Ombudsman RI Soroti Dugaan Maladministrasi
BN
Muhadjir Effendy Jadi Saksi Korupsi Kuota Haji, Ombudsman RI Soroti Dugaan Maladministrasi

Muhadjir Effendy Jadi Saksi Korupsi Kuota Haji, Ombudsman RI Soroti Dugaan Maladministrasi

2 September 2026 15:52 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, menyoroti dugaan maladministrasi dalam kasus pengalihan kuota haji yang terjadi pada 2022, kemudian berlanjut hingga periode berikutnya. Hal tersebut disampaikan Nasution s...

TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, menyoroti dugaan maladministrasi dalam kasus pengalihan kuota haji yang terjadi pada 2022, kemudian berlanjut hingga periode berikutnya.

Hal tersebut disampaikan Nasution saat menanggapi kesaksian Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus eks Menteri Agama ad interim, Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam persidangan, Muhadjir mengungkap asal-usul upaya pengalihan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah pada 2022, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Adapun, permohonan pengalihan itu bermula dari usulan Forum SATHU (Silaturahmi Asosiasi Travel

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
KPK periksa anggota DPRD Kota Bengkulu dua kali sebelum sita dua aset
BN
KPK periksa anggota DPRD Kota Bengkulu dua kali sebelum sita dua aset

KPK periksa anggota DPRD Kota Bengkulu dua kali sebelum sita dua aset

2 September 2026 15:52 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni sebanyak dua kali sebelum menyita dua aset milik legislator tersebut. “Penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaa...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni sebanyak dua kali sebelum menyita dua aset milik legislator tersebut.

“Penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap VLA dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan pada 4 dan 10 Agustus 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Vinna Ledy terkait sejumlah pengadaan di Kota Bengkulu.

“Keterangan dari saksi tentunya akan ditelaah, dianalisis, dan dikonfirmasi dengan keterangan saksi lainnya, termasuk temuan-temuan dalam penggeledahan, guna membantu penyidik mengonstruksikan perkara ini secara utuh,” katanya.

KPK sebelumnya

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Peringatan Dini Hujan di Indonesia Kamis, 3 September 2026: Aceh dan Sumatra Utara Waspada
BN
Peringatan Dini Hujan di Indonesia Kamis, 3 September 2026: Aceh dan Sumatra Utara Waspada

Peringatan Dini Hujan di Indonesia Kamis, 3 September 2026: Aceh dan Sumatra Utara Waspada

2 September 2026 15:51 Tribunnews - Terkurasi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Kamis (3/9/2026). BMKG memprakirakan status Waspada (hujan sedang – lebat) berlaku untuk sejumlah wil...

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Kamis (3/9/2026).

BMKG memprakirakan status Waspada (hujan sedang – lebat) berlaku untuk sejumlah wilayah.

Sedangkan status Siaga (hujan lebat – sangat lebat) dan status Awas (hujan sangat lebat – ekstrem) dilaporkan nihil di seluruh wilayah Indonesia.

Selain peringatan dini hujan, BMKG juga merilis peringatan dini angin kencang.

Dengan adanya peringatan dini ini, masyarakat diimbau untuk selalu waspada, mengurangi kegiatan di luar rumah jika terjadi cuaca buruk, serta mempersiapkan diri dari potensi dampak cuaca ekstrem.

BMKG memprediksi, puncak musim kemarau di Indonesia akan terjadi pada

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Kemenhub naikkan batas fuel surcharge angkutan udara jadi 40 persen
BN
Kemenhub naikkan batas fuel surcharge angkutan udara jadi 40 persen

Kemenhub naikkan batas fuel surcharge angkutan udara jadi 40 persen

2 September 2026 15:50 Antara - Terkini Nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan batas maksimal fuel surcharge (FS) angkutan udara niaga berjadwal domestik menjadi 40 persen seiring kenaikan harga avtur dan evaluasi berkala tarif penerbangan na...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyesuaikan batas maksimal fuel surcharge (FS) angkutan udara niaga berjadwal domestik menjadi 40 persen seiring kenaikan harga avtur dan evaluasi berkala tarif penerbangan nasional.

"Besaran 40 persen merupakan batas maksimal, sehingga badan usaha angkutan udara tetap dapat menetapkan fuel surcharge di bawah batas maksimal tersebut sesuai dengan strategi bisnis dan kondisi pasar," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan besaran biaya tambahan (fuel surcharge/FS) berdasarkan perkembangan harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

Evaluasi dilakukan

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Hadapi Puncak Kemarau, DKI Siagakan 1.027 Personel dan 29 Mobil Tangki
BN
Hadapi Puncak Kemarau, DKI Siagakan 1.027 Personel dan 29 Mobil Tangki

Hadapi Puncak Kemarau, DKI Siagakan 1.027 Personel dan 29 Mobil Tangki

2 September 2026 15:50 CNN Indonesia - Nasional Nasional

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Upaya itu dilakukan dengan menyiagakan 1.027 personel lintas instansi da...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Upaya itu dilakukan dengan menyiagakan 1.027 personel lintas instansi dan 29 mobil tangki.

Kesiapsiagaan tersebut difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara. Bagi warga yang menghadapi kondisi darurat kekeringan dapat menghubungi layanan 112.

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).

"Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan,

.....selengkapnya

Baca Sumber Asli
Bagikan WhatsApp
Prev 1 ... 187 188 189 190 191 ... 408 Next

Berita Nusantara adalah kurator berita berbasis RSS. Semua berita mencantumkan sumber asli dan tidak diklaim sebagai liputan langsung.

Pengunjung hari ini: 13

YPWIK@2026